Muncul Klaster Covid-19 di Lapas, ICJR Sayangkan Napi Belum Jadi Prioritas Vaksinasi

Kompas.com - 04/06/2021, 16:18 WIB
Ilustrasi vaksinasi covid-19. KOMPAS.com/GARRY LOTULUNGIlustrasi vaksinasi covid-19.
|
Editor Krisiandi

AKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif ICJR Erasmus Napitupulu menyayangkan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) belum mendapatkan prioritas vaksinasi Covid-19 dari pemerintah.

Hal itu disampaikan Erasmus menyusul informasi adanya 230 orang termasuk WBP yang terpapar Covid-19 di Lembaga Permasyarakatan (Lapas) Kelas II A Kendal, Jawa Tengah, Kamis (3/6/2021) kemarin.

"Hal ini bukan pertama kali terjadi, klaster Covid-19 (Di Lapas) sudah terjadi sejak pertengahan 2020. Kondisi ini kian buruk karena kondisi lapas overcrowding, dan WBP tidak pernah masuk dalam skema prioritas vaksin secara khusus," jelas Erasmus dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Jumat (4/6/2021).

Baca juga: Klaster Lapas Sukamiskin, 51 Warga Binaan dan 3 Pegawai Positif Covid-19

Padahal, lanjut data Kemenkumham Februari lalu menyebut ada 4.343 WBP termasuk anak-anak, dan 1.872 petugas yang telah terinfeksi Covid-19.

Ia kemudian mempertanyakan data yang kini tak lagi dirilis Kemenkumham. Menurut Erasmus, masyarakat bahkan tak bisa mengakses data terkait WBP. 

"Sebagai catatan data ini tidak bisa dipantau secara berkala oleh masyarakat, intevensi penanganan Covid-19 di Lapas minim dari pengawasan publik, karena sumber informasi hanya berasal dari pihak Lapas dan Kemenkumham tanpa komitmen penyampaian pada publik secara berkala," ungkap Erasmus.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Apalagi menurut Erasmus, saat ini Lapas mengalami peningkatan jumlah kepadatan sebesar 10 persen. Angka itu bertambah setelah pada bulan Februari bebannya adalah 186 persen.

Maka ia meminta agar WBP dapat segera menjadi kelompok masyarakat yang diprioritaskan dalam program vaksin.

Baca juga: Jumlah Napi Lapas Kendal Positif Covid-19 Bertambah Jadi 230 Orang

"Karena WBP rentan dan tidak dapat menjalani physical distancing seperti masyarakat pada umumnya. Memang benar beberapa WBP telah menerima vaksin namun itu terbatas pada mereka yang lansia dengan skema yang menempel pada Dinas Kesehatan di daerah," imbuhnya.

"Klaster-klaster baru Covid-19 di Lapas harus dicegah. Petugas publik Kemenkumham saja bisa disediakan akses vaksin, seharusnya WBP juga bisa masuk skema sebagai prioritas kementerian," tegas dia.

Kompas.com Berita Vaksinasi

Kita bisa akhiri pandemi Covid-19 jika kita bersatu melawannya. Sejarah membuktikan, vaksin beberapa kali telah menyelamatkan dunia dari pandemi.

Vaksin adalah salah satu temuan berharga dunia sains. Jangan ragu dan jangan takut ikut vaksinasi. Cek update vaksinasi.

Mari bantu tenaga kesehatan dan sesama kita yang terkena Covid-19. Klik di sini untuk donasi via Kitabisa.

Kita peduli, pandemi berakhir!



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Desakan agar Jokowi Beri Sikap Terhadap Polemik Pemberhentian 56 Pegawai KPK

Desakan agar Jokowi Beri Sikap Terhadap Polemik Pemberhentian 56 Pegawai KPK

Nasional
4,1 Juta Kasus Covid-19 di Indonesia, Penurunan Kasus Harus Diwaspadai

4,1 Juta Kasus Covid-19 di Indonesia, Penurunan Kasus Harus Diwaspadai

Nasional
Kekecewaan dan Kritik Setelah RUU Perampasan Aset Tindak Pidana Tak Masuk Prolegnas Prioritas

Kekecewaan dan Kritik Setelah RUU Perampasan Aset Tindak Pidana Tak Masuk Prolegnas Prioritas

Nasional
[POPULER NASIONAL] Negara Rugi Rp 430 Miliar akibat Kasus Alex Noerdin | Keluhan Pengguna PeduliLindungi

[POPULER NASIONAL] Negara Rugi Rp 430 Miliar akibat Kasus Alex Noerdin | Keluhan Pengguna PeduliLindungi

Nasional
Puan Minta Pemda Tarik Pelayan Kesehatan dari Daerah Rawan Konflik

Puan Minta Pemda Tarik Pelayan Kesehatan dari Daerah Rawan Konflik

Nasional
Panglima TNI : Pengetatan PPKM Level 4 Berhasil Turunkan Kasus Covid-19 Di Jambi

Panglima TNI : Pengetatan PPKM Level 4 Berhasil Turunkan Kasus Covid-19 Di Jambi

Nasional
Hari PMI ke-76, Ketua DPR Ajak Berkabung untuk Pejuang Kemanusiaan Gabriela Meilan

Hari PMI ke-76, Ketua DPR Ajak Berkabung untuk Pejuang Kemanusiaan Gabriela Meilan

Nasional
Berkas Perkara Dugaan Korupsi Pekerjaan Fiktif di PT Jasindo Dinyatakan Lengkap

Berkas Perkara Dugaan Korupsi Pekerjaan Fiktif di PT Jasindo Dinyatakan Lengkap

Nasional
Seorang Nakes Tewas Setelah Dianiaya dan Dilecehkan KKB, Puan: Ini Kekerasan Paling Biadab

Seorang Nakes Tewas Setelah Dianiaya dan Dilecehkan KKB, Puan: Ini Kekerasan Paling Biadab

Nasional
Pemerintah Targetkan 89 Persen Masyarakat Sudah Divaksinasi pada Desember 2021

Pemerintah Targetkan 89 Persen Masyarakat Sudah Divaksinasi pada Desember 2021

Nasional
TNI Evakuasi 9 Nakes dan 1 Personel TNI Korban Kekejaman KKB ke Jayapura

TNI Evakuasi 9 Nakes dan 1 Personel TNI Korban Kekejaman KKB ke Jayapura

Nasional
Menko PMK Ingatkan Panitia PON XX Papua Perhatikan Kesiapan Layanan Kesehatan

Menko PMK Ingatkan Panitia PON XX Papua Perhatikan Kesiapan Layanan Kesehatan

Nasional
Penjelasan Kemenkes Terkait Jumlah Pemeriksaan Spesimen yang Turun di Bawah 100.000

Penjelasan Kemenkes Terkait Jumlah Pemeriksaan Spesimen yang Turun di Bawah 100.000

Nasional
Dugaan Korupsi Pembangunan Gereja di Mimika, KPK Dalami Proses Pembahasan Anggaran di DPRD

Dugaan Korupsi Pembangunan Gereja di Mimika, KPK Dalami Proses Pembahasan Anggaran di DPRD

Nasional
Periksa 5 Orang, KPK Dalami Peran Budhi Sarwono Terkait Dugaan Korupsi di Pemkab Banjarnegara

Periksa 5 Orang, KPK Dalami Peran Budhi Sarwono Terkait Dugaan Korupsi di Pemkab Banjarnegara

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.