Giri Suprapdiono: Saya Orang yang Tolak Mobil Dinas KPK, Saya Sampaikan ke Pimpinan

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Sosialisasi dan Kampanye Antikorupsi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Giri Suprapdiono mengaku tidak mengetahui apa indikator yang membuat dirinya tidak lolos dalam tes wawasan kebangsaan (TWK).

Padahal, Giri kerap menjadi pembicara untuk mengisi materi terkait wawasan kebangsaan di sekolah, kampus hingga lembaga negara.

Ia pun tidak menampik bahwa TWK adalah cara yang digunakan untuk menyingkirkan orang-orang berintegritas dari KPK.

Baca juga: 51 Pegawai KPK Dilabeli Merah, Giri: Apakah Kita Lebih Buruk dari Teroris?

Giri mengakui, ia kerap berbeda pendapat dengan pimpinan KPK terkait hal-hal yang prinsip. 

"Saya tidak tahu itu dengan alasan apa (tidak lolos TWK), tetapi kalau saya, saya orang yang bisa berbeda pendapat dengan pimpinan terkait hal yang prinsip dan kebenaran," ucap Giri saat diwawancarai Kompas.com, Kamis (3/6/2021).

Salah satu contoh perbedaan pendapat dirinya dengan pimpinan KPK, kata Giri, yakni mengenai rencana pengadaan mobil dinas pegawai KPK yang harganya lebih dari Rp 500 juta.

Namun, menurut dia, penolakan terkait pengadaan mobil dinas itu disampaikan langsung kepada pimpinan dan dilakukan di ruang tertutup.

"Saya termasuk orang yang menolak mobil dinas dan saya nyatakan di ruang tertutup. Itu saya tidak ke media," ucap Giri.

"Jadi saya sampaikan, mobil dinas tidak pada waktunya di kala pandemi seperti ini, harganya Rp 500 juta lebih segala macam. Tidak pantas," kata dia.

Baca juga: Ungkap Kejanggalan TWK, Giri Suprapdiono: Pewawancara Tahu Rumah Saya di Kaki Gunung 700 Kilometer dari Jakarta

Giri mengatakan bahwa perbedaan-perbedaan pendapat yang disampaikan adalah terkait kebijakan-kebijakan yang dinilai tidak bisa diterima secara moral.

Meskipun, kebijakan-kebijakan tersebut merupakan hak bagi ASN eselon II dan eselon I saat nantinya menjadi ASN.

"Kita menjaga budaya KPK itu seperti ini, budaya KPK itu punya keunggulan egalitarian, professional, spiritualitas, keadilan segala macam, sehingga dalam diskusi di ruang tertutup tadi kita bisa berbeda pendapat, tapi keluar kita satu kata," ucap Giri.

Menurut Giri, ketika pemimpin lembaga negara tidak bisa menerima perbedaan pendapat, antikritik, hal itu berbeda dengan sikap presiden Joko Widodo yang meminta untuk dikritik.

"Mungkin saya termasuk orang yang relatif kritis terhadap kebijakan-kebijakan yang menurut saya tidak sesuai dengan nilai-nilai KPK," kata dia.

"Karena nilai-nilai KPK itu kita junjung dalam pendidikan, integritas dan segala macam," ujar Giri.