Pemberangkatan Haji 2021 Batal, Komisi VIII Minta Pemerintah Lobi Arab Saudi soal Umrah

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi VIII DPR RI Yandri Susanto meminta pemerintah melobi Arab Saudi agar membuka penerbangan untuk Indonesia.

Hal ini supaya umat Islam di Tanah Air bisa melaksanakan umrah pasca dibatalkannya pemberangkatan jemaah haji tahun ini.

"PR bagi pemerintah Indonesia tetap melakukan lobi supaya penerbangan dibuka. Karena kalau hajinya enggak bisa, mungkin kita bisa memberikan kesempatan kepada umat muslim untuk melaksanakan umrah di masa-masa yang akan datang," kata Yandri dalam konferensi pers yang ditayangkan YouTube Kemenag RI, Kamis (3/6/2021).

Baca juga: Menag Sebut Jemaah Haji yang Batal Berangkat 2021 Bisa Berangkat 2022

"Tentu ini bukan tugas Kementerian Agama untuk melobi untuk dibukanya penerbangan, tapi itu lobi Menteri Luar Negeri atau pihak yang lain," tuturnya.

Seperti diketahui, hingga saat ini pemerintah Arab Saudi belum membuka penerbangan dari Indonesia ke Jeddah maupun Madinah.

Hal itu menjadi salah satu alasan pemerintah Tanah Air membatalkan pemberangkatan jemaah haji tahun ini, di samping masih berlangsungnya pandemi virus corona di dunia.

Selain itu, pembatalan juga dilakukan lantaran pemerintah Arab Saudi juga belum memberikan kuota haji kepada Indonesia hingga saat ini.

"Dari sisi persiapan teknis sudah kita hitung bersama Menteri Agama, sudah tidak memungkinkan lagi untuk kita memberangkatkan calon jemaah haji di tengah belum ada kepastian dari pemerintah Saudi Arabia," ujar Yandri.

Baca juga: Ketua Komisi VIII DPR Bantah Pembatalan Pemberangkatan Jemaah Haji 2021 karena Utang Indonesia

Yandri mengatakan, keputusan terkait pembatalan pemberangkatan jemaah haji 2021 diambil berdasarkan kesepakatan antara Kementerian Agama dan Panitia Kerja (Panja) Haji Komisi VIII DPR RI.

Para pemangku kepentingan, kata dia, mengutamakan keselamataan jemaah.

"Yang paling penting adalah keselamatan calon jamaah haji di mana pandemi Covid-19 masih sangat tinggi," tuturnya.

DOK. DPR RI Ketua Komisi VIII DPR RI Yandri Susanto.

Yandri pun berharap keputusan ini memberikan kepastian bagi seluruh jemaah.

"Dan Insya Allah harapan kami dengan tertundanya pemberangkatan ini akan meningkatkan pelayanan di masa-masa yang akan datang," kata dia.

Untuk diketahui, pemerintah Indonesia resmi membatalkan pemberangkatan jemaah haji dalam penyelenggaraan ibadah haji tahun 2021.

Keputusan itu diatur dalam Keputusan Menteri Agama RI Nomor 660 Tahun 2021 yang ditetapkan pada 3 Juni 2021.

"Menetapkan pembatalan keberangkatan jemaah haji pada penyelenggaraan ibadah haji tahun 1442 Hijriah atau 2021 Masehi bagi warga negara Indonesia yang menggunakan kuota haji Indonesia dan kuota haji lainnya," kata Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas saat membacakan keputusan dalam konferensi pers yang ditayangkan YouTube Kemenag RI, Kamis (3/6/2021).

Baca juga: Komisi VIII: Kami Maklumi Pembatalan Pemberangkatan Jemaah Haji 2021

Dalam surat keputusan tersebut, ada sejumlah pertimbangan yang menjadi dasar pemerintah membatalkan pemberangkatan jemaah haji.

Pertama, terancamnya kesehatan, keselamatan, dan keamanan jemaah haji akibat pandemi Covid-19 yang melanda hampir seluruh negara di dunia, termasuk Indonesia dan Arab Saudi.

Pertimbangan lainnya yakni Kerajaan Arab Saudi hingga kini belum mengundang pemerintah Indonesia untuk membahas dan menandatangani nota kesepahaman tentang persiapan penyelenggaraan ibadah haji tahun 2021.

Arab Saudi juga belum membuka akses layanan penyelenggaraan ibadah haji tahun ini.