Asumsinya adalah alokasi anggaran Kemenhan di APBN konsisten sekitar 0,8 persen dari PDB selama 25 tahun ke depan.
Baca juga: Merujuk Rencana Strategis MEF, Puan Nyatakan Alutsista TNI Harus Diperbarui
"Semua formula di atas yang masih dalam proses pembahasan bersama para pihak yang terkait. Bukan konsep yang sudah jadi dan siap diimplementasikan," ujar Dahnil dalam keterangan tertulis, Senin (31/5/2021).
Sementara itu, Prabowo menyatakan modernisasi alutsista TNI merupakan kebutuhan yang sangat mendesak. Sebab, saat ini banyak alutsista yang sudah tua.
Selain itu, alutsista yang modern juga dibutuhkan untuk menghadapi dinamika strategis yang berkembang cepat.
"Sebagaimana diketahui, banyak alutsista kita sudah tua, sudah saatnya memang mendesak untuk diganti, kebutuhan-kebutuhan yang sangat penting," kata Prabowo di DPR, Jakarta, Rabu kemarin.
Di sisi lain, koalisi masyarakat sipil untuk reformasi sektor keamanan mendesak Presiden Joko Widodo memerintahkan Prabowo menghentikan rencana tersebut. Alasannya, rencana tersebut berlebihan.
Baca juga: Polemik Pengadaan Alutsista Rp 1,75 Kuadriliun dan Pentingnya Argumentasi Kemenhan
"Mendesak Presiden untuk memerintahkan Menteri Pertahanan agar tidak melanjutkan agenda penganggaran sebesar Rp 1.700 triliun untuk sektor pertahanan yang dirancang oleh Kementerian Pertahanan yang berasal dari hutang luar negeri," ujar Ketua Badan Pengurus Centra Initiative, Al Araf, mewakili koalisi dalam keterangan tertulis, Jumat (4/6/2021).
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.