Persoalkan Prabowo Tak Hadir Rapat di DPR, Politisi PDI-P: Bukan Hanya di Istana yang Penting

Kompas.com - 31/05/2021, 16:42 WIB
Menteri Pertahanan Prabowo Subianto (tengah) bersiap mengikuti rapat bersama Komisi I DPR di kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (11/11/2019). Rapat bersama antara DPR dan Kementerian Pertahanan (Kemhan) membahas rencana kerja Kemhan tahun 2020 beserta dukungan anggarannya. ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra/ama.
  *** Local Caption *** 

ANTARA FOTO/ADITYA PRADANA PUTRAMenteri Pertahanan Prabowo Subianto (tengah) bersiap mengikuti rapat bersama Komisi I DPR di kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (11/11/2019). Rapat bersama antara DPR dan Kementerian Pertahanan (Kemhan) membahas rencana kerja Kemhan tahun 2020 beserta dukungan anggarannya. ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra/ama. *** Local Caption ***
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi I DPR Effendi Simbolon mempersoalkan ketidakhadiran Menteri Pertahanan Prabowo Subianto dalam rapat kerja dengan Komisi I DPR, Senin (31/5/2021).

Effendi pun mempersoalkan alasan Prabowo tidak hadir karena ada rapat terbatas di Istana. Menurut Effendi, rapat di DPR tidak kalah penting.

"Di sini juga penting kok, bukan hanya di istana yang penting. Penyelenggara negara itu bertiga kita bukan hanya presiden. Saya heran juga alasan rapat terbatas, memangnya presiden tidak bisa dibilangin, 'pak izin pak kami ada rapat di DPR pak'," kata Effendi, Senin.

Baca juga: Politisi PDI-P Usulkan Puan Jadi Capres 2024 Bersanding dengan Anies, Bukan Prabowo

Rapat kerja kali ini mestinya dihadiri oleh Prabowo, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, serta tiga kepala angkatan TNI.

Namun, Prabowo dan Hadi tidak memenuhi undangan rapat. Prabowo diwakili oleh Wakil Menteri Pertahanan Herindra.

Effendi berpendapat, Prabowo semestinya menghadiri rapat agar lebih mudah mengambil keputusan dalam rapat.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Karena nanti kalau kita tanya balik misalnya ini Pak Wamen, pada posisinya kan susah wamen menjawabnya, karena 'saya tanya pak menteri dulu'. Nah ini kan padahal kita harus mengambil keputusan politik di sini," ujar Effendi.

Politikus PDI-P itu berharap, Prabowo dapat memenuhi undangan rapat berikutnya yang akan digelar pada Rabu (2/6/2021). 

Baca juga: DPR Akan Minta Klarifikasi Prabowo soal Anggaran Modernisasi Alutsista Rp 1,7 Kuadriliun

Ia mengingatkan, DPR dapat memanggil paksa Prabowo supaya hadir. Terlebih, Prabowo sudah lama tidak menghadiri rapat dengan Komisi I DPR.

"Apa kita harus panggil paksa? Karena kita punya juga ketentuan panggil paksa pak, ada, DPR bisa memanggil paksa. Jadi ini juga jangan kemudian hampir setahun kita tidak pernah bertemu dengan Menhan di sini," kata Effendi.

Adapun rapat yang digelar secara tertutup ini memiliki sejumlah agenda pembahasan, antara lain strategi dan kebijakan umum pertahanan negara serta perkembangan situasi dan kondisi keamanan di Papua dan Papua Barat.



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Angka Kematian Covid-19 Tinggi, Menkominfo Minta Keluarga Ajak Lansia Vaksinasi

Angka Kematian Covid-19 Tinggi, Menkominfo Minta Keluarga Ajak Lansia Vaksinasi

Nasional
Menko PMK Harap Nakes di Papua Tetap Bertugas Layani Masyarakat

Menko PMK Harap Nakes di Papua Tetap Bertugas Layani Masyarakat

Nasional
Saksi Ungkap Dugaan Penyerahan Uang ke Stepanus Robin di Rumah Azis Syamsuddin

Saksi Ungkap Dugaan Penyerahan Uang ke Stepanus Robin di Rumah Azis Syamsuddin

Nasional
Tinjau Pelaksanaan Vaksinasi di Pesantren, Ini Pesan Panglima TNI kepada Para Santri

Tinjau Pelaksanaan Vaksinasi di Pesantren, Ini Pesan Panglima TNI kepada Para Santri

Nasional
Keponakan SBY Jadi Ketua DPW Nasdem DKI Jakarta

Keponakan SBY Jadi Ketua DPW Nasdem DKI Jakarta

Nasional
Kasus Munjul, KPK Panggil Anies Baswedan dan Ketua DPRD DKI Besok

Kasus Munjul, KPK Panggil Anies Baswedan dan Ketua DPRD DKI Besok

Nasional
MAKI Hormati Keputusan Dewas Tak Laporkan Etik Lili Pintauli secara Pidana

MAKI Hormati Keputusan Dewas Tak Laporkan Etik Lili Pintauli secara Pidana

Nasional
Pegawai Nonaktif KPK Laporkan Lili Pintauli ke Dewas atas Pembohongan Publik

Pegawai Nonaktif KPK Laporkan Lili Pintauli ke Dewas atas Pembohongan Publik

Nasional
Polisi Sebut Napoleon Bonaparte Sudah Siapkan Kotoran untuk Muhammad Kece

Polisi Sebut Napoleon Bonaparte Sudah Siapkan Kotoran untuk Muhammad Kece

Nasional
Tenaga Kesehatan di Daerah Rawan Harus Dapat Perlindungan dan Jaminan Keamanan

Tenaga Kesehatan di Daerah Rawan Harus Dapat Perlindungan dan Jaminan Keamanan

Nasional
Irjen Napoleon Masih di Rutan Bareskrim, Polri: Dia Sedang Ajukan Kasasi

Irjen Napoleon Masih di Rutan Bareskrim, Polri: Dia Sedang Ajukan Kasasi

Nasional
KPK Perpanjang Penahanan Bupati Nonaktif Probolinggo Puput Tantriana dan Suaminya

KPK Perpanjang Penahanan Bupati Nonaktif Probolinggo Puput Tantriana dan Suaminya

Nasional
RI Beri Bantuan 200.000 Dollar AS ke Myanmar untuk Tanggulangi Covid-19

RI Beri Bantuan 200.000 Dollar AS ke Myanmar untuk Tanggulangi Covid-19

Nasional
Hasil Penyelidikan Internal KPI atas Kasus Dugaan Pelecehan Seksual Akan Diserahkan ke Polisi

Hasil Penyelidikan Internal KPI atas Kasus Dugaan Pelecehan Seksual Akan Diserahkan ke Polisi

Nasional
Ketua Komisi III Sebut Tak Semua Calon Hakim Agung Bagus

Ketua Komisi III Sebut Tak Semua Calon Hakim Agung Bagus

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.