PP Muhammadiyah: Sebaiknya Pemerintah Tidak Berangkatkan Haji Tahun Ini, Risikonya Besar

JAKARTA, KOMPAS.com - Pimpinan Pusat Muhammadiyah mengusulkan agar pemberangkatan haji ditunda pada tahun ini.

Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu'ti menuturkan, hal tersebut perlu dilakukan karena hingga kini pandemi Covid-19 masih berisiko terhadap penyelenggaraan haji.

"Sebaiknya tahun ini pemerintah tidak memberangkatkan haji. Risikonya sangat besar baik dari sisi kesehatan maupun penyelenggaraan," kata Abdul Mu'ti kepada Kompas.com, Rabu (2/6/2021).

Baca juga: Menag dan DPR Putuskan soal Pemberangkatan Jemaah Haji Siang Ini

Mu'ti menilai bahwa apabila pemerintah tidak menyelenggarakan ibadah haji, maka juga tidak melanggar syariat dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

Sebab, ia mengacu kepada syariat Islam bahwa ibadah haji dapat dilaksanakan apabila perjalanan dan pelaksanaan dinyatakan aman.

"Kemudian sesuai UU Haji, penyelenggaraan haji juga disyaratkan adanya jaminan keamanan, keselamatan dan ketertiban," kata dia.

Kendati demikian, menurut dia, apabila Pemerintah Arab Saudi nantinya memberikan kuota untuk jemaah asal Indonesia, itu dapat diperuntukkan bagi jemaah haji mandiri asal Indonesia.

Lebih lanjut, Mu'ti mengatakan bahwa pemberangkatan jemaah haji secara reguler dalam jumlah terbatas juga bisa menimbulkan masalah teknis.

Masalah teknis itu, kata dia, berkaitan dengan administrasi dan pelayanan bagi jemaah.

Adapun pemerintah melalui Kementerian Agama (Kemenag) akan menerbitkan keputusan soal penyelenggaraan haji 1442 Hijriah/2021 Masehi.

Baca juga: Menag: Tidak Ada Negara di Dunia yang Sudah Dapat Kuota Haji 2021

Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas menuturkan, keputusan tersebut akan diberikan ada atau dengan tidak ada keputusan tentang penyelenggaraan haji dari Arab Saudi.

"Keputusan ini, saya sepakat untuk segera kita buat dengan atau tanpa pengumuman dari pemerintah Saudi Arabia," kata Yaqut dalam rapat kerja dengan Komisi VIII, Senin (31/5/2021).

Menurut dia, dibukanya ibadah haji untuk jemaah dari luar negeri atau tidak adalah kewenangan dari Pemerintah Arab Saudi.

Kendati demikian, Indonesia dinilainya tidak bisa hanya menunggu. Oleh karena itu, Indonesia akan segera membuat keputusan soal pelaksanaan ibadah haji tahun ini.