Kompas.com - 02/06/2021, 09:09 WIB
Konferensi pers menuju deklarasi Partai Rakyat Adil Makmur yang dilaksanakan secara virtual, Jumat (7/5/2021). KOMPAS.com/NICHOLAS RYAN ADITYAKonferensi pers menuju deklarasi Partai Rakyat Adil Makmur yang dilaksanakan secara virtual, Jumat (7/5/2021).
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Rakyat Adil Makmur (Prima) Agus Jabo Priyono mengatakan, Prima tengah mempersiapkan diri untuk memenuhi sejumlah syarat agar dapat mengikuti Pemilihan Umum 2024.

"Kami sedang mempersiapkan syarat administrasi dan syarat lain sebagaimana diatur dalam undang-undang untuk bisa ikut Pemilu 2024. Kami yakin dengan kekuatan yang dimiliki kami bisa memenuhi syarat tersebut," kata Agus dalam konferensi pers, Selasa (1/6/2021), dikutip dari Antara.

Agus mengatakan, Prima pun telah sebagai badan hukum dan menjadi partai karena telah mengatongi surat keputusan pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM pada Desember 2020.

Baca juga: Dipimpin Eks Ketum PRD, Ini Susunan Pengurus Partai Rakyat Adil Makmur

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Prima Dominggus Oktavianus Kiik mengatakan, sejauh ini Prima telah memiliki perwakilan atau dewan pengurus di 34 provinsi, 387 kabupaten/kota, dan 3.100 kecamatan.

“Jumlah anggota masih belum didata secara rinci,” kata Dominggus.

Prima dideklarasikan oleh sejumlah mantan pengurus Partai Rakyat Demokratik, Selasa malam.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Agus Jabo selaku deklarator mengatakan, Prima berdiri mewakili kelompok masyarakat kecil dan terpinggirkan dengan mengusung visi politik kesejahteraan.

“Prima, partainya rakyat biasa, lahir di tengah pusaran arus kehidupan bangsa yang keras, baik karena pandemi, masalah ekonomi yang semakin jauh dari prinsip-prinsip kemanusiaan dan keadilan, polarisasi kehidupan berbangsa yang akut, dan hilangnya gagasan besar untuk membangun kehidupan yang adil, aman, dan damai,” kata Agus Jabo.

Adapun syarat bagi partai politik untuk dapat mengikuti Pemilu tercantum dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Baca juga: Partai Rakyat Adil Makmur Dideklarasikan, Dipimpin Eks Ketum PRD

Sejumlah syarat itu antara lain memiliki kepengurusan di seluruh provinsi, memiliki kepengurusan di 75 persen jumlah kabupaten/kota di provinsi yang bersangkutan, memiliki kepengurusan di 50 persen jumlah kecamatan di kabupaten/kota yang bersangkutan.

Kemudian, menyertakan paling sedikit 30 persen keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik tingkat pusat, serta memiliki anggota sekurang-kurangnya 1.000 orang atau 1/1.000 dari jumlah penduduk pada kepengurusan partai politik.



Sumber Antara
Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Beri Kuliah Umum, Gus Menteri Paparkan 3 Poin Kebijakan Pembangunan Desa

Beri Kuliah Umum, Gus Menteri Paparkan 3 Poin Kebijakan Pembangunan Desa

Nasional
KPK Jebloskan Eks Dirut PT DI Budi Santoso ke Lapas Sukamiskin

KPK Jebloskan Eks Dirut PT DI Budi Santoso ke Lapas Sukamiskin

Nasional
 Pimpinan Komisi IX: Ketegasan dan Kedisiplinan Jadi Kunci Sukses PPKM Mikro

Pimpinan Komisi IX: Ketegasan dan Kedisiplinan Jadi Kunci Sukses PPKM Mikro

Nasional
UPDATE 24 Juni: 12.838.745 Orang Sudah Divaksin Covid-19 Dosis Kedua

UPDATE 24 Juni: 12.838.745 Orang Sudah Divaksin Covid-19 Dosis Kedua

Nasional
Satgas: Pandemi Covid-19 Hampir Mencapai Puncaknya

Satgas: Pandemi Covid-19 Hampir Mencapai Puncaknya

Nasional
UPDATE 24 Juni: Sebaran 20.574 Kasus Harian Covid-19 di Indonesia, Jakarta Tembus 7.500 Kasus

UPDATE 24 Juni: Sebaran 20.574 Kasus Harian Covid-19 di Indonesia, Jakarta Tembus 7.500 Kasus

Nasional
Kasus Covid-19 di Pulau Jawa Meningkat 2 Kali Lipat Dibanding Minggu Lalu

Kasus Covid-19 di Pulau Jawa Meningkat 2 Kali Lipat Dibanding Minggu Lalu

Nasional
Kasus Covid-19 Kembali Catat Rekor, Ini Respons Istana

Kasus Covid-19 Kembali Catat Rekor, Ini Respons Istana

Nasional
Komnas Perempuan: Tak Ada Satu Pun Pasal dalam RUU PKS yang Legalkan Zina

Komnas Perempuan: Tak Ada Satu Pun Pasal dalam RUU PKS yang Legalkan Zina

Nasional
UPDATE 24 Juni: Ada 171.542 Kasus Aktif Covid-19 Di Indonesia

UPDATE 24 Juni: Ada 171.542 Kasus Aktif Covid-19 Di Indonesia

Nasional
UPDATE 24 Juni: Total 136.896 Spesimen Covid-19 Diperiksa dalam Sehari

UPDATE 24 Juni: Total 136.896 Spesimen Covid-19 Diperiksa dalam Sehari

Nasional
Berkas Perkara Dilimpahkan ke Tipikor Palembang, Eks Bupati Muara Enim Juarsah Segera Disidang

Berkas Perkara Dilimpahkan ke Tipikor Palembang, Eks Bupati Muara Enim Juarsah Segera Disidang

Nasional
RSUP Fatmawati, RSUP Persahabatan, dan RSPI Sulianti Saroso Jadi RS Khusus Covid-19

RSUP Fatmawati, RSUP Persahabatan, dan RSPI Sulianti Saroso Jadi RS Khusus Covid-19

Nasional
Selidiki TWK Pegawai KPK, Komnas HAM Dalami Keterangan Pegawai yang Memenuhi Syarat

Selidiki TWK Pegawai KPK, Komnas HAM Dalami Keterangan Pegawai yang Memenuhi Syarat

Nasional
Mayoritas Langgar Imigrasi, 145 WNI Dipulangkan dari Malaysia

Mayoritas Langgar Imigrasi, 145 WNI Dipulangkan dari Malaysia

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X