Kemenhan Upayakan Pembentukan Badan Pengelola Ruang Udara Nasional

Kompas.com - 02/06/2021, 16:40 WIB
Ruang udara di atas Riau tetap milik Indonesia, sedangkan dalam pelayanan navigasi udara pengelolaan diserahkan kepada pihak lain, yaitu Singapura, termasuk pungutan biaya. Tiga pesawat Sukhoi TNI AU tengah melintas di wilayah Indonesia bagian barat. KOMPAS.com/IWAN SANTOSARuang udara di atas Riau tetap milik Indonesia, sedangkan dalam pelayanan navigasi udara pengelolaan diserahkan kepada pihak lain, yaitu Singapura, termasuk pungutan biaya. Tiga pesawat Sukhoi TNI AU tengah melintas di wilayah Indonesia bagian barat.

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Pertahanan (Kemenhan) tengah mengupayakan terbentuknya Badan Pengelola Ruang Udara Nasional.

Upaya terbentuknya badan ini dilakukan melalui Rancangan Undang-undang (RUU) tentang Pengelolaan Sumber Daya Daya Ruang Udara Nasional yang tengah diperjuangkan masuk Program Legislatif Nasional (Prolegnas) Jangka Menengah 2019-2024.

"Kita memperjuangkan masuk dalam Prolegnas Jangka Menengah 2019-2024. Artinya, lima tahun ini kalau tidak selesai maka kesempatan untuk dibahas di DPR juga akan tertutup," ujar Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan Kemenhan, Marsma TNI Muhammad Idris dalam Seminar Nasional Sinergitas Pengelolaan Ruang Udara Nasional, Rabu (2/6/2021).

Baca juga: KSAU Sebut Setahun Terakhir, Aktivitas Pesawat Militer Asing di Ruang Udara RI Tinggi

Idris menjelaskan, badan ini hanya bersifat koordinatif. Tugasnya antara lain menyusun mengenai kepentingan strategis nasional terkait pengelolaan ruang udara, mengkoordinasikan pembinaan, penataan dan pengendalian ruang udara, meneruskan kebijakan, dan menjalankan tugas lain.

Sementara, struktur organisasi badan ini melingkupi Dewan Pengarah yang diketuai Menteri Koordinasi Bidang Politik, Hukum.

Kemudian Keamanan (Menko Polhukam) dan Menteri Koordinasi Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) sebagai wakil ketua pengarah I dan Menteri Koordinasi Bidang Perekonomian sebagai wakil ketua pengarah II.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Selain itu, badan tersebut kepalai Menteri Pertahanan (Menhan) dan Menteri Perhubungan sebagai wakilnya.

Sedangkan anggotanya meliputi Menteri Luar Negeri (Menlu), Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Menteri Hukum dan HAM (Menkumham), Menteri Keuangan (Menkeu), Panglima TNI, Kapolri, hingga Lembaga Penerbangan Antariksa (LAPAN).

Baca juga: KSAU: RI Perlu Badan Pengelola Ruang Udara Libatkan Seluruh Stakeholder

Ia menyebut, mekanisme pelaksanannya nantinya diatur dalam Peraturan Menteri (Permen) selaku kepala badan.

Idris menyatakan bahwa badan ini bekerja dengan memperhatikan beberapa prinsip. Antara lain, keterpaduan dalam penggunaan ruang udara, pengaturan volume penggunaan ruang udara, tujuan, dan satu upaya.

"Karena kita tahu ruang udara ini harus dikelola," imbuh dia.



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Bantuan Sektor Pariwisata 2021 Capai Rp 60 Miliar, Naik Hampir 3 Kali Lipat

Bantuan Sektor Pariwisata 2021 Capai Rp 60 Miliar, Naik Hampir 3 Kali Lipat

Nasional
Mendes PDTT Ingatkan Pembangunan Desa Tidak Berorientasi Keinginan Elite

Mendes PDTT Ingatkan Pembangunan Desa Tidak Berorientasi Keinginan Elite

Nasional
Jokowi: Kita Akan Lakukan Rehabilitasi Mangrove Seluas 34 Ribu Hektare Pada 2021

Jokowi: Kita Akan Lakukan Rehabilitasi Mangrove Seluas 34 Ribu Hektare Pada 2021

Nasional
Fraksi PPP Tak Setuju Pemilu Digelar 15 Mei 2024, Harus Persetujuan DPR dan Penyelenggara

Fraksi PPP Tak Setuju Pemilu Digelar 15 Mei 2024, Harus Persetujuan DPR dan Penyelenggara

Nasional
Indeks Persepsi Korupsi Turun, Wakil Ketua KPK Singgung Penerapan Prinsip Demokrasi

Indeks Persepsi Korupsi Turun, Wakil Ketua KPK Singgung Penerapan Prinsip Demokrasi

Nasional
MKD Apresiasi Langkah Azis Inisiatif Mundur dari Wakil Ketua DPR

MKD Apresiasi Langkah Azis Inisiatif Mundur dari Wakil Ketua DPR

Nasional
Tanam Mangrove di Riau, Jokowi: Untuk Kendalikan Abrasi

Tanam Mangrove di Riau, Jokowi: Untuk Kendalikan Abrasi

Nasional
Mendes PDTT Yakin Target 0 Persen Kemiskinan Ekstrem 2024 Tercapai

Mendes PDTT Yakin Target 0 Persen Kemiskinan Ekstrem 2024 Tercapai

Nasional
Komnas HAM Susun Kronologi Peristiwa Pelecehan dan Perundungan Pegawai KPI

Komnas HAM Susun Kronologi Peristiwa Pelecehan dan Perundungan Pegawai KPI

Nasional
Nadiem: Tutup Sekolah Saya Disalahkan, Sekarang Buka Disalahkan, Enggak Apa-apa Sudah Biasa

Nadiem: Tutup Sekolah Saya Disalahkan, Sekarang Buka Disalahkan, Enggak Apa-apa Sudah Biasa

Nasional
Masyarakat Diminta Anggap Prokes sebagai Investasi Kesehatan

Masyarakat Diminta Anggap Prokes sebagai Investasi Kesehatan

Nasional
TNI AD Distribusikan 353 Unit Kendaraan Dinas

TNI AD Distribusikan 353 Unit Kendaraan Dinas

Nasional
Mensos: Banyak Disabilitas Takut Vaksin Jadi PR Kami yang Paling Berat

Mensos: Banyak Disabilitas Takut Vaksin Jadi PR Kami yang Paling Berat

Nasional
Nadiem Sebut PJJ Berdampak Banyak Anak Kesepian hingga Orangtua Stres

Nadiem Sebut PJJ Berdampak Banyak Anak Kesepian hingga Orangtua Stres

Nasional
Pegawai Korban Pelecehan Disebut Kecewa atas Perlindungan dan Pendampingan KPI

Pegawai Korban Pelecehan Disebut Kecewa atas Perlindungan dan Pendampingan KPI

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.