Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Darwin Darmawan

Pendeta GKI, Mahasiswa doktoral ilmu politik Universitas Indonesia

Keistimewaan Pancasila: Hari Ini Lahir, Empat Bulan Kemudian Menjadi Sakti

Kompas.com - 01/06/2021, 17:46 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini

Kalau demikian halnya, apakah itu berarti kita tidak perlu mempercayai Pancasila lagi sebab ia hanya melayani kepentingan rezim yang berkuasa?

Adakah cara pandang alternatif yang membuat pancasila dapat mennjadi agama publik yang dihidupi oleh rakyat Indonesia?

Melihat Pancasila dari bawah

Prinsip demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat,oleh rakyat dan untuk rakyat. Jika kita menghendaki Pancasila menjadi civic religion, maka bangsa ini perlu memberi ruang luas untuk rakyat menginterpretasikan Pancasila.

Paradigma fungsional yang menasfirkan Pancasila sebagai nilai atau kultur bangsa dan paradigma struktural-konfliktual menolong kita melihat fungsi Pancasila sebagai pemersatu dan alat ideologi untuk melayani kepentingan penguasa.

Namun kedua paradigma tersebut masih bersifat elitis karena berfokus kepada penguasa. Cara pandang keduanya belum memberi ruang kepada rakyat. Padahal, rakyatlah yang menjadi subyek yang menghidupi Pancasila.

Paradigma simbolik -interaksionis memberi perhatian pada individu-individu yang membentuk masyarakat.

Paradigma ini melihat secara mikro interaksi antar individu, baik verbal-non verbal, simbol, humor, satire, segala bentuk komunikasi antar individu.

Komunikasi atau interaksi antar individu tersebut tersebut adalah alat untuk memaknai dan membentuk dunia mereka. Komunikasi itu juga otentik, sebab keluar dari pengalaman tiap individu.

Jika kita ingin Pancasila bermakna, maka kita perlu memperhatikan interaksi individu-individu dan mendengarkan interpretasi mereka tentang Pancasila.

Interpretasi dan aspirasi tersebut otentik dan dapat menjadi masukan berarti untuk melihat seberapa jauh Pancasila dihidupi oleh rakyat Indonesia.

Misalnya saja, dengan merefleksikan apa yang dikatakan kawan saya tentang Pancasila. Kita tidak tahu seberapa banyak rakyat Indonesia yang perasaannya benci tapi cinta kepada pancasila.

Menurut saya, perasaan tersebut lebih baik dari pada sebagian pejabat yang mengatakan cinta Pancasila tetapi mencampakkannya melalui korupsi yang dilakukan sembunyi-sembunyi.

Menteri yang korupsi dana bansos, misalnya. Juga lebih baik dari pada orang Indonesia yang benci kepada Pancasila karena melihat ada alternatif ideologi yang lebih luhur dibanding Pancasila.

Perhatian kepada narasi rakyat yang sehari-hari menafsirkan dan menghidupi Pancasila dibutuhkan jika kita ingin melihat Pancasila relevan.

Upaya elitis - formal menafsirkan dan menghidupi Pancasila seperti yang dilakukan -misalnya- oleh Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) tentu diperlukan.

Tetapi upaya-upaya seperti yang dilakukan BPIP tidak akan banyak manfaatnya kalau tidak mendengarkan secara empatis suara rakyat banyak terkait Pancasila.

Tanpa mendengarkan suara rakyat, BPIP akan menjadi seperti BP7 di zaman Orde Baru. Keberadaaannya tidak akan banyak berdampak sebab rakyat mengetahui kalau rakyat yang (seharusnya) menjadi subyek di negeri Pancasila belum benar-benar dihormati.

Kalau ini yang terjadi, rakyat akan terus memproduksi satire terkait Pancasila yang sakti, eh, sakit.

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Diminta Kubu Anies Jadi Saksi Sengketa Pilpres 2024, Airlangga Tunggu Undangan MK

Diminta Kubu Anies Jadi Saksi Sengketa Pilpres 2024, Airlangga Tunggu Undangan MK

Nasional
Pakar Sebut Kesaksian 4 Menteri di Sidang Sengketa Pilpres Penting, Bisa Ungkap Politisasi Bansos

Pakar Sebut Kesaksian 4 Menteri di Sidang Sengketa Pilpres Penting, Bisa Ungkap Politisasi Bansos

Nasional
Prabowo Bilang Demokrasi Tidak Mudah, tetapi Paling Dikehendaki Rakyat

Prabowo Bilang Demokrasi Tidak Mudah, tetapi Paling Dikehendaki Rakyat

Nasional
Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

Nasional
Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Nasional
Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Nasional
KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

Nasional
Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Nasional
Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Nasional
Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Nasional
Pakar Hukum Dorong Percepatan 'Recovery Asset' dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Pakar Hukum Dorong Percepatan "Recovery Asset" dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Nasional
Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

Nasional
Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Nasional
Bea Cukai dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Serbuk MDMA dan Kokain Cair

Bea Cukai dan Ditresnarkoba Polda Metro Jaya Gagalkan Peredaran Serbuk MDMA dan Kokain Cair

Nasional
TNI Kirim Payung Udara, Bisa Angkut 14 Ton Bantuan untuk Warga Gaza Via Udara

TNI Kirim Payung Udara, Bisa Angkut 14 Ton Bantuan untuk Warga Gaza Via Udara

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com