Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Risma Ditekan karena Bongkar 21 Juta Data Ganda Bansos, Komisi VIII: Kita Akan Periksa

Kompas.com - 04/06/2021, 10:22 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi VIII Yandri Susanto mengaku, pihaknya akan memeriksa data ganda penerima bantuan sosial (bansos) yang diungkap oleh Menteri Sosial Tri Rismaharini.

Adapun hal tersebut dilakukan untuk menyikapi pernyataan Risma yang mengaku ditekan usai membongkar 21 juta data ganda penerima bansos.

"Saya kira kita akan memeriksa data ini, di mana sumbernya, di mana penyelewengannya. Nanti di sana ketahuan nanti siapa yang enggak suka dengan diungkap data ini secara benar," kata Yandri saat ditemui di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (3/6/2021).

Kendati demikian, Yandri mengaku bahwa Komisi VIII membutuhkan waktu untuk melakukan penelusuran tersebut.

Baca juga: Kepada DPR, Risma Mengaku Ditekan Usai Ungkap 21 Juta Data Ganda Bansos

Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) itu menegaskan, pihaknya akan tetap menelusuri data itu hingga nantinya terungkap apakah ada pihak-pihak yang mengendalikan atau 'bermain'.

"Apakah ada yang bermain, ada yang mengendalikan. Ini yang kita mau (ungkap)," ujarnya.

Menurut Yandri, Komisi VIII juga sepakat dengan Risma agar data yang bermasalah tersebut akan dibuang atau dihapus.

Kendati demikian, ia masih mempertanyakan mengapa Risma enggan membeberkan siapa pihak yang menekannya.

Hal tersebut juga sudah disampaikan Yandri dalam rapat kerja bersama Risma, Kamis kemarin.

"Makanya yang ngancam Ibu siapa? Makanya saya tanya tadi. Coba tanya Ibu Risma," tutur dia.

Baca juga: Mensos Risma Didesak Jelaskan 21 Juta Data Ganda Bansos Saat Rapat di DPR

Sebelumnya, Mensos Risma mengungkap ada yang menekan dalam kaitan 21 juta data ganda penerima bansos.

Meski ada yang menekan, Risma mengaku pada akhirnya tetap mengeluarkan adanya temuan 21 juta data ganda penerima bansos tersebut.

"Saya mungkin bisa jelaskan. Terus terang, Pak, data ini banyak sekali tekanan. Saya harus jelaskan, saya harus jelaskan," kata Risma dalam rapat kerja bersama Komisi VIII DPR, Kamis (3/6/2021).

Mantan Walikota Surabaya itu pun kemudian mengungkapkan, bahwa adanya penekanan terhadap dirinya itu sudah dilaporkan ke Presiden Joko Widodo.

Baca juga: Polemik RUU Penanggulangan Bencana dan Penjelasan Mensos Risma...

Meski ditekan, ia akhirnya tetap mengeluarkan pernyataan bahwa 21 juta data ganda penerima bansos itu dihapus.

"Saya sudah laporkan ke Pak Presiden ini semua. Jadi kemudian, akhirnya saya kemudian beranikan mengeluarkan yang data ganda itu kita hapus," ucapnya.

Ia juga menegaskan, tidak ada maksud atau niat untuk melaporkan seseorang ketika data itu akhirnya diungkap ke publik.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tanggal 27 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 27 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Wakil Ketua KPK Dinilai Punya Motif Buruk Laporkan Anggota Dewas

Wakil Ketua KPK Dinilai Punya Motif Buruk Laporkan Anggota Dewas

Nasional
Jokowi Ungkap Kematian akibat Stroke, Jantung dan Kanker di RI Capai Ratusan Ribu Kasus Per Tahun

Jokowi Ungkap Kematian akibat Stroke, Jantung dan Kanker di RI Capai Ratusan Ribu Kasus Per Tahun

Nasional
Temui Jokowi, Prabowo dan Gibran Tinggalkan Istana Setelah 2 Jam

Temui Jokowi, Prabowo dan Gibran Tinggalkan Istana Setelah 2 Jam

Nasional
AJI Nilai Sejumlah Pasal dalam Draf Revisi UU Penyiaran Ancam Kebebasan Pers

AJI Nilai Sejumlah Pasal dalam Draf Revisi UU Penyiaran Ancam Kebebasan Pers

Nasional
Ketua KPK Sebut Langkah Nurul Ghufron Laporkan Anggota Dewas Sikap Pribadi

Ketua KPK Sebut Langkah Nurul Ghufron Laporkan Anggota Dewas Sikap Pribadi

Nasional
Daftar Hari Besar Nasional dan Internasional Mei 2024

Daftar Hari Besar Nasional dan Internasional Mei 2024

Nasional
AHY Wanti-wanti Pembentukan Koalisi Jangan Hanya Besar Namun Keropos

AHY Wanti-wanti Pembentukan Koalisi Jangan Hanya Besar Namun Keropos

Nasional
Prabowo Presiden Terpilih, AHY: Kami Imbau Semua Terima Hasil, Semangat Rekonsiliasi

Prabowo Presiden Terpilih, AHY: Kami Imbau Semua Terima Hasil, Semangat Rekonsiliasi

Nasional
Prabowo: Jangan Jadi Pemimpin kalau Tak Kuat Diserang, Duduk di Rumah Nonton TV Saja

Prabowo: Jangan Jadi Pemimpin kalau Tak Kuat Diserang, Duduk di Rumah Nonton TV Saja

Nasional
Dewas Akan Sidangkan Dugaan Pelanggaran Etik Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron 2 Mei

Dewas Akan Sidangkan Dugaan Pelanggaran Etik Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron 2 Mei

Nasional
Prabowo-Gibran Tiba di Istana untuk Bertemu Jokowi

Prabowo-Gibran Tiba di Istana untuk Bertemu Jokowi

Nasional
AHY Sebut Lahan 2.086 Hektare di IKN Belum 'Clear', Masih Dihuni Warga

AHY Sebut Lahan 2.086 Hektare di IKN Belum "Clear", Masih Dihuni Warga

Nasional
Tak Persoalkan PKB Ingin Kerja Sama dengan Prabowo, PKS: Kita Enggak Jauh-jauh

Tak Persoalkan PKB Ingin Kerja Sama dengan Prabowo, PKS: Kita Enggak Jauh-jauh

Nasional
Bapanas Prediksi Harga Bawang Merah Normal 30-40 Hari ke Depan

Bapanas Prediksi Harga Bawang Merah Normal 30-40 Hari ke Depan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com