Kompas.com - 03/06/2021, 12:37 WIB
Dirjen Dukcapil Kemendagri Zudan Arif Fakrullah menyerahkan dokumen kependudukan kepada 30 orang transpuan di kantor Dukcapil, Tangerang Selatan, Rabu (2/5/2021). Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tangerang SelatanDirjen Dukcapil Kemendagri Zudan Arif Fakrullah menyerahkan dokumen kependudukan kepada 30 orang transpuan di kantor Dukcapil, Tangerang Selatan, Rabu (2/5/2021).

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri Zudan Arif Fakhrullah mengatakan, praktik diskriminasi tidak boleh ada dalam pelayanan publik.

Hal itu dikatakannya terkait layanan layanan administrasi kependudukan berupa KTP elektronik (e-KTP) dan Kartu Keluarga (KK) untuk kelompok transgender.

"Negara bertanggungjawab agar seluruh WNI mendapatkan pelayanan Adminduk (administrasi kependudukan) terbaik, secara cepat dan mudah tanpa diskriminasi," kata Zudan sebagaimana dikutip dari siaran pers Dukcapil, Kamis (2/6/2021).

"Sebelum dengan kelompok transgender, Dukcapil juga melayani jemput bola perekaman KTP-el kaum disabilitas. Kami juga bekerja sama dengan Kementerian Sosial melayani perekaman KTP-el pada kelompok masyarakat adat terpencil Suku Anak Dalam di Provinsi Jambi," tambahnya.

Baca juga: Layani Pembuatan KTP-el Transgender, Dukcapil: Namanya Harus Asli

Zudan melanjutkan, kewajiban negara dalam mendata penduduk rentan administrasi kependudukan itu diamanatkan dalam Permendagri Nomor 96 Tahun 2019.

Aturan tersebut menyatakan bahwa kewajiban negara yakni memberikan identitas kepada seluruh penduduk di Indonesia baik WNI maupun WNA yang memiliki KITAP atau kartu izin tinggal tetap.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Bila WNA saja kita layani apalagi kaum transgender, komunitas adat terpencil, serta kaum difabel. WNI semuanya harus dilayani setara atau non-diskriminatif," tegas Zudan.

Sementara itu, terkait kolom jenis kelamin, yang diberikan kepada para transgender tersebut berdasarkan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia.

Baca juga: Layani Dokumen Kependudukan Transgender, Kemendagri Tak Ingin Diskriminasi

Zudan menegaskan, di Indonesia hanya ada dua jenis kelamin, yakni laki-laki dan perempuan. Sehingga, tidak ada jenis kelamin waria atau transgender.

"Dukcapil mematuhi hukum yang berlaku. Saya minta teman-teman transgender mengisi datanya secara jujur. Namanya harus nama asli, jangan diubah. Nama bapak dan ibu jangan diubah," tegas Zudan.

"Jangan menghilangkan atau mengganti nama Bapak dan ibu karena bisa menghilangkan nasab," lanjutnya.

Zudan mengungkapkan, dengan memiliki KK dan KTP-el maka kaum transgender akan mudah mendapatkan pelayanan publik seperti BPJS, SIM, Bantuan Sosial, membuka rekening bank dan lain-lain.

Sebelumnya, Direktorat Jenderal Dukcapil Kemendagri melayani pembuatan e-KTP para transgender di Tangerang Selatan pada Selasa (1/6/2021).

Baca juga: Ini Cara Mendapatkan Dokumen Kependudukan untuk Transgender

Pelayanan tersebut diberikan kepada transgender yang sudah tercatat memiliki nomor induk kependudukan (NIK).

Direktur Direktur Pandaftaran Penduduk Ditjen Dukcapil Kementerian Dalam Negeri, David Yama mengatakan, para transgender yang diberikan pelayanan itu berasal dari 9 provinsi yakni Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Sulawesi Selatan, Lampung, dan Papua.

David mengungkapkan, untuk sementara Dukcapil hanya melayani transgender yang sudah terdata dalam Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK) dan sudah punya NIK.

Mereka yang sudah lengkap NIK dan data keluarganya langsung bisa mencetak KTP-el dan KK secara langsung. Sementara bagi yang belum memiliki NIK akan dilakukan perekaman di tempat.

Setelah para transgender yang terdata by name by address, Dukcapil akan melakukan pencarian dan membuatkan database kependudukan.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Luhut Ungkap Modus Pelanggaran Pengguanaan PeduliLindungi, 1 Rombongan Cuma 1 Orang yang 'Scanning'

Luhut Ungkap Modus Pelanggaran Pengguanaan PeduliLindungi, 1 Rombongan Cuma 1 Orang yang "Scanning"

Nasional
Dirut PT INKA Pastikan Pengujian LRT Jabodebek Tetap Berjalan Usai Peristiwa Tabrakan

Dirut PT INKA Pastikan Pengujian LRT Jabodebek Tetap Berjalan Usai Peristiwa Tabrakan

Nasional
Soal Kemenag 'Hadiah' untuk NU, Politisi PKB Minta Menteri Yaqut Perbaiki Komunikasi

Soal Kemenag "Hadiah" untuk NU, Politisi PKB Minta Menteri Yaqut Perbaiki Komunikasi

Nasional
Pakar: Rachel Vennya Bisa Dikenakan Sanksi Denda Terkait Nopol 'RFS'

Pakar: Rachel Vennya Bisa Dikenakan Sanksi Denda Terkait Nopol "RFS"

Nasional
Azis Syamsuddin Bantah 3 Saksi Lain, Hakim: Ada yang Beri Keterangan Palsu

Azis Syamsuddin Bantah 3 Saksi Lain, Hakim: Ada yang Beri Keterangan Palsu

Nasional
Tabrakan LRT Jabodetabek, Dirut PT INKA: Masinis Alami Luka Ringan

Tabrakan LRT Jabodetabek, Dirut PT INKA: Masinis Alami Luka Ringan

Nasional
Dirut PT INKA Ungkap Kronologi Tabrakan LRT di Cibubur, Duga Disebabkan 'Human Error'

Dirut PT INKA Ungkap Kronologi Tabrakan LRT di Cibubur, Duga Disebabkan "Human Error"

Nasional
Hakim Pertanyakan Alasan Azis Syamsuddin Pinjamkan Rp 200 Juta ke Eks Penyidik KPK

Hakim Pertanyakan Alasan Azis Syamsuddin Pinjamkan Rp 200 Juta ke Eks Penyidik KPK

Nasional
Tes PCR Akan Diberlakukan di Seluruh Moda Transportasi

Tes PCR Akan Diberlakukan di Seluruh Moda Transportasi

Nasional
Luhut Minta Semua Pihak Disiplin Terapkan Prokes meski Kasus Covid-19 Menurun

Luhut Minta Semua Pihak Disiplin Terapkan Prokes meski Kasus Covid-19 Menurun

Nasional
Waketum: Kader Nasdem Tak Ada yang Genit di Kabinet, apalagi Ingin Maju Capres

Waketum: Kader Nasdem Tak Ada yang Genit di Kabinet, apalagi Ingin Maju Capres

Nasional
Nasdem Anggap Wajar Menteri-menteri Jokowi Masuk Bursa Capres

Nasdem Anggap Wajar Menteri-menteri Jokowi Masuk Bursa Capres

Nasional
Presiden Jokowi Akan Hadiri Sejumlah KTT ASEAN, G-20, hingga COP26

Presiden Jokowi Akan Hadiri Sejumlah KTT ASEAN, G-20, hingga COP26

Nasional
RI Terima 684.400 Dosis Vaksin AstraZeneca dari Selandia Baru

RI Terima 684.400 Dosis Vaksin AstraZeneca dari Selandia Baru

Nasional
Pengawasan Prokes di Lapangan Lemah, Luhut: Kita Jangan Membohongi Diri Sendiri

Pengawasan Prokes di Lapangan Lemah, Luhut: Kita Jangan Membohongi Diri Sendiri

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.