Moeldoko: Presiden Jokowi Punya Komitmen Kuat pada Isu Perubahan Iklim

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengatakan, Presiden Joko Widodo berkomitmen kuat terhadap isu perubahan iklim.

Hal ini Moeldoko sampaikan saat bertemu Duta Besar Denmark untuk Indonesia HE Lars Bo Larsen di Gedung Bina Graha, Jakarta, Kamis (3/6/2021).

Mereka membahas isu pembangunan berkelanjutan, perubahan iklim, dan energi baru terbarukan (EBT).

“Komitmen presiden sangat kuat pada isu ini, bahkan sudah tertuang melalui beberapa kebijakan,” kata Moeldoko dalam keterangan tertulis, Kamis.

Baca juga: Ilmuwan Ungkap Hubungan Perubahan Iklim Tropis Afrika dan Evolusi Manusia

Moeldoko mengatakan, presiden telah mengeluarkan berbagai kebijakan terkait isu tersebut, misalnya, Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 55 Tahun 2019 tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (Battery Electric Vehicle) untuk Transportasi Jalan.

Melalui Perpres itu, pemerintah berupaya mendorong produksi mobil listrik secara masif. Perpres tersebut didukung oleh penyusunan peta jalan peralihan mobil konvensional ke listrik.

Tak hanya itu, menurut Moeldoko, Jokowi beberapa kali juga menyampaikan isu perubahan iklim dan EBT dalam sejumlah forum internasional.

Di antarannya dalam forum United Nations Climate Change Conference the Conference of the Parties COP21, Paris 2015.

Pada forum tersebut ditegaskan komitmen untuk menjaga kenaikan temperatur global tidak melebihi 20 derajat celius dan mengupayakannya menjadi 1,50 derajat celcius.

Baca juga: BMKG Ungkap Perubahan Iklim Bikin Frekuensi dan Intensitas Hujan Semakin Tinggi

Ada juga Komitmen Nasional yang sesuai dengan Amanat UU Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pengesahan Paris Agreement, yakni menurunkan emisi gas rumah kaca (GRK) 29 persen.

“Ini menunjukkan bahwa pemerintah Indonesia punya tanggung jawab yang tinggi terhadap lingkungan secara global,” kata Moeldoko.

Terkait isu EBT, pemerintah menargetkan dapat menurunkan emisi GRK sebesar 314-398 juta ton CO2 pada tahun 2030.

Upaya ini ditempuh melalui pengembangan energi terbarukan, pelaksanaan efisiensi energi, konservasi energi, serta penerapan teknologi energi bersih.

Melalui pidato presiden pada forum Leaders Summit on Climate, 22 April 2021, menurut Moeldoko, ditegaskan pula bahwa Indonesia tengah menuju Net Zero Emission 2050.

Pemerintah ingin Indonesia mampu menurunkan angka kebakaran hutan hingga 82 persen.

Baca juga: Jokowi Klaim Indonesia Sangat Serius dalam Pengendalian Perubahan Iklim

Saat ini, pemerintah juga tengah mengembangkan pembangunan kawasan industri hijau seluas 12.500 hektare di Kalimantan Utara.

Bersamaan dengan itu, Indonesia membuka investasi terhadap transisi energi, pengembangan biofuel, industri baterai lithium, dan kendaraan listrik.

“Selain itu pengembangan energi terbarukan di berbagai daerah juga terus didorong termasuk pembangkit listrik tenaga sampah dengan diresmikannya PLTSa Surabaya oleh Presiden Joko Widodo baru-baru ini,” kata Moeldoko.