Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wacana Puan-Anies untuk Pilpres 2024, PPP: Bentuk Test the Water

Kompas.com - 01/06/2021, 13:43 WIB
Deti Mega Purnamasari,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani mengatakan, munculnya sejumlah nama-nama tokoh yang dipasangkan sebagai bakal calon presiden dan wakil presiden pada Pemilihan Preisden (Pilpres) 2024 dilakukan untuk mengetahui reaksi publik.

Salah satunya adalah nama Ketua DPR Puan Maharani yang dipasangkan dengan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang diusulkan oleh politisi PDI-P Effendi Simbolon.

"PPP melihat mulai munculnya nama-nama yang dipasangkan sebagai bacapres-bacawapres untuk Pilpres 2024 oleh sejumlah pihak atau kader sebagai bentuk test the water di ruang publik, termasuk yg disampaikan Bung Effendi Simbolon," kata Arsul kepada Kompas.com, Selasa (1/6/2021).

Arsul mengatakan, munculnya nama-nama tokoh yang digadang-gadang untuk Pilpres 2024 dilihatnya sebagai sebuah kewajaran dalam demokrasi.

Baca juga: Effendi Simbolon Usulkan Duet Puan-Anies 2024, Gerindra: Bebas Saja, Itu Hak Pribadi

Hanya saja, kata dia, dari usulan dipasangkannya Puan dan Anies, yang menarik adalah tidak ditinggalkannya formula nasionalis-agamis atau agamis-nasionalis.

"Bagi PPP, terlepas dari siapapun sosok bacapres dan bacawapresnya, namun formula ini tetap relevan sebagai bagian dari ikhtiar kami menjaga kerekatan kebangsaan," kata dia.

Terutama di tengah meningkatnya politik identitas yang dikembangkan baik berbasis ideologi sekuler maupun keagamaan.

Bahkan, kata dia, partai-partai Islam atau berbasis umat Islam lainnya pun diyakininya masih akan memegang formula yang dimaksud untuk Pilpres 2024 nanti.

Meski demikian, Arsul memastikan bahwa posisi PPP saat ini lebih menitikberatkan pada pelaksanaan pemilihan umum (Pemilu) 2024, termasuk Pilpres agar bisa berjalan lebih baik.

Sebab, kata dia, pengalaman Pemilu 2014 dan 2019, dinilainya, sangat mengurangi nilai dan makna demokrasi.

Bahkan hingga mendegradasi nilai-nilai Pancasila yang seharusnya ditegakkan.

"Jadi kalau soal sosok-sosok bacapres dan bacawapres belum menjadi atensi khusus," ucap dia.

Baca juga: Politisi PDI-P Usulkan Puan Jadi Capres 2024 Bersanding dengan Anies, Bukan Prabowo

Sebelumnya diberitakan, politisi PDI-P Effendi Simbolon mengusulkan wacana pencapresan Ketua DPP PDI-P Puan Maharani dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Menurut Effendi, Puan cocok sebagai calon presiden 2024 dan Anies sebagai wakil presiden 2024.

Usulan itu terungkap di tengah merebaknya isu bahwa Puan akan diduetkan dengan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto.

"Saya punya usul, saya bilang, Mbak Puan itu dipasangkannya harus sama Anies. Jangan lagi Prabowo. Jadi Puan capres, Anies cawapres," kata Effendi dalam diskusi virtual medcom.id bertajuk "Puan Iri Hati atau Ganjar Tak Tahu Diri?" Minggu (30/5/2021).

Effendi menilai, usulan tersebut merupakan rekonsiliasi nasionalis dan religius.

Adapun PPP merupakan salah satu partai koalisi PDI-P pada Pilpres 2014 dan 2019 lalu.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

KPU: Sirekap Dipakai Lagi di Pilkada Serentak 2024

KPU: Sirekap Dipakai Lagi di Pilkada Serentak 2024

Nasional
Pasca-Putusan MK, Zulhas Ajak Semua Pihak Bersatu Wujudkan Indonesia jadi Negara Maju

Pasca-Putusan MK, Zulhas Ajak Semua Pihak Bersatu Wujudkan Indonesia jadi Negara Maju

Nasional
Temui Prabowo di Kertanegara, Waketum Nasdem: Silaturahmi, Tak Ada Pembicaraan Politik

Temui Prabowo di Kertanegara, Waketum Nasdem: Silaturahmi, Tak Ada Pembicaraan Politik

Nasional
Momen Lebaran, Dompet Dhuafa dan Duha Muslimwear Bagikan Kado untuk Anak Yatim dan Duafa

Momen Lebaran, Dompet Dhuafa dan Duha Muslimwear Bagikan Kado untuk Anak Yatim dan Duafa

Nasional
Deputi KPK Minta Prabowo-Gibran Tak Berikan Nama Calon Menteri untuk 'Distabilo' seperti Era Awal Jokowi

Deputi KPK Minta Prabowo-Gibran Tak Berikan Nama Calon Menteri untuk "Distabilo" seperti Era Awal Jokowi

Nasional
Usul Revisi UU Pemilu, Anggota DPR: Selama Ini Pejabat Pengaruhi Pilihan Warga Pakai Fasilitas Negara

Usul Revisi UU Pemilu, Anggota DPR: Selama Ini Pejabat Pengaruhi Pilihan Warga Pakai Fasilitas Negara

Nasional
KPU Mulai Rancang Aturan Pemutakhiran Daftar Pemilih Pilkada 2024

KPU Mulai Rancang Aturan Pemutakhiran Daftar Pemilih Pilkada 2024

Nasional
Waketum Nasdem Ahmad Ali Datangi Rumah Prabowo di Kertanegara

Waketum Nasdem Ahmad Ali Datangi Rumah Prabowo di Kertanegara

Nasional
Sebut Hak Angket Masih Relevan Pasca-Putusan MK, PDI-P: DPR Jangan Cuci Tangan

Sebut Hak Angket Masih Relevan Pasca-Putusan MK, PDI-P: DPR Jangan Cuci Tangan

Nasional
Bicara Posisi Politik PDI-P, Komarudin Watubun: Tak Harus dalam Satu Gerbong, Harus Ada Teman yang Mengingatkan

Bicara Posisi Politik PDI-P, Komarudin Watubun: Tak Harus dalam Satu Gerbong, Harus Ada Teman yang Mengingatkan

Nasional
Anggota Komisi II DPR Nilai Perlu Ada Revisi UU Pemilu Terkait Aturan Cuti Kampanye Pejabat Negara

Anggota Komisi II DPR Nilai Perlu Ada Revisi UU Pemilu Terkait Aturan Cuti Kampanye Pejabat Negara

Nasional
Proses di PTUN Masih Berjalan, PDI-P Minta KPU Tunda Penetapan Prabowo-Gibran

Proses di PTUN Masih Berjalan, PDI-P Minta KPU Tunda Penetapan Prabowo-Gibran

Nasional
DKPP Verifikasi Aduan Dugaan Ketua KPU Goda Anggota PPLN

DKPP Verifikasi Aduan Dugaan Ketua KPU Goda Anggota PPLN

Nasional
Kasus Eddy Hiariej Dinilai Mandek, ICW Minta Pimpinan KPK Panggil Jajaran Kedeputian Penindakan

Kasus Eddy Hiariej Dinilai Mandek, ICW Minta Pimpinan KPK Panggil Jajaran Kedeputian Penindakan

Nasional
KPU Undang Jokowi Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran Besok

KPU Undang Jokowi Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran Besok

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com