Kementerian PPPA: Sinetron "Suara Hati Istri" Timbulkan Toxic Masculinity

Kompas.com - 03/06/2021, 09:15 WIB
Suara Hati Istri Zahra Instagram @indosiarSuara Hati Istri Zahra

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Perlindungan Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kementerian PPPA) Nahar mengatakan, tayangan sinetron Suara Hati Istri yang mendapat kecaman dari masyarakat menimbulkan toxic masculinity.

Hal tersebut dikarenakan dalam sinetron yang tayang di Indosiar itu, tokoh Zahra yang diperankan aktris di bawah umur merupakan istri ketiga yang sering mendapatkan kekerasan psikis dari pemeran pria, yang diceritakan menjadi suaminya.

Kekerasan psikis itu berupa bentakan dan makian serta pemaksaan melakukan hubungan seksual.

"Tayangan ini secara tidak langsung dapat pula memengaruhi kondisi psikologis masyarakat dan menimbulkan toxic masculinity," kata Nahar kepada Kompas.com, Rabu (2/6/2021) malam.

Baca juga: KPI Diminta Beri Sanksi dan Setop Sinetron Suara Hati Istri karena Aktris 15 Tahun Perankan Istri Ketiga

Adapun toxic masculinity atau maskulinitas beracun yang dimaksud adalah, dampak yang muncul dengan terbangunnya konstruksi sosial di masyarakat bahwa pria identik dengan kekerasan, agresif secara seksual, kekerasan, dan merendahkan perempuan.

Selain itu, sinetron tersebut juga dinilainya berisiko mempengaruhi masyarakat untuk melakukan perkawinan usia anak.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Ini termasuk kekerasan seksual dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).

Pasalnya, kata dia, pada tayangan tersebut diceritakan bahwa Zahra sebagai pemeran utama dinikahkan dengan alasan untuk membayar utang keluarganya.

"Jika nanti ditemukan kasus serupa di lapangan dan setelah digali peristiwa tersebut merupakan bentuk imitasi dari siaran TV, ini dapat memicu terjadinya berbagai pelanggaran hak anak," kata dia.

Baca juga: Sudah Bertemu Indosiar, KPI: Pemeran Zahra di Sinetron Suara Hati Istri Akan Diganti

Lebih lanjut Nahar mengungkapkan, pihaknya meyakini bahwa setiap tayangan yang disiarkan lembaga penyiaran TV bermaksud mendukung program pemerintah dan mengedukasi masyarakat.

Program pemerintah itu termasuk dalam upaya mencegah perkawinan anak, TPPO dan kekerasan seksual.

Namun yang disayangkan, kata dia, skenario yang dibuat dalam sinetron Suara Hati Istri masih belum memperhatikan prinsip-prinsip pemenuhan hak anak dan perlindungan anak.

"Sehingga perlu dilakukan peninjauan kembali terkait muatan atau skenario dalam tayangan tersebut," kata dia.

"Tayangan harus tetap menghormati dan menjunjung tinggi hak anak-anak dan remaja dan wajib mempertimbangkan keamanan dan masa depan anak-anak dan/atau remaja," ucap Nahar.

Baca juga: Kementerian PPPA: Sinetron Suara Hati Istri Menstimulasi Pernikahan Dini

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Orangtua Diminta Mengantar Anak Remajanya Ikuti Vaksinasi Covid-19

Orangtua Diminta Mengantar Anak Remajanya Ikuti Vaksinasi Covid-19

Nasional
UPDATE: 4,25 Juta Kasus Covid-19, Capaian Vaksinasi Dosis Kedua Sudah 47,49 Persen

UPDATE: 4,25 Juta Kasus Covid-19, Capaian Vaksinasi Dosis Kedua Sudah 47,49 Persen

Nasional
Minta Pemerintah Gerak Cepat Respons Dampak Erupsi Semeru, Pimpinan DPR: Segera Buat Posko Darurat

Minta Pemerintah Gerak Cepat Respons Dampak Erupsi Semeru, Pimpinan DPR: Segera Buat Posko Darurat

Nasional
Pemda Diminta Segera Kaji Meletusnya Semeru untuk Tentukan Status Darurat

Pemda Diminta Segera Kaji Meletusnya Semeru untuk Tentukan Status Darurat

Nasional
Kepala BNPB ke Lumajang Minggu Pagi Tinjau Penanganan Dampak Erupsi Gunung Semeru

Kepala BNPB ke Lumajang Minggu Pagi Tinjau Penanganan Dampak Erupsi Gunung Semeru

Nasional
Evakuasi Pengungsi Semeru Terhambat Debu Tebal, Kendaraan 4X4 Susah Bergerak

Evakuasi Pengungsi Semeru Terhambat Debu Tebal, Kendaraan 4X4 Susah Bergerak

Nasional
Wapres Harap ICMI Bantu Pemerintah Tangani Pandemi Covid-19

Wapres Harap ICMI Bantu Pemerintah Tangani Pandemi Covid-19

Nasional
Minta Bantuan Evakuasi 8 Warga Terdampak Erupsi Semeru, Wabup Lumajang: Kasihan Keluarganya Menangis Semua...

Minta Bantuan Evakuasi 8 Warga Terdampak Erupsi Semeru, Wabup Lumajang: Kasihan Keluarganya Menangis Semua...

Nasional
Erupsi Semeru, 8 Penambang Terjebak Lahar Panas dan 2 Orang Hilang

Erupsi Semeru, 8 Penambang Terjebak Lahar Panas dan 2 Orang Hilang

Nasional
Jembatan Gladagperak Putus akibat Erupsi Semeru, Lumajang Harapkan Bantuan Pemkab Malang

Jembatan Gladagperak Putus akibat Erupsi Semeru, Lumajang Harapkan Bantuan Pemkab Malang

Nasional
Kementerian ESDM Sebut Gunung Semeru Kini Level Waspada

Kementerian ESDM Sebut Gunung Semeru Kini Level Waspada

Nasional
Dampak Erupsi Gunung Semeru, 1 Orang Meninggal dan Hampir Semua Rumah di Curah Kobokan Hancur

Dampak Erupsi Gunung Semeru, 1 Orang Meninggal dan Hampir Semua Rumah di Curah Kobokan Hancur

Nasional
Komisi III DPR Minta Kapolri Usut Oknumnya yang Lakukan Pemerkosaan di Mojokerto

Komisi III DPR Minta Kapolri Usut Oknumnya yang Lakukan Pemerkosaan di Mojokerto

Nasional
Erupsi Gunung Semeru, BNPB Imbau 4 Hal ini Kepada Masyarakat

Erupsi Gunung Semeru, BNPB Imbau 4 Hal ini Kepada Masyarakat

Nasional
UPDATE 4 Desember: Pemerintah Periksa 292.682 Spesimen Covid-19, Positivity Rate Capai 0,13 Persen

UPDATE 4 Desember: Pemerintah Periksa 292.682 Spesimen Covid-19, Positivity Rate Capai 0,13 Persen

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.