Aturan Wamen PAN-RB, Mensesneg Diminta Lebih Teliti, Hindari Kesan Tak Matang

Kompas.com - 04/06/2021, 16:29 WIB
Anggota DPR RI Fraksi PKB Luqman Hakim KOMPAS.com/ISTAnggota DPR RI Fraksi PKB Luqman Hakim

JAKARTA, KOMPAS.com – Wakil Ketua Komisi II DPR RI Luqman Hakim meminta Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno untuk lebih teliti dan awas dalam mengatur dokumen yang akan ditandatangani Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Hal ini diungkapkannya untuk merespons Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB).

"Saya berharap Pak Mensesneg ke depannya lebih teliti dan awas ketika mengatur dokumen-dokumen yang akan ditandatangani Presiden. Jangan sampai makin kuat kesan di masyarakat bahwa keputusan-keputusan yang diambil Presiden kadang kala tidak dirancang dengan matang," kata Luqman saat dihubungi, Jumat (4/6/2021).

"Hal semacam ini bisa menyebabkan tingkat kepercayaan masyarakat kepada presiden menjadi berkurang," tuturnya.

Baca juga: Selain di Kemenpan RB, Ini Kursi Wakil Menteri yang Masih Kosong

Sebab, menurut Luqman, kehadiran Perpres 47 tahun 2021 tentang Kementerian PAN-RB ini mengingatkan masyarakat pada Perpres 95 Tahun 2020 tentang Kementerian Ketenagakerjaan dan Perpres 96 Tahun 2020 tentang Kementerian Koperasi dan UMKM.

Menurut Luqman, masih belum ada tindak lanjut yang jelas terhadap implementasi perpres yang mengatur soal wakil menteri di perpres tersebut.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Padahal, perpres yang mengatur soal Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) dan Wakil Menteri Koperasi dan UMKM (Wamenkop dan UMKM) sudah diterbitkan sejak tahun 2020.

"Tetapi, sampai saat ini Perpres 95 dan 96 tahun 2020 itu tidak jelas tindaklanjutnya oleh Presiden," ucap dia.

Baca juga: Pimpinan Komisi II Kritik Presiden yang Teken Perpres Penunjukan Wamen PAN RB

Politisi PKB ini menilai, apabila memang kehadiran semua perpres itu dianggap penting, seharusnya sudah ada tindak lanjut dari Presiden Jokowi.

Ia pun menduga Perpres Nomor 47 tahun 2021 juga tidak akan ditindaklanjuti secara menyeluruh.

"Jadi, saya kira wajar bila ada pihak yang menduga perpres 47 tahun 2021 ini juga tidak akan ditindaklanjuti secara menyeluruh oleh Presiden," tutur dia.

Diketahui, Presiden Joko Widodo telah mengeluarkan Perpres Nomor 95 Tahun 2020 tentang Kementerian Ketenagakerjaan dan Perpres Nomor 96 Tahun 2020 tentang Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah pada tahun 2020.

Baca juga: Jokowi Teken Perpres Soal Wamen PAN-RB, Pimpinan DPR: Hak Presiden, Silakan Saja

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Sepak Terjang Gatot Nurmantyo yang Getol Menyuarakan Isu Kebangkitan PKI...

Sepak Terjang Gatot Nurmantyo yang Getol Menyuarakan Isu Kebangkitan PKI...

Nasional
Satgas: 5 Provinsi Alami Penurunan Kasus Covid-19, tetapi Belum Setinggi Kenaikannya

Satgas: 5 Provinsi Alami Penurunan Kasus Covid-19, tetapi Belum Setinggi Kenaikannya

Nasional
ICW Kirim Surat ke Presiden Jokowi, Prihatin atas Pemberantasan Korupsi

ICW Kirim Surat ke Presiden Jokowi, Prihatin atas Pemberantasan Korupsi

Nasional
Isu Reshuffle Kabinet, Jubir Jokowi: Tak Seorang Pun Tahu Kecuali Presiden

Isu Reshuffle Kabinet, Jubir Jokowi: Tak Seorang Pun Tahu Kecuali Presiden

Nasional
Wapres: Persoalan Utama Pengurangan Kemiskinan Ekstrem Bukan karena Anggaran

Wapres: Persoalan Utama Pengurangan Kemiskinan Ekstrem Bukan karena Anggaran

Nasional
UPDATE: Sebaran 2.057 Kasus Baru Covid-19, Jateng Tertinggi dengan 308

UPDATE: Sebaran 2.057 Kasus Baru Covid-19, Jateng Tertinggi dengan 308

Nasional
Puan Tekankan Pentingnya Rencana Global Akhiri Pandemi

Puan Tekankan Pentingnya Rencana Global Akhiri Pandemi

Nasional
Kasus Korupsi Asabri, Kejagung Periksa 10 Saksi

Kasus Korupsi Asabri, Kejagung Periksa 10 Saksi

Nasional
UPDATE: 49.655.718 Orang Sudah Disuntik Vaksin Covid-19 Dosis Kedua

UPDATE: 49.655.718 Orang Sudah Disuntik Vaksin Covid-19 Dosis Kedua

Nasional
UPDATE 28 September: Ada 38.652 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 28 September: Ada 38.652 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
Ini Kata Istana soal Calon Panglima TNI Baru

Ini Kata Istana soal Calon Panglima TNI Baru

Nasional
Sebaran 124 Kasus Kematian akibat Covid-19, Tertinggi di Jawa Tengah

Sebaran 124 Kasus Kematian akibat Covid-19, Tertinggi di Jawa Tengah

Nasional
Soal TWK Pegawai KPK, Jubir Jokowi: Presiden Hormati Kesopanan Ketatanegaraan

Soal TWK Pegawai KPK, Jubir Jokowi: Presiden Hormati Kesopanan Ketatanegaraan

Nasional
Pemerintah Diminta Antisipasi Lonjakan Kasus Covid-19 pada Anak Pasca-PTM dan Pembukaan Mal

Pemerintah Diminta Antisipasi Lonjakan Kasus Covid-19 pada Anak Pasca-PTM dan Pembukaan Mal

Nasional
KPU Akan Berikan Laporan soal Penyelenggaraan Pemilu 2019 ke Partai Politik

KPU Akan Berikan Laporan soal Penyelenggaraan Pemilu 2019 ke Partai Politik

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.