BNPB Dikeluarkan dari RUU Penanggulangan Bencana, Komisi VIII: Pak Ganip Mohon Menghadap Presiden...

Kompas.com - 02/06/2021, 16:36 WIB
Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana yang juga Ketua Satuan Tugas Covid-19 Letnan Jenderal (Letjen) TNI Ganip Warsito mengunjungi Rumah Sakit Darurat Covid-19 Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta Pusat, Rabu (26/5/2021) sore. KOMPAS.com/IhsanuddinKepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana yang juga Ketua Satuan Tugas Covid-19 Letnan Jenderal (Letjen) TNI Ganip Warsito mengunjungi Rumah Sakit Darurat Covid-19 Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta Pusat, Rabu (26/5/2021) sore.

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi VIII DPR Yandri Susanto menyinggung adanya deadlock antara pemerintah dan DPR dalam membahas Rancangan Undang-undang (RUU) Penanggulangan Bencana.

Menurutnya, kebuntuan itu terjadi mana kala pemerintah dan DPR memfokuskan nomenklatur BNPB di mana pemerintah tidak mencantumkan kelembagaan BNPB dalam RUU tersebut.

"Pemerintah melalui leading sektornya Kementerian Sosial (Kemensos) itu ingin BNPB dihapuskan. Sementara, tidak ada satupun di Komisi VIII ini yang ingin itu," kata Yandri dalam rapat kerja dengan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Ganip Warsito, Rabu (2/6/2021).

Ia melanjutkan, Komisi VIII telah menginisiasi revisi UU Penanggulangan Bencana dengan tujuan memperkuat sisi kelembagaan, koordinasi, dan keuangan BNPB.

Baca juga: Sampaikan Perkenalan ke Komisi VIII, Ganip Warsito: Mengganti Pak Doni Itu Berat

Adanya keinginan dari Kemensos untuk menghapus lembaga BNPB dalam UU Penanggulangan Bencana itu ditolak seluruh anggota dan pimpinan Komisi VIII.

Ia mengkhawatirkan, tak dicantumkannya nama BNPB dalam RUU Penanggulangan Bencana itu adalah upaya memperlemah BNPB.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Oleh karena itu, bila mana ada celah-celah untuk memperlemah BNPB tentu semua fraksi di Komisi VIII sepakat itu akan kita bicarakan baik-baik dengan pemerintah pak," tegasnya.

Yandri berharap, apa yang disampaikannya itu dapat menjadi masukan bagi Ganip Warsito sebagai Kepala BNPB yang baru.

Ia juga berharap, setelah Ganip mendengar dan menerima berbagai masukan, lantas dilanjutkan dengan berkomunikasi ke Presiden Joko Widodo terkait nomenklatur BNPB.

"Ya kalau bisa ada komunikasi langsung dengan Presiden atau konsultasi. Sehingga kami yakin, dengan pelantikan Pak Ganip ini artinya pemerintah memang masih membutuhkan BNPB pak," ujarnya.

Baca juga: Nama BNPB Tak Disebutkan dalam DIM RUU Penanggulangan Bencana, Ini Penjelasan Mensos Risma

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Megawati Sebut Bencana Alam Indonesia Sudah SOS, Singgung Kelalaian Pemimpin Daerah

Megawati Sebut Bencana Alam Indonesia Sudah SOS, Singgung Kelalaian Pemimpin Daerah

Nasional
UPDATE 27 Oktober: Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua Capai 33,67 Persen dari Target

UPDATE 27 Oktober: Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua Capai 33,67 Persen dari Target

Nasional
UPDATE: Sebaran 719 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di Jawa Tengah

UPDATE: Sebaran 719 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di Jawa Tengah

Nasional
Jokowi Minta Ada Solusi atas Persoalan yang Dialami Petani Garam

Jokowi Minta Ada Solusi atas Persoalan yang Dialami Petani Garam

Nasional
UPDATE 27 Oktober: Ada 7.584 Suspek Covid-19 di Indonesia

UPDATE 27 Oktober: Ada 7.584 Suspek Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 27 Oktober: 260.451 Spesimen Diperiksa dalam Sehari, Positivity Rate dengan PCR 1,08 Persen

UPDATE 27 Oktober: 260.451 Spesimen Diperiksa dalam Sehari, Positivity Rate dengan PCR 1,08 Persen

Nasional
UPDATE 27 Oktober: Ada 12.735 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 27 Oktober: Ada 12.735 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE: Bertambah 29, Kasus Kematian akibat Covid-19 Kini 143.299 Jiwa

UPDATE: Bertambah 29, Kasus Kematian akibat Covid-19 Kini 143.299 Jiwa

Nasional
UPDATE 27 Oktober: Tambah 944, Kasus Sembuh Covid-19 Jadi 4.085.775

UPDATE 27 Oktober: Tambah 944, Kasus Sembuh Covid-19 Jadi 4.085.775

Nasional
Pemerintah Akan Tambah Mesin PCR di Berbagai Daerah

Pemerintah Akan Tambah Mesin PCR di Berbagai Daerah

Nasional
YLKI: Perkuat Pengawasan agar Batas Harga Tes PCR Tak Dilanggar

YLKI: Perkuat Pengawasan agar Batas Harga Tes PCR Tak Dilanggar

Nasional
UPDATE: Bertambah 719, Total Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 4.241.809

UPDATE: Bertambah 719, Total Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 4.241.809

Nasional
Sekjen PDI-P: Ada yang Ingin Pecah Belah Partai, Tak Sabar soal Capres-Cawapres

Sekjen PDI-P: Ada yang Ingin Pecah Belah Partai, Tak Sabar soal Capres-Cawapres

Nasional
Menpan-RB Temukan 225 Peserta Lakukan Kecurangan dalam Seleksi CASN 2021

Menpan-RB Temukan 225 Peserta Lakukan Kecurangan dalam Seleksi CASN 2021

Nasional
Kemenkes: Hasil Tes PCR Keluar Maksimal 1x24 Jam

Kemenkes: Hasil Tes PCR Keluar Maksimal 1x24 Jam

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.