Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 04/06/2021, 15:37 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pemuda dan Olahraga Zainudin Amali mengatakan, pihaknya sama sekali tidak tahu menahu terkait keputusan penunjukan selebriti Nagita Slavina menjadi Ikon Pekan Olahraga Nasional (PON) XX Papua.

Terlebih, ia juga menepis kabar bahwa spekulasi mengatakan penunjukan Nagita Slavina atas perintah Presiden Joko Widodo.

"Ini publik harus tahu. Pemerintah pusat tidak tahu menahu dengan keputusan ini. Kami tidak diajak untuk konsultasi. Menpora apalagi. Dan apalagi kalau ada yang mengaitkan bahwa ini adalah keinginan Presiden, sama sekali Presiden tidak tahu," kata Amali dalam konferensi pers virtual, Jumat (4/6/2021).

Atas pernyataan itu, Amali menegaskan bahwa dugaan bahwa Kemenpora yang menunjuk Nagita Slavina menjadi Ikon PON XX Papua adalah tidak benar.

Baca juga: Nagita Slavina Jadi Ikon PON XX Papua, Menpora: Kami Tidak Tahu

Menurut dia, pihak yang berwenang menunjuk ikon atau duta PON adalah PB PON XX Papua selaku panitia.

"Biar ini clear bahwa ini adalah benar-benar keputusan dari PB PON yang Ketumnya adalah Gubernur Papua," ucapnya.

Kendati demikian, Kemenpora akan melakukan komunikasi dengan PB PON XX Papua selaku panitia.

Ia menyinggung, dalam pembagian tugas, menentukan ikon atau duta adalah ranah dan kewenangan PB PON XX Papua.

"Tapi kalau sudah menyangkut area publik, yang akhirnya menjadi kontroversi. Kami pemerintah pusat tentu akan berkomunikasi. Kita akan ajak komunikasi," ujarnya.

Hal tersebut, tegasnya, juga bukan berarti Kemenpora akan menganulir keputusan PB PON menunjuk Nagita sebagai Ikon PON XX Papua.

Baca juga: Raffi Ahmad Jawab soal Penunjukan Nagita Slavina Jadi Ikon PON XX Papua

Melainkan, lanjut dia, Kemenpora akan memberikan masukan agar penunjukan tersebut tidak menjadi polemik yang berkepanjangan di publik.

"Bukan menganulir, kita ajak agar mereka yang putuskan sendiri bagaimana agar menjadi baik. Karena memang tujuannya bisa saja agar PON itu dikenal masyarakat luas (dengan penunjukan Nagita). Supaya publik tahu tentang PON ini semakin masih," kata dia.

"Tapi, kan kita tetap akan bicara dengan Ketua," tambah Amali.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

2 Jenazah Pekerja Migran Dipulangkan Setiap Hari, Wapres: Kita Cegah PMI Ilegal

2 Jenazah Pekerja Migran Dipulangkan Setiap Hari, Wapres: Kita Cegah PMI Ilegal

Nasional
[POPULER NASIONAL] Kebuntuan Anies Baswedan | Blunder Prabowo Usulkan Proposal Damai Rusia-Ukraina

[POPULER NASIONAL] Kebuntuan Anies Baswedan | Blunder Prabowo Usulkan Proposal Damai Rusia-Ukraina

Nasional
Tanggal 11 Juni Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Juni Memperingati Hari Apa?

Nasional
BERITA FOTO: Megawati Ingin Ganjar Ditampilkan Otentik, Sosok Dekat dengan Rakyat

BERITA FOTO: Megawati Ingin Ganjar Ditampilkan Otentik, Sosok Dekat dengan Rakyat

Nasional
BERITA FOTO: Puan Bacakan Hasil Rakernas PDI-P, Menangkan Ganjar Sebagai Presiden di 2024

BERITA FOTO: Puan Bacakan Hasil Rakernas PDI-P, Menangkan Ganjar Sebagai Presiden di 2024

Nasional
BERITA FOTO: Puan Bocorkan Strategi Kampanye PDI-P di Pemilu 2024

BERITA FOTO: Puan Bocorkan Strategi Kampanye PDI-P di Pemilu 2024

Nasional
RUU Kesehatan Dikhawatirkan Tak Dapat Perhatian Penuh karena Kesibukan Pemilu 2024

RUU Kesehatan Dikhawatirkan Tak Dapat Perhatian Penuh karena Kesibukan Pemilu 2024

Nasional
Penyidik Polri Bantah Terima Suap Atas Perkara yang Dikondisikan AKBP Bambang Kayun

Penyidik Polri Bantah Terima Suap Atas Perkara yang Dikondisikan AKBP Bambang Kayun

Nasional
RUU Kesehatan Diharapkan Atur Pelayanan Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan

RUU Kesehatan Diharapkan Atur Pelayanan Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan

Nasional
RUU Kesehatan Dinilai Perlu Menerapkan Perspektif Keadilan Gender, Ini Alasannya

RUU Kesehatan Dinilai Perlu Menerapkan Perspektif Keadilan Gender, Ini Alasannya

Nasional
Megawati Minta Kader PDI-P Citrakan Ganjar Menyatu dengan Rakyat

Megawati Minta Kader PDI-P Citrakan Ganjar Menyatu dengan Rakyat

Nasional
Wapres Enggan Komentari Penolakan Proposal Prabowo Soal Perdamaian Rusia-Ukraina

Wapres Enggan Komentari Penolakan Proposal Prabowo Soal Perdamaian Rusia-Ukraina

Nasional
Respons Kepala Bappenas, Wapres Yakin Prevalensi Stunting Turun 2024

Respons Kepala Bappenas, Wapres Yakin Prevalensi Stunting Turun 2024

Nasional
Calon Investor IKN Dijanjikan 'Tax Holiday' Lebihi Rata-rata Demi Tarik Investasi

Calon Investor IKN Dijanjikan "Tax Holiday" Lebihi Rata-rata Demi Tarik Investasi

Nasional
Peredaran Oli Palsu di Jatim Terungkap, Omzet Pelaku Rp 20 M Per Bulan

Peredaran Oli Palsu di Jatim Terungkap, Omzet Pelaku Rp 20 M Per Bulan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com