Gelar Rapimnas II, Partai Berkarya Kubu Muchdi Purwoprandjono Persiapkan Pemilu 2024

Kompas.com - 01/06/2021, 13:19 WIB
Ketua Umum Partai Berkarya Muchdi Pr membacakan pernyataan sikap terkait putusan PTUN Jakarta yang mengabulkan gugatan Tommy Soeharto, Rabu (17/2/2021). Dokumentasi/Partai BerkaryaKetua Umum Partai Berkarya Muchdi Pr membacakan pernyataan sikap terkait putusan PTUN Jakarta yang mengabulkan gugatan Tommy Soeharto, Rabu (17/2/2021).

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Beringin Karya (Berkarya) menetapkan menyepakati adanya Pergantian Antar Waktu (PAW) di level Mahkamah Partai, Dewan Pembina dan Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Berkarya.

Hal ini berdasarkan Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) II di Hotel Nuanza, Cikarang, Jawa Barat pada 28-30 Mei 2021.

"PAW dilakukan agar seluruh kader memiliki visi dan misi yang sama untuk membangun partai menuju Pemilu 2024," ujar Ketua Umum Partai Berkarya Muchdi Purwoprandjono dalam siaran pers Partai Berkarya, Senin (1/6/2021).

Selain itu, Rapimnas juga menetapkan tiga keputusan terkait kondisi eksternal partai.

Pertama, Partai Berkarya menyoroti keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) nomor 55/PUU-XVIII/2020 tentang verifikasi Partai Politik (Parpol).

Baca juga: Partai Berkarya Nilai Anies Baswedan Tokoh yang Potensial Jadi Capres

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Menurut Muchadi, putusan ini tidak adil terhadap partai baru dan partai non Parlemen. Terlebih Partai Berkarya memiliki banyak suara di daerah yang cukup signifikan dan tidak sedikit kader partai yang duduk di DPRD.

“Menanggapi keputusan MK tentang verifikasi partai, Partai Berkarya mengusahakan agar Partai Non Parlemen tetap bisa ikut secara langsung di Pemilu 2024 tanpa verifikasi lagi seperti partai parlemen, " ujar Muchdi.

Kedua, Partai Berkarya berkomitmen untuk ikut mendorong pemerintah dalam percepatan vaksinasi Covid-19. Hal ini sebagai bentuk pemulihan ekonomi nasional yang terdampak pandemi.

"Kami mendorong pemerintah mempercepat untuk melaksanakan vaksin Covid-19 bisa selesai di tahun ini,” ungkapnya.

Ketiga, Partai Berkarya mendukung penuh otonomi khusus di Papua selama, dilakukan secara terukur dan transparan.

Baca juga: Partai Berkarya Kubu Muchdi Pr Banding Putusan PTUN yang Kabulkan Gugatan Tommy Soeharto

Muchdi menuturkan, Partai Berkarya punya 7 persen suara di Papua sehingga mendukung otonomi khusus tersebut.

Menyikapi hasil keputusan Rapimnas II Partai Berkarya, Ketua DPW Partai Berkarya DKI Jakarta Tony Akbar Hasibuan mengatakan, seluruh kader dan pengurus Partai Berkarya siap mendukung kebijakan Ketum Partai Muchdi PR.

"Termasuk soal tindakan tegas atas kader-kader partai yang tidak taat pada konstitusi partai," ucapnya.

Dirinya berharap, Partai Berkarya menjadi saluran terbaik bagi kader-kader muda untuk menyampaikan aspirasi atau buah pikiran keIndonesiaan dan kesejahteraan bangsa.

"Saatnya kader Berkarya dipimpin oleh orang-orang yang berkomitmen untuk membangun partai, apalagi Pemilu 2024 sudah semakin dekat, " ucapnya.

Tony juga mendukung Kebijakan Partai yang ingin Otonomi Khusus atau Otsus di Papua. Menurutnya hal tersebut merupakan tindakan yang tepat, apalagi Muchdi PR merupakan sosok yang berpengalaman dalam menyelesaikan konflik di Papua.

"Kami yakin Pak Muchdi memiliki pertimbangan yang cukup matang atas keputusan mendukung otsus Papua," katanya.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Komnas Perempuan Nilai Perlu Ada Perbaikan Sistem Pembuktian di Kasus Kekerasan Seksual

Komnas Perempuan Nilai Perlu Ada Perbaikan Sistem Pembuktian di Kasus Kekerasan Seksual

Nasional
Buntut Merah Putih Tak Berkibar di Piala Thomas, Menpora dan Pengurus LADI Didesak Mundur

Buntut Merah Putih Tak Berkibar di Piala Thomas, Menpora dan Pengurus LADI Didesak Mundur

Nasional
Bendera Merah Putih Tak Berkibar di Piala Thomas, Menpora dan Pengurus LADI Dinilai Lalai

Bendera Merah Putih Tak Berkibar di Piala Thomas, Menpora dan Pengurus LADI Dinilai Lalai

Nasional
Merah Putih Tak Berkibar Saat Indonesia Menangkan Piala Thomas, Bermula dari Bobroknya Administrasi Indonesia

Merah Putih Tak Berkibar Saat Indonesia Menangkan Piala Thomas, Bermula dari Bobroknya Administrasi Indonesia

Nasional
BRIN Hendak Pindahkan Eijkman ke Cibinong, Peneliti Ungkap Keberatan

BRIN Hendak Pindahkan Eijkman ke Cibinong, Peneliti Ungkap Keberatan

Nasional
Tak Punya Rp 10 Miliar Bayar Stepanus Robin, Rita Konsultasi dengan Azis Syamsuddin

Tak Punya Rp 10 Miliar Bayar Stepanus Robin, Rita Konsultasi dengan Azis Syamsuddin

Nasional
Rita Widyasari Mengaku Diminta Rp 10 Miliar oleh Maskur Husain dan Stepanus Robin untuk Urus Perkara

Rita Widyasari Mengaku Diminta Rp 10 Miliar oleh Maskur Husain dan Stepanus Robin untuk Urus Perkara

Nasional
Komnas Perempuan Dukung Polri Buka Lagi Kasus Dugaan Pemerkosaan di Luwu Timur

Komnas Perempuan Dukung Polri Buka Lagi Kasus Dugaan Pemerkosaan di Luwu Timur

Nasional
Kasus Unlawful Killing Laskar FPI, Yusmin Ohorella Didakwa Penganiayaan yang Akibatkan Kematian

Kasus Unlawful Killing Laskar FPI, Yusmin Ohorella Didakwa Penganiayaan yang Akibatkan Kematian

Nasional
Menlu RI dan Malaysia Bahas Konsensus ASEAN yang Tak Direspons Myanmar

Menlu RI dan Malaysia Bahas Konsensus ASEAN yang Tak Direspons Myanmar

Nasional
Kuasa Hukum Dua Polisi Terdakwa Unlawful Killing Laskar FPI Tak Ajukan Eksepsi

Kuasa Hukum Dua Polisi Terdakwa Unlawful Killing Laskar FPI Tak Ajukan Eksepsi

Nasional
Bertemu Menlu Malaysia, Retno Dorong Kerja Sama Perlindungan Pekerja Migran Indonesia

Bertemu Menlu Malaysia, Retno Dorong Kerja Sama Perlindungan Pekerja Migran Indonesia

Nasional
Golkar Targetkan Menang Pilpres, Pilkada di atas 60 Persen dan Pileg 20 Persen

Golkar Targetkan Menang Pilpres, Pilkada di atas 60 Persen dan Pileg 20 Persen

Nasional
Rita Widyasari Sebut Azis Syamsuddin Datang ke Lapas lalu Kenalkan Stepanus Robin untuk Urus Kasus

Rita Widyasari Sebut Azis Syamsuddin Datang ke Lapas lalu Kenalkan Stepanus Robin untuk Urus Kasus

Nasional
HUT Ke-57 Partai Golkar Jadi Momentum Konsolidasi Jelang Pemilu 2024

HUT Ke-57 Partai Golkar Jadi Momentum Konsolidasi Jelang Pemilu 2024

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.