Pancasila, antara Ide dan Praktik dalam Bernegara

Setiap pembangunan seharusnya ditujukan untuk mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pembangunan tidak boleh hanya untuk memenuhi kebutuhan sekelompok orang atau daerah, tetapi harus dilakukan secara adil dan merata di semua wilayah Indonesia.

Namun seringkali, pembangunan belum bisa dirasakan manfaatnya oleh seluruh rakyat Indonesia.

Implementasi Pancasila yang paling utama adalah integritas dan moralitas para elite politik dan penyelenggara negara.

Selama mereka dan tidak memiliki jiwa Pancasila, maka peraturan dan kebijakan pembangunan yang dihasilkan tidak mengarah kepada terwujudnya kesejahteraan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Oleh karena itu, moralitas para elite menjadi indikator utama dari praktik Pancasila.

Dalam masyarakat yang paternalistik, para elite menjadi role model rakyat dalam pengamalan Pancasila.

Sikap dan perilaku mereka akan menjadi rujukan dan standar perilaku masyarakat menjadi panutan rakyat.

Pendidikan moral Pancasila yang dilakukan di sekolah seringkali terbentur dengan sikap dan perilaku elite yang tidak sesuai dengan Pancasila.

Upaya untuk menanamkan nilai-nilai luhur Pancasila akan dilemahkan oleh banyaknya sikap dan perilaku para elite yang tidak sesuai dengan Pancasila.

Pancasila sebagai suatu ide, pemikiran dan filsafat bersumber dari kodrat dan merupakan kebutuhan kodrat manusia, namun implementasinya juga berbenturan dengan kodrat manusia sendiri.

Kodrat manusia sebagai makhluk monopluralis memiliki unsur-unsur yang saling bernegasi. Kedudukan kodratnya sebagai makhluk Tuhan bernegasi dengan kedudukannya sebagai makhluk pribadi yang memiliki kebebasan.

Adapun sifat kodratnya sebagai makhluk sosial bernegasi dengan sifatnya sebagai individu yang memiliki ke-aku-an, (pemilikan, behaving), yang menjadi sumber keserakanan dan kesewenang-wenangan.

Unsur-unsur yang saling bernegasi tersebut hanya bisa diselesaikan oleh jiwa yaitu akal, rasa, dan karsa.

Akal yang akan membimbing ke arah kebenaran berdasarkan logika yang sehat. Karsa akan membimbing sikap dan perilaku ke arah kebaikan. Dan, rasa akan membimbing kearah kepatutan dan keadilan sosial.

Oleh karena itu, sejak awal para pendiri negara menempatkan mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai salah satu tujuan negara.

Kecerdasan yang dimaksudkan di sini bukan dalam mengatasi masalah, melainkan kecerdasan dalam mengendalikan unsur-unsur negatif dalam diri kita sendiri.

Dengan kemampuan mengendalikan keserakahan dan kesewenang-wenangan, khususnya dari para elite politik akan terwujud tujuan bernegara, yaitu masyarakat yang sejahtera, adil dan makmur.