Kompas.com - 31/05/2021, 13:24 WIB
Jurnalis mengamati layar telepon pintar yang menampilkan sidang yang dihadiri Muhammad Rizieq Shihab di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Kamis (27/5/2021). Majelis Hakim menjatuhkan pidana denda Rp20 juta kepadaMuhammad Rizieq Shihab subsider lima bulan penjara atas kasus kerumunan massa di Megamendung, Bogor. ANTARA FOTO/ Fakhri Hermansyah/aww. ANTARA FOTO/Fakhri HermansyahJurnalis mengamati layar telepon pintar yang menampilkan sidang yang dihadiri Muhammad Rizieq Shihab di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Kamis (27/5/2021). Majelis Hakim menjatuhkan pidana denda Rp20 juta kepadaMuhammad Rizieq Shihab subsider lima bulan penjara atas kasus kerumunan massa di Megamendung, Bogor. ANTARA FOTO/ Fakhri Hermansyah/aww.
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Jaksa penuntut umum (JPU) mengajukan banding atas putusan majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur dalam kasus kerumunan di Petamburan, Jakarta Pusat dan Megamendung, Bogor.

Terdakwa dalam kasus kerumunan di Petamburan adalah Rizieq Shihab serta Haris Ubaidillah, Ahmad Sabri Lubis, Ali Alwi Alatas, Idrus Alhabsy, dan Maman Suryadi. Sementara itu, dalam kasus kerumunan di Megamendung, Rizieq jadi terdakwa tunggal.

"Tanggal 28 Mei 2021, jaksa menyatakan banding terhadap perkara 221, 222, dan 226," kata Humas PN Jakarta Timur Alex Adam Faisal dikutip dari Antara, Senin (31/5/2021).

Baca juga: Government Denies Effort to Discredit Firebrand Cleric Rizieq Shihab Ahead of His Guilty Verdict

Alex mengatakan, pihak terdakwa dan kuasa hukum belum mengajukan banding terhadap vonis tersebut.

"Untuk terdakwa dan tim kuasa hukum belum menyatakan sikap," ujarnya.

Dalam kasus kerumunan di Petamburan, majelis hakim menjatuhi hukuman delapan bulan penjara terhadap Rizieq dkk.

Vonis tersebut lebih ringan dari tuntutan jaksa penuntut umum (JPU) yaitu dua tahun penjara untuk Rizieq dan 1,5 tahun tokoh FPI lainnya.

Baca juga: Rizieq Shihab Divonis Lebih Ringan dalam Kasus Petamburan-Megamendung, Jaksa Ajukan Banding

Sementara itu, dalam kasus kerumunan di Megamendung, majelis hakim memutus hukuman denda Rp 20.000.000 subsider lima bulan penjara.

Vonis tersebut lebih ringan dibandingkan tuntutan jaksa penuntut umum (JPU), yakni 10 bulan penjara dan denda Rp 50.000.000 subsider tiga bulan kurungan.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KSP: Tingkatkan Pengawasan Produk Tekstil Impor

KSP: Tingkatkan Pengawasan Produk Tekstil Impor

Nasional
Aturan Terbaru Soal Durasi Karantina bagi Pelaku Perjalanan Luar Negeri

Aturan Terbaru Soal Durasi Karantina bagi Pelaku Perjalanan Luar Negeri

Nasional
Giring: Mudah-Mudahan Partai Lain Seperti PSI, Tak Terima Kader yang Korupsi

Giring: Mudah-Mudahan Partai Lain Seperti PSI, Tak Terima Kader yang Korupsi

Nasional
Ramai-ramai Mengecam Kriminalisasi 40 Petani di Bengkulu karena Panen Hasil Bumi di Lahan Sengketa

Ramai-ramai Mengecam Kriminalisasi 40 Petani di Bengkulu karena Panen Hasil Bumi di Lahan Sengketa

Nasional
Jaksa Agung: Lin Che Wei Direkrut Tanpa Kontrak Tertentu, tetapi Ikut Ambil Kebijakan di Kemendag

Jaksa Agung: Lin Che Wei Direkrut Tanpa Kontrak Tertentu, tetapi Ikut Ambil Kebijakan di Kemendag

Nasional
Diperiksa Penyidik KLHK di KPK, Terbit: Saya Dititpkan Orang Utan

Diperiksa Penyidik KLHK di KPK, Terbit: Saya Dititpkan Orang Utan

Nasional
Aturan Perjalanan Dalam Negeri Terbaru, Tak Perlu Tes Covid-19 jika Sudah Vaksinasi Lengkap

Aturan Perjalanan Dalam Negeri Terbaru, Tak Perlu Tes Covid-19 jika Sudah Vaksinasi Lengkap

Nasional
Kemenkominfo Ingin Konsep Harmoni Angklung Jadi Inspirasi Perumusan Kebijakan Digital DEWG G20

Kemenkominfo Ingin Konsep Harmoni Angklung Jadi Inspirasi Perumusan Kebijakan Digital DEWG G20

Nasional
Dompet Dhuafa Sebut Akan Terus Berupaya Kembangkan “RS Qatar Charity”

Dompet Dhuafa Sebut Akan Terus Berupaya Kembangkan “RS Qatar Charity”

Nasional
Soal Pengusiran Perempuan di Cianjur karena Poliandri, Menteri PPPA: Jangan Main Hakim Sendiri

Soal Pengusiran Perempuan di Cianjur karena Poliandri, Menteri PPPA: Jangan Main Hakim Sendiri

Nasional
Kerugian Negara Terkait Kasus Minyak Goreng Masih Dihitung

Kerugian Negara Terkait Kasus Minyak Goreng Masih Dihitung

Nasional
Duduk Perkara UAS Ditolak Masuk Singapura

Duduk Perkara UAS Ditolak Masuk Singapura

Nasional
Epidemiolog Nilai Status Kedaruratan Pandemi Covid-19 Dicabut Paling Cepat Akhir 2022

Epidemiolog Nilai Status Kedaruratan Pandemi Covid-19 Dicabut Paling Cepat Akhir 2022

Nasional
Pesawat Malaysia yang Ditahan TNI AU karena Masuk Tanpa Izin Sudah Boleh Lanjutkan Penerbangan

Pesawat Malaysia yang Ditahan TNI AU karena Masuk Tanpa Izin Sudah Boleh Lanjutkan Penerbangan

Nasional
Epidemiolog soal Aturan Lepas Masker: 'Timing' Belum Tepat

Epidemiolog soal Aturan Lepas Masker: "Timing" Belum Tepat

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.