Kompas.com - 02/06/2021, 15:52 WIB
Novel Baswedan memberi keterangan di depan kediamannya, Jumat (7/2/2020) pagi KOMPAS.COM/JIMMY RAMADHAN AZHARINovel Baswedan memberi keterangan di depan kediamannya, Jumat (7/2/2020) pagi
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan mengatakan pemberhentian 51 pegawai lembaga antirasuah itu merupakan sebuah ancaman untuk harapan masyarakat pada upaya pemberantasan korupsi.

Sebab para pegawai yang diberhentikan merupakan orang-orang yang selama ini berintegritas di aspek penyidikan, penyelidikan hingga pencegahan.

"Ini bukan hanya masalah menyingkirkan pegawai yang berpotensi dengan cara semena-mena. Tapi saya melihat harapan masyarakat pada pemberantasan korupsi sungguh-sungguh terancam," terang Novel dalam diskusi virtual yang diadakan Arus Santri Anti Korupsi (ASASI) dan Pasantren Amanah dan Anti Rasuah (PATUH), Rabu (2/6/2021).

Baca juga: KPK Tak Akan Publikasikan Nama-nama Pegawai Tak Lolos TWK

Novel juga menjelaskan bahwa perjuangan para pegawai untuk mengikuti TWK dan akhirnya dinyatakan tak lolos TWK dan tidak dilantik menjadi aparatur sipil negara (ASN) bukan atas kepentingan pribadi.

Jika didasari kepentingan pribadi, sambung Novel, para pegawai tersebut sudah memilih keluar dari KPK sejak lama untuk bekerja di tempat yang memiliki risiko lebih kecil.

"Kita tidak sedang memperjuangkan kepentingan pribadi. Kalau pribadi, banyak yang memilih keluar dari KPK mencari tempat yang lebih nyaman untuk bekerja tanpa ancaman. ini soal harapan masyatakat yang mau dirampas," kata dia.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Pada diskusi itu, Novel mengaku sempat bertanya pada Ketua KPK Firli Bahuri tentang alasan pengadaan TWK.

Pasalnya sejak awal TWK akan dilangsungkan, para Pimpinan KPK selalu menyebut bahwa tes itu hanya digunakan sebagai asesmen serta melihat apakah pegawai KPK tidak berafiliasi dengan partai terlarang, mencintai NKRI, patuh pada UUD 1945 dan Pancasila.

"Saya sempat tanya Pak Firli, saya Whatsapp, apakah jika TWK digunakan untuk mencari tahu ada pegawai yang berhubungan dengan organisasi terlarang, maka sudah ada indikasinya? Apa indikasinya?," ucapnya.

"Dijawab beliau 'tidak ada'. Lalu saya mengatakan jika memang ada indikasinya tidak perlu menunggu proses peralihan status kepegawaian. Setiap saat pegawai itu bisa diberhentikan, disingkirkan, karena hal itu juga sudah melanggar kode etik di KPK," sambung Novel.

Kemudian, lanjut Novel, Firli kembali menjawab pesannya, saat itu Ketua KPK itu menerangkan pada Novel bahwa TWK hanya digunakan sebagai upaya pemetaan.

"Maka kami kemudian berpikir positif dan mengikuti saja. Tapi akhirnya masalahnya banyak," sebutnya.

Novel juga menegaskan bahwa upaya pemberantasan tindak korupsi tidak mudah. Karena para pelaku memiliki kekuatan finansial dan kekuasaan yang cukup kuat.

Jika akhirnya 51 pegawai tetap diberhentikan dengan stigma radikal, dan taliban, ke depan akan banyak orang ragu untuk bekerja memperjuangkan kepentingan negara.

"Orang-orang yang risiko pengabdian, dan dedikasi terbaik dengan mudah disebut radikal atau taliban. Saya khawatir ke depan orang-orang takut jika benar-benar membela kepentingan negara," imbuhnya.

Adapun sumber Kompas.com menyebut beberapa nama pegawai senior KPK dianggap Tak Memenuhi Syarat (TMS) TWK serta dinyatakan tak bisa diangkat menjadi ASN.

Konsekuensinya, para pegawai itu tidak bisa lagi bergabung dengan KPK.

Baca juga: KPK Pastikan Proses Hukum Stepanus Robin Berjalan, Termasuk Panggil Azis Syamsuddin

Beberapa nama itu seperti Novel Baswedan, Giri Suprapdiono, Harun Al Rasyid, Sujanarko, hingga Tata Khoiriah.

Giri merupakan Direktur Sosialisasi dan Kampanye Anti Korupsi KPK, sementara itu Sujanarko adalah Direktur Pembinaan Jaringan Kerja Antar-Komisi dan Instansi (PJKAKI).

Sementara itu Harun dikenal sebagai penyelidik yang sering memimpin Operasi Tangkap Tangan (OTT). Terakhir ia disebut memimpin penangkapan Bupati Nganjuk Novi Rahman Hidayat. Sedangkan Tata merupakan Staf Humas KPK yang juga anggota Gusdurian.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

UPDATE 27 Oktober: Ada 7.584 Suspek Covid-19 di Indonesia

UPDATE 27 Oktober: Ada 7.584 Suspek Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 27 Oktober: 260.451 Spesimen Diperiksa dalam Sehari, Positivity Rate dengan PCR 1,08 Persen

UPDATE 27 Oktober: 260.451 Spesimen Diperiksa dalam Sehari, Positivity Rate dengan PCR 1,08 Persen

Nasional
UPDATE 27 Oktober: Ada 12.735 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 27 Oktober: Ada 12.735 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE: Bertambah 29, Kasus Kematian akibat Covid-19 Kini 143.299 Jiwa

UPDATE: Bertambah 29, Kasus Kematian akibat Covid-19 Kini 143.299 Jiwa

Nasional
UPDATE 27 Oktober: Tambah 944, Kasus Sembuh Covid-19 Jadi 4.085.775

UPDATE 27 Oktober: Tambah 944, Kasus Sembuh Covid-19 Jadi 4.085.775

Nasional
Pemerintah Akan Tambah Mesin PCR di Berbagai Daerah

Pemerintah Akan Tambah Mesin PCR di Berbagai Daerah

Nasional
YLKI: Perkuat Pengawasan agar Batas Harga Tes PCR Tak Dilanggar

YLKI: Perkuat Pengawasan agar Batas Harga Tes PCR Tak Dilanggar

Nasional
UPDATE: Bertambah 719, Total Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 4.241.809

UPDATE: Bertambah 719, Total Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 4.241.809

Nasional
Sekjen PDI-P: Ada yang Ingin Pecah Belah Partai, Tak Sabar soal Capres-Cawapres

Sekjen PDI-P: Ada yang Ingin Pecah Belah Partai, Tak Sabar soal Capres-Cawapres

Nasional
Menpan-RB Temukan 225 Peserta Lakukan Kecurangan dalam Seleksi CASN 2021

Menpan-RB Temukan 225 Peserta Lakukan Kecurangan dalam Seleksi CASN 2021

Nasional
Kemenkes: Hasil Tes PCR Keluar Maksimal 1x24 Jam

Kemenkes: Hasil Tes PCR Keluar Maksimal 1x24 Jam

Nasional
Di KTT ASEAN, Australia Sampaikan Keinginan Perkuat Kerja Sama Penanganan Covid-19

Di KTT ASEAN, Australia Sampaikan Keinginan Perkuat Kerja Sama Penanganan Covid-19

Nasional
Ini Alasan Pemerintah Terapkan Tes PCR Jadi Syarat Naik Pesawat

Ini Alasan Pemerintah Terapkan Tes PCR Jadi Syarat Naik Pesawat

Nasional
Aplikasi Signal Hilang dari Playstore, Ini Penjelasan Korlantas Polri

Aplikasi Signal Hilang dari Playstore, Ini Penjelasan Korlantas Polri

Nasional
LBH Jakarta Akan Layangkan Gugatan ke Jokowi-Ma’ruf Amin soal Regulasi Pinjol

LBH Jakarta Akan Layangkan Gugatan ke Jokowi-Ma’ruf Amin soal Regulasi Pinjol

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.