Anggota Komisi I: Prabowo Bilang PT TMI Bukan Broker Terkait Rencana Pengadaan Alutsista

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi I DPR Effendi Simbolon mengungkapkan, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menyebut PT Teknologi Militer Indonesia (TMI) bukanlah broker atau makelar dalam rencana pengadaan alat utama sistem persenjataan (alutsista).

Menurut dia, hal itu disampaikan Prabowo dalam rapat antara Komisi I DPR dengan Menteri Pertahanan dan Panglima TNI pada Rabu (2/6/2021).

"Beliau menjelaskan terkait PT TMI, disebutkannya dibentuk hanya untuk membantu Kemhan melakukan studi. Namun informasi yang berkembang PT TMI bertindak sebagai broker namun Menhan menjamin tidak akan terjadi," kata Effendi, Rabu, dikutip dari Antara.

Effendi mengatakan, dalam rapat tersebut, Prabowo menjamin bahwa PT TMI tidak akan menjadi broker tetapi hanya akan menjadi konsultan.

Baca juga: Anggap Perusahaan Swasta, Gerindra Nilai Tak Masalah Ada Kader di PT TMI

Politikus PDI-P itu menuturkan, dirinya juga meminta penjelasan Prabowo terkait informasi bahwa orang-orang dekat Prabowo yang masuk dalam jajaran komisaris di PT TMI.

Effendi mengatakan, Prabowo mengaku hanya kebetulan ada koleganya di Gerindra menjabat komisaris di PT TMI.

Ia melanjutkan, Prabowo juga mengatakan bahwa para kader Gerindra tersebut duduk sebagai petinggi PT TMI karena latar belakang mereka sebagai pensiunan militer dan pakar.

"Kita konfirmasi juga, apakah ini hanya ada kepentingan partai tertentu ada kolega kedekatan, beliau bilang enggak. Ini kebetulan saja mereka pensiunan para pakar, jadi tidak ada kaitan," kata Effendi.

Nama PT TMI belakangan ini menjadi sorotan seiring mencuatnya dokumen Rancangan Peraturan Presiden (Raperpres) tentang Pemenuhan Kebutuhan Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia Tahun 2020-2024.

Baca juga: Gerindra Benarkan 3 dari 4 Empat Komisaris PT TMI adalah Kader Partai

Dalam dokumen Raperpres tersebut disebutkan, rencana modernisasi alutsista membutuhkan dana Rp 1.760 triliun dan bisa menggunakan skema utang asing.

Belakangan, Kemenhan membantah jumlah angka tersebut dan mengklaim tidak akan membebani keuangan negara.