Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kepada DPR, Risma Mengaku Ditekan Usai Ungkap 21 Juta Data Ganda Bansos

Kompas.com - 03/06/2021, 18:38 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Sosial Tri Rismaharini mengungkapkan, ada yang menekan dirinya dalam kaitan 21 juta data ganda penerima bantuan sosial (bansos).

Meski ada yang menekan, Risma mengaku pada akhirnya tetap mengeluarkan adanya temuan 21 juta data ganda penerima bansos tersebut.

"Saya mungkin bisa jelaskan. Terus terang, Pak, data ini banyak sekali tekanan. Saya harus jelaskan, saya harus jelaskan," kata Risma dalam rapat kerja bersama Komisi VIII DPR, Kamis (3/6/2021).

Baca juga: Cerita Kasatgas Kasus Bansos hingga Penyidik Kasus Harun Masiku yang Dibebastugaskan...

Mantan Walikota Surabaya itu pun kemudian mengungkapkan, bahwa adanya penekanan terhadap dirinya itu sudah dilaporkan ke Presiden Joko Widodo.

Meski ditekan, lanjut Risma, ia akhirnya tetap mengeluarkan pernyataan bahwa 21 juta data ganda penerima bansos itu dihapus.

"Saya sudah laporkan ke Pak Presiden ini semua. Jadi kemudian, akhirnya saya kemudian beranikan mengeluarkan yang data ganda itu kita hapus," ucapnya.

Ia juga menegaskan, tidak ada maksud atau niat untuk melaporkan seseorang ketika data itu akhirnya diungkap ke publik.

Baca juga: Benahi DTKS, Risma Sebut 21 Juta Data Ganda Ditidurkan


Akan tetapi, maksud dan tujuannya mengungkap adanya data itu agar keamanan terjamin.

"Tapi bahwa saya ingin bahwa data ini harus kita amankan. Sudah saya laporkan ke Pak Presiden," ujar dia.

Mendengar hal itu, Ketua Komisi VIII Yandri Susanto bertanya kepada Risma, siapa orang yang menekannya.

Namun, Risma mengaku tak dapat mengungkap hal tersebut.

"Ada, Pak, mohon maaf (tidak bisa dijelaskan)," kata Risma.

Ketika ditemui usai rapat, Risma kembali menegaskan bahwa ia benar-benar ditekan ketika mengungkap data tersebut.

Baca juga: Risma Sebut Bank Enggan Salurkan Bansos karena Keanehan Data Penerima

Namun, ia mengaku hal yang dilakukan berdasarkan niat baik, maka akan mendapat perlindungan Tuhan.

"Ya memang ada dan saya sudah lapor ke Pak Presiden, tapi bahwa ya saya percaya, kalau niat saya baik, Insya Allah Tuhan melindungi saya," ucap Risma.

Lebih lanjut, Risma mengaku tak bisa menjabarkan secara detail terkait siapa orang yang menekan dirinya itu.

"Saya enggak bisa ngomong detail lah, mohon maaf sekali ya. Saya enggak bisa ngomong detail ya," tutur dia.

"Tapi iya, itu terkait data ganda bansos," ucap Risma.

Sebelumnya diberitakan, Risma mengungkapkan 21 juta data ganda penerima bansos saat berkunjung ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam membahas perkembangan mengenai data penerima bansos.

"Alhamdulillah sesuai janji saya bulan April, di mana kami bisa menyelesaikan untuk perbaikan datanya, dan hasilnya adalah seperti yang sudah saya sampaikan, ada 21 juta data itu ganda lalu kami tidurkan (cabut)," ucap Risma, Jumat (30/4/2021).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

KPU Mulai Rancang Aturan Pemutakhiran Daftar Pemilih Pilkada 2024

KPU Mulai Rancang Aturan Pemutakhiran Daftar Pemilih Pilkada 2024

Nasional
Waketum Nasdem Ahmad Ali Datangi Rumah Prabowo di Kertanegara

Waketum Nasdem Ahmad Ali Datangi Rumah Prabowo di Kertanegara

Nasional
Sebut Hak Angket Masih Relevan Pasca-Putusan MK, PDI-P: DPR Jangan Cuci Tangan

Sebut Hak Angket Masih Relevan Pasca-Putusan MK, PDI-P: DPR Jangan Cuci Tangan

Nasional
Bicara Posisi Politik PDI-P, Komarudin Watubun: Tak Harus dalam Satu Gerbong, Harus Ada Teman yang Mengingatkan

Bicara Posisi Politik PDI-P, Komarudin Watubun: Tak Harus dalam Satu Gerbong, Harus Ada Teman yang Mengingatkan

Nasional
Anggota Komisi II DPR Nilai Perlu Ada Revisi UU Pemilu Terkait Aturan Cuti Kampanye Pejabat Negara

Anggota Komisi II DPR Nilai Perlu Ada Revisi UU Pemilu Terkait Aturan Cuti Kampanye Pejabat Negara

Nasional
Proses di PTUN Masih Berjalan, PDI-P Minta KPU Tunda Penetapan Prabowo-Gibran

Proses di PTUN Masih Berjalan, PDI-P Minta KPU Tunda Penetapan Prabowo-Gibran

Nasional
DKPP Verifikasi Aduan Dugaan Ketua KPU Goda Anggota PPLN

DKPP Verifikasi Aduan Dugaan Ketua KPU Goda Anggota PPLN

Nasional
Kasus Eddy Hiariej Dinilai Mandek, ICW Minta Pimpinan KPK Panggil Jajaran Kedeputian Penindakan

Kasus Eddy Hiariej Dinilai Mandek, ICW Minta Pimpinan KPK Panggil Jajaran Kedeputian Penindakan

Nasional
KPU Undang Jokowi Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran Besok

KPU Undang Jokowi Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran Besok

Nasional
Cak Imin Mengaku Belum Dapat Undangan KPU untuk Penetapan Prabowo-Gibran

Cak Imin Mengaku Belum Dapat Undangan KPU untuk Penetapan Prabowo-Gibran

Nasional
Tentara AS Meninggal Saat Tinjau Tempat Latihan Super Garuda Shield di Hutan Karawang

Tentara AS Meninggal Saat Tinjau Tempat Latihan Super Garuda Shield di Hutan Karawang

Nasional
DKPP Terima 200 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu Selama 4 Bulan Terakhir

DKPP Terima 200 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu Selama 4 Bulan Terakhir

Nasional
Nasdem-PKB Sepakat Tutup Buku Lama, Buka Lembaran Baru

Nasdem-PKB Sepakat Tutup Buku Lama, Buka Lembaran Baru

Nasional
Tentara AS Hilang di Hutan Karawang, Ditemukan Meninggal Dunia

Tentara AS Hilang di Hutan Karawang, Ditemukan Meninggal Dunia

Nasional
Lihat Sikap Megawati, Ketua DPP Prediksi PDI-P Bakal di Luar Pemerintahan Prabowo

Lihat Sikap Megawati, Ketua DPP Prediksi PDI-P Bakal di Luar Pemerintahan Prabowo

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com