Giri Suprapdiono: Saya Orang yang Tolak Mobil Dinas KPK, Saya Sampaikan ke Pimpinan

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Sosialisasi dan Kampanye Antikorupsi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Giri Suprapdiono mengaku tidak mengetahui apa indikator yang membuat dirinya tidak lolos dalam tes wawasan kebangsaan (TWK).

Padahal, Giri kerap menjadi pembicara untuk mengisi materi terkait wawasan kebangsaan di sekolah, kampus hingga lembaga negara.

Ia pun tidak menampik bahwa TWK adalah cara yang digunakan untuk menyingkirkan orang-orang berintegritas dari KPK.

Baca juga: 51 Pegawai KPK Dilabeli Merah, Giri: Apakah Kita Lebih Buruk dari Teroris?

Giri mengakui, ia kerap berbeda pendapat dengan pimpinan KPK terkait hal-hal yang prinsip. 

"Saya tidak tahu itu dengan alasan apa (tidak lolos TWK), tetapi kalau saya, saya orang yang bisa berbeda pendapat dengan pimpinan terkait hal yang prinsip dan kebenaran," ucap Giri saat diwawancarai Kompas.com, Kamis (3/6/2021).

Salah satu contoh perbedaan pendapat dirinya dengan pimpinan KPK, kata Giri, yakni mengenai rencana pengadaan mobil dinas pegawai KPK yang harganya lebih dari Rp 500 juta.

Namun, menurut dia, penolakan terkait pengadaan mobil dinas itu disampaikan langsung kepada pimpinan dan dilakukan di ruang tertutup.

"Saya termasuk orang yang menolak mobil dinas dan saya nyatakan di ruang tertutup. Itu saya tidak ke media," ucap Giri.

"Jadi saya sampaikan, mobil dinas tidak pada waktunya di kala pandemi seperti ini, harganya Rp 500 juta lebih segala macam. Tidak pantas," kata dia.

Baca juga: Ungkap Kejanggalan TWK, Giri Suprapdiono: Pewawancara Tahu Rumah Saya di Kaki Gunung 700 Kilometer dari Jakarta

Giri mengatakan bahwa perbedaan-perbedaan pendapat yang disampaikan adalah terkait kebijakan-kebijakan yang dinilai tidak bisa diterima secara moral.

Meskipun, kebijakan-kebijakan tersebut merupakan hak bagi ASN eselon II dan eselon I saat nantinya menjadi ASN.

"Kita menjaga budaya KPK itu seperti ini, budaya KPK itu punya keunggulan egalitarian, professional, spiritualitas, keadilan segala macam, sehingga dalam diskusi di ruang tertutup tadi kita bisa berbeda pendapat, tapi keluar kita satu kata," ucap Giri.

Menurut Giri, ketika pemimpin lembaga negara tidak bisa menerima perbedaan pendapat, antikritik, hal itu berbeda dengan sikap presiden Joko Widodo yang meminta untuk dikritik.

"Mungkin saya termasuk orang yang relatif kritis terhadap kebijakan-kebijakan yang menurut saya tidak sesuai dengan nilai-nilai KPK," kata dia.

"Karena nilai-nilai KPK itu kita junjung dalam pendidikan, integritas dan segala macam," ujar Giri.

Di sisi lain, Giri pun mengungkapkan bahwa ada kejanggalan dalam tes wawasan kebangsaan pegawai KPK yang berujung 75 pegawai KPK tidak lolos.

Baca juga: Profil Giri Suprapdiono, Pengajar Wawasan Kebangsaan yang Tak Lolos TWK

Giri menyebutkan bahwa ada bagian dari tes wawancara TWK pegawai KPK yang melenceng dari tes yang sewajarnya.

Improvisasi yang dilakukan pewawancara di ruang wawancara dinilai berlebihan. Menurut dia, pewawancara telah terlebih dahulu melakukan profiling terhadap orang-orang tertentu.

"Nah ini menurut saya agak berlebihan, karena ketika saya diwawancara, yang wawancara itu tahu tempat tinggal saya di kampung, di kaki gunung 700 kilometer dari Jakarta," ucap Giri.

"Dia tahu persis, dia juga tahu orang yang merekomendasikan saya jadi pimpinan KPK. Saya sebut enam, dia tahu siapa orang yang ke tujuh," ujar dia.

Menurut Giri, data-data selengkap itu, tidak mungkin datang dari pewawancara yang melakukan penilaian wawasan kebangsaan.

"Nah informasi-informasi tersebut menurut saya, kalau tidak itu datang dari seseorang yang profesional mencari informasi, itu enggak akan dapat," ucap Giri.

Baca juga: Giri Supradiono Heran Tak Lolos TWK KPK padahal Pernah Raih Makarti Bhakti Nigari Award

Tidak hanya itu, Giri berpendapat, ada sejumlah pertanyaan dalam tes wawancara TWK pegawai KPK yang juga melenceng dan tidak patut dipertanyakan.

Contohnya, kata dia, bagi seorang pegawai KPK perempuan dan menggunakan hijab, mereka ditanya mengenai mau atau tidak mau melepas hijab untuk kepentingan negara.

"Kemudian yang terjadi pada wawancara itulah yang melenceng. Ada yang ditanya misalnya kamu mau enggak lepas jilbab? Kalau enggak mau (artinya) kamu mementingkan diri sendiri," ucap Giri.

"Atau ditanya misalnya beberapa hal yang sexism atau rasial, itu enggak boleh sebenarnya, Apapun metodologinya, berargumen bahwa itu metedologi untuk asesmen itu enggak boleh" kata dia.

Baca juga: Giri: Orang Sudah Telanjur Menaruh Harapan kepada KPK, tapi Harapan Itu Hilang

Sebanyak 1.271 pegawai KPK resmi dilantik menjadi ASN pada Selasa (1/6/2021).

Mereka dilantik setelah dinyatakan lolos dalam tes wawasan kebangsaan sebagai bagian dari alih status pegawai KPK menjadi ASN.

Adapun, dalam tes ini 75 pegawai dinyatakan tidak lolos, 51 di antaranya diberhentikan dan 24 pegawai akan dibina kembali.

Sejumlah nama yang dikenal bekerja baik di KPK dinyatakan tidak lolos TWK, misalnya Direktur Pembinaan Jaringan Antarkomisi KPK Sujanarko, Kepala Satuan Tugas Pembelajaran Internal KPK Hotman Tambunan dan Direktur Sosialisasi Dan Kampanye Antikorupsi KPK Giri Supradiono.

Penyidik Senior Novel Baswedan dan Ketua Wadah Pegawai KPK Yudi Purnomo Harahap juga dinyatakan tidak lolos tes tersebut.