Ramai-ramai Selamatkan KPK

Kompas.com - 02/06/2021, 10:50 WIB
logo Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Gedung KPK. KOMPAS.com/DYLAN APRIALDO RACHMANlogo Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Gedung KPK.

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) akhirnya melantik 1.271 pegawainya yang dinyatakan lolos Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN).

Pelantikan ini dilakukan di tengah polemik TWK dan kritik atas tak lolosnya 75 pegawai yang dinilai sebagai upaya pelemahan KPK.

Sebelumnya ratusan pegawai KPK yang lolos TWK mengirimkan surat terbuka kepada para pimpinan KPK, meminta pelantikan pegawai yang telah berstatus ASN ditunda.

Mereka juga meminta pimpinan KPK melantik semua pegawainya menjadi ASN sesuai undang-undang dan arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Desakan yang sama juga disampaikan para guru besar. Puluhan profesor dari berbagai perguruan tinggi mendesak Presiden menghentikan rencana pelantikan para pegawai KPK yang dinyatakan lolos TWK. Pasalnya, proses alih status pegawai KPK menjadi ASN tersebut menyisakan banyak masalah.

Namun, desakan tinggal desakan. Seruan tinggal seruan. Firli dan pimpinan KPK yang lain tetap melenggang.

Pimpinan KPK di bawah kendali Firli Bahuri ini sepertinya menutup mata dan telinga dengan banyaknya protes terkait proses alih status pegawai KPK. Mereka tetap melantik para pegawai yang dinyatakan lolos TWK, mengabaikan protes dan kritik publik.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Dari seruan hingga pameran

Bukan sekali ini para guru besar turun gunung untuk mengingatkan Jokowi dan KPK terkait proses alih status yang dinilai bermasalah.

Sebelumnya, mereka juga telah melayangkan surat kepada Presiden Jokowi terkait polemik TWK di KPK. Para guru besar ini menyatakan, penyelenggaraan TWK melanggar hukum dan undang-undang.

Selain itu TWK juga menyisakan persoalan karena sejumlah pertanyaan yang disodorkan tak sesuai tupoksi, memasuki wilayah pribadi dan melanggar hak asasi.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Eks Pejabat Kementerian Agama Dituntut 2 Tahun Penjara dalam Kasus Pengadaan Laboratorium Komputer

Eks Pejabat Kementerian Agama Dituntut 2 Tahun Penjara dalam Kasus Pengadaan Laboratorium Komputer

Nasional
KPK Awasi Proyek Pengadaan Laptop untuk Pelajar

KPK Awasi Proyek Pengadaan Laptop untuk Pelajar

Nasional
Dua Eks Pejabat BPN Segera Diadili di Pengadilan Tipikor Surabaya

Dua Eks Pejabat BPN Segera Diadili di Pengadilan Tipikor Surabaya

Nasional
Satgas: Tingkat Keterisian Tempat Tidur Nasional Turun Jadi 61,95 Persen, 16 Provinsi Masih Tinggi

Satgas: Tingkat Keterisian Tempat Tidur Nasional Turun Jadi 61,95 Persen, 16 Provinsi Masih Tinggi

Nasional
Ini Potensi Maladministrasi Menurut Ombudsman Terkait Seleksi CASN

Ini Potensi Maladministrasi Menurut Ombudsman Terkait Seleksi CASN

Nasional
Jupriyadi yang Turut Tangani Perkara Ahok Kini Bersaing untuk Jadi Hakim Agung

Jupriyadi yang Turut Tangani Perkara Ahok Kini Bersaing untuk Jadi Hakim Agung

Nasional
KPK: Berkas Perkara Bupati Nonaktif Bandung Barat Aa Umbara Dinyatakan Lengkap

KPK: Berkas Perkara Bupati Nonaktif Bandung Barat Aa Umbara Dinyatakan Lengkap

Nasional
Survei Indostrategic: Responden Pendukung PDI-P dan Golkar Setuju Wacana Presiden Tiga Periode

Survei Indostrategic: Responden Pendukung PDI-P dan Golkar Setuju Wacana Presiden Tiga Periode

Nasional
PPKM di Jawa-Bali, Satgas: Hanya Kabupaten Tasikmalaya yang Turun ke Level 2

PPKM di Jawa-Bali, Satgas: Hanya Kabupaten Tasikmalaya yang Turun ke Level 2

Nasional
Anies Bolehkan Warga yang Sudah Divaksin Pergi ke Mana Saja, Ini Kata Satgas

Anies Bolehkan Warga yang Sudah Divaksin Pergi ke Mana Saja, Ini Kata Satgas

Nasional
Panglima TNI Mutasi 60 Perwira Tinggi, Brigjen Tri Budi Utomo Jadi Komandan Paspampres

Panglima TNI Mutasi 60 Perwira Tinggi, Brigjen Tri Budi Utomo Jadi Komandan Paspampres

Nasional
Elektabilitas AHY 6,4 Persen, Demokrat Klaim Masyarakat Ingin Sosok Muda Jadi Pemimpin

Elektabilitas AHY 6,4 Persen, Demokrat Klaim Masyarakat Ingin Sosok Muda Jadi Pemimpin

Nasional
Satgas: Covid-19 di Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi Naik 3 Minggu Terakhir

Satgas: Covid-19 di Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi Naik 3 Minggu Terakhir

Nasional
Eks Dirut PT Pelindo II RJ Lino Segera Disidang di PN Tipikor Jakarta

Eks Dirut PT Pelindo II RJ Lino Segera Disidang di PN Tipikor Jakarta

Nasional
Survei Indostrategic: 80,7 Persen Responden Tak Setuju Wacana Presiden Tiga Periode

Survei Indostrategic: 80,7 Persen Responden Tak Setuju Wacana Presiden Tiga Periode

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X