Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Dirsoskam Antikorupsi KPK Curiga Ada Ruangan Tertentu yang Disiapkan bagi 75 Pegawai yang Tak Lolos TWK Saat Tes

Kompas.com - 01/06/2021, 12:26 WIB
Rahel Narda Chaterine,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com – Direktur Sosialisasi dan Kampanye Antikorupsi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Giri Suprapdiono menduga ada ruang tertentu yang disiapkan untuk pada saat tes wawasan kebangsaan (TWK). 

Ruang itu, imbuh dia, diduga dikhususkan untuk menjadi tempat tes bagi pegawai KPK yang telah masuk dalam daftar untuk tidak diloloskan saat TWK.

“Boleh dibilang gitu (ruang pembantaian), ada pattern-nya (polanya) di sana. Mungkin ini sudah ada daftar sebelum diwawancara atau sebelumnya,” kata Giri dalam acara Aiman seperti dikutip dari Kompas TV pada Senin (31/5/2021) malam.

Dugaan itu, imbuh Giri, diperoleh dari berbagai informasi dari rekan kerjanya. 

Bahkan, berdasarkan informasi yang didapatkan Giri, sudah ada dua orang pimpinan yang mengonfirmasi keberadaan daftar nama pegawai sebelum tes dilakukan.

“Jadi ini terkait dengan pernyataan beberapa teman saya yang ketika pimpinan baru masuk sudah memberikan daftar waktu itu, ‘ini lah orang-orang yang dipandang berbahaya’. Jadi teman saya bercerita, ada Mas Harun, Novel. Dan ada 2 pimpinan mengkonfirmasi tentang daftar itu tadi,” imbuh dia.

Baca juga: Hari Ini KPK Lantik 1.271 Pegawai yang Jadi ASN

Lebih lanjut, Giri mengungkapkan sejumlah kejanggalan dalam proses pelaksanaan TWK yang dialaminya.

Giri mencurigai 75 pegawai yang tidak lolos TWK melakukan ujian dari beberapa tempat ruangan yang sama.

“Saya curiga karena setelah saya teman-teman yang nggak lolos tuh dari 75 itu berada di ruang yang sama. Padahal wawancara itu ada 30 ruang,” ujarnya.

Selain itu, Giri mengaku mendapat perlakukan yang agak berbeda dari pegawai lainnya. Ia menyebut diwawancara oleh dua asesor sementara pegawai lainnya hanya diperiksa oleh 1 orang.

Ia mengatakan, para asesor yang mewawancarainya tidak memperkenalkan diri. Bahkan, mereka mengetahui informasi detil mengenai rumah Giri di kampung halaman daerah Ponorogo.

Giri pun mengaku heran, saat asesor mengetahui nama-nama lokasi sekitar rumah di kampung halamannya yang hanya diketahui oleh warga setempat.

“Saya tuh ketika diwawancara menunggu hampir 2 jam di ruangan itu. Padahal pewawancara ada, ruangan sudah kosong. Kemudiian diwawancara lebih dari 1 jam. Yang lain di wawancara 1 orang. Saya diwawancara 2 orang,” ungkapnya.

Baca juga: Polemik TWK Dinilai Jadi Upaya Takuti Pegawai KPK Lainnya

Sementara itu, saat dikonfirmasi mengenai keberadaan ruang tertentu itu, Juru Bicara KPK Ali Fikri mengungkapkan bahwa penyelenggara TWK adalah Badan Kepegawaian Negara (BKN) yang bekerja sama dengan beberapa instansi terkait.

"Untuk materi dan teknis pelaksanaan TWK bukan KPK," ucapnya saat dikonfirmasi Kompas.com, Selasa (1/6/2021).

Diketahui, polemik 75 pegawai KPK yang dinyatakan tidak lolos TWK masih terus berlanjut hingga saat ini.

Informasi terbaru menyebut, 51 dari 75 pegawai yang tidak lolos akan diberhentikan pada bulan November mendatang.

Mereka dinilai sudah tidak bisa dibina melalui pendidikan dan pelatihan (diklat) terkait wawasan kebangsaan.

Sementara itu, 24 pegawai lainnya, diberi kesempatan untuk mengikuti diklat untuk diangkat menjadi aparatur sipil negara (ASN), meskipun masih memiliki potensi untuk tidak lolos dalam proses diklat terebut.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Koarmada I Siapkan KRI Halasan untuk Tembak Rudal Exocet

Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Koarmada I Siapkan KRI Halasan untuk Tembak Rudal Exocet

Nasional
Yusril: Tak Ada Bukti Kuat Kubu Prabowo-Gibran Curang di Pilpres 2024

Yusril: Tak Ada Bukti Kuat Kubu Prabowo-Gibran Curang di Pilpres 2024

Nasional
Hakim MK Diminta Selamatkan Konstitusi lewat Putusan Sengketa Pilpres 2024

Hakim MK Diminta Selamatkan Konstitusi lewat Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
MK Bakal Unggah Dokumen 'Amicus Curiae' agar Bisa Diakses Publik

MK Bakal Unggah Dokumen "Amicus Curiae" agar Bisa Diakses Publik

Nasional
PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

Nasional
Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Nasional
MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Nasional
Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Nasional
Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Nasional
FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

Nasional
Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Nasional
Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com