PDI-P Cabut Dukungan, Pemerintahan Bupati Alor Dinilai Melemah dan Dapat Diturunkan

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat politik dari Universitas Al Azhar Ujang Komarudin menilai, pencabutan dukungan dari PDI Perjuangan kepada Bupati Alor Amon Djobo akan melemahkan pemerintahan Amon karena berkurangnya dukungan politik.

"Jika ada pencabutan dukungan terhadap Amon, itu artinya secara politis Amon akan lemah, baik dalam urus pemerintahan daerah, maupun dalam urusan lobi-lobi politik," kata Ujang saat dihubungi Kompas.com, Kamis (3/6/2021).

Menurut Ujang, bukan tidak mungkin, partai pengusung Amon lainnya akan mengikuti jejak PDI-P dengan mencabut dukungan politik di DPRD Alor.

"Jika partai-partai lain mencabut dukungan yang sama seperti PDI-P, maka mungkin Amon akan dimainkan di DPRD dan bisa juga dicari-cari cara untuk diturunkan," kata Ujang.

Baca juga: Soal Bupati Alor Caci Maki Risma, Politikus PDI-P: Bentuk Kekerasan Verbal

Di samping itu, Ujang menuturkan, perbuatan Amon dengan marah-marah serta melontarkan caci maki merupakan sebuah bentuk blunder.

Ia mengatakan, sikap itu justru menunjukkan sikap angkuh dan ketidakdewasaan Amon.

"Walaupun memang Amon protes akan kebijakan Mensos yang salah. Tapi protesnya tak boleh marah-marah, apalagi marah-marahnya kesesama satu partai," kata Ujang.

Diketahui, Dewan Pimpinan Pusat PDI-P telah mencabut rekomendasi dan dukungan kepada Amon sebagai bupati Alor.

Pencabutan dukungan dan rekomendasi ini tertuang dalam Surat DPP No 2922  /IN/DPP/VI/2021 yang ditandatangani oleh Ketua DPP Bidang Kehormatan Komarudin Watubun dan Sekjen Hasto Kristiyanto

Baca juga: DPP PDI-P Cabut Rekomendasi kepada Bupati Alor yang Viral karena Marah-marah ke Mensos Risma

Diberitakan sebelumnya, video kemarahan Amon kepada Menteri Sosial Tri Rismaharini viral di media sosial.

Dalam video berdurasi 3 menit 9 detik itu, Amon mengancam akan melempar kursi ke staf Kementerian Sosial yang duduk di hadapannya.

Amon mengakui orang yang ada dalam video tersebut merupakan dirinya. Ia mengatakan, video itu diambil di rumah jabatannya.

"Itu video betul saya marah. Saya tidak ingat persis kapan karena saya sibuk. Saya marah karena bantuan PKH dikasih melalui DPRD. Padahal, seharusnya pemerintah daerah yang bagi," kata Amon.

Baca juga: Ini Tanggapan Mensos Risma soal Kemarahan Bupati Alor...

Ia tak ambil pusing dengan beredarnya video tersebut karena menurutnya fakta yang ia sampaikan sesuai dengan yang ada di lapangan.

Namun, ia menyebut jika orang yang menyebarkan harus bertanggungjawab atas beredarnya video tersebut.

"Kita semua sama-sama urus negara ini dan tidak ada yang lebih hebat di negeri ini, tapi bantuan kemanusiaan itu harusnya pemerintah yang berikan kepada masyarakat, bukan DPRD," kata dia.