Materi Dinilai Sensitif, Jokowi Diminta Batalkan Pemberlakuan TWK

Kompas.com - 31/05/2021, 13:22 WIB
Ketua KPK Firli Bahuri dalam konferensi pers hasil tes wawasan kebangsaan pegawai KPK, Rabu (5/5/2021) KOMPAS.com / IRFAN KAMILKetua KPK Firli Bahuri dalam konferensi pers hasil tes wawasan kebangsaan pegawai KPK, Rabu (5/5/2021)
|
Editor Bayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi I DPR Al Muzzammil Yusuf meminta Presiden Joko Widodo untuk membatalkan tes wawasan kebangsaan (TWK) yang dilakukan terhadap para pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Muzzammil beralasan, soal-soal dan materi yang terkandung dalam TWK sangat sensitif karena menyangkut keyakinan beragama seseorang.

"Presiden Jokowi harus menggunakan kewenangannya untuk membatalkan pemberlakuan TWK BKN terhadap calon ASN KPK maupun kepada seluruh ASN dari berbagai instansi," kata Muzzammil dalam rapat paripurna DPR, Senin (31/5/2021).

Baca juga: Pegawai KPK: Materi TWK Tak Berkorelasi dengan Antikorupsi, Cenderung Melecehkan

Beberapa pertanyaan dalam TWK yang dipersoalkan Muzzammil antara lain terkait kesediaan untuk melepas kerudung atau jilbab, serta harus memilih antara Pancasila dan Al Quran.

Politikus Partai Keadilan Sejahtera itu pun mempertanyakan alasan BKN mengajukan pertanyaan itu muncul dengan dalih untuk memberantas paham radikalisme agama di kalangan ASN.

"Dengan alasan tersebut, BKN tentu merasa telah menyelamatkan negara, pemerintah dari bahaya besar. Padahal yang sesungguhnya terjadi, BKN telah menciptakan bahaya yang lebih besar," ujar Muzzammil.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Ia berpendapat, BKN justru telah mengabaikan sikap para bapak bangsa yang dapat menyandingkan sila pertama Pancasila dan sila ketiga Pancasila.

Baca juga: Soal Polemik TWK, PGI Minta Jokowi Turun Tangan Selamatkan KPK

Selain itu, ia juga menilai perbuatan BKN itu tidak sesuai dengan Pasal 29 UUD 1945 yang menjamin kebebasan bagi setiap untuk memeluk agama dan beribadat sesuai agama dan kepercayaannya.

"Niat BKN untuk memerangi radikalisme agama berubah menjadi kebijakan terorisme terhadap keyakinan umat beragama, khususnya umat Islam yang telah dikonfrontasi untuk memilih Pancasila atau agama, Pancasila atau Al Quran," kata dia.

"Seakan-akan yang memilih Al Quran, dia tidak Pancasilais," kata Muzzammil.

Baca juga: Saat Pegawai KPK yang Lolos TWK Minta Pelantikan ASN Ditunda...

Oleh karena itu, ia juga meminta Jokowi membentuk tim dari tokoh lintas agama, akademisi, dan pakar untuk menyusun tes wawasan kebangsaan yang sesuai dengan Pancasila dan konstitusi.

Ia juga menilai DPR harus memanggil BKN untuk memberi penjelasan terkait polemik TWK dalam proses alih status pegawai KPK menjadi ASN.



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kunjungan ke Bandung, Wapres Sambangi Agrowisata hingga Pimpin Rapat Kemiskinan Ekstrem

Kunjungan ke Bandung, Wapres Sambangi Agrowisata hingga Pimpin Rapat Kemiskinan Ekstrem

Nasional
Kisah Amelia Achmad Yani, 20 Tahun Menepi ke Desa Mengobati Luka Batin

Kisah Amelia Achmad Yani, 20 Tahun Menepi ke Desa Mengobati Luka Batin

Nasional
Pemuda Pegiat Mangrove Minta Beasiswa Kursus Ekspor, Jokowi Siapkan Tiket

Pemuda Pegiat Mangrove Minta Beasiswa Kursus Ekspor, Jokowi Siapkan Tiket

Nasional
Rencana Polri Rekrut 56 Pegawai KPK Dinilai Tunjukkan TWK Tak Bermakna

Rencana Polri Rekrut 56 Pegawai KPK Dinilai Tunjukkan TWK Tak Bermakna

Nasional
Jika Pemecatan Tak Dibatalkan, 56 Pegawai KPK Dinilai Kehilangan Hak Absolut

Jika Pemecatan Tak Dibatalkan, 56 Pegawai KPK Dinilai Kehilangan Hak Absolut

Nasional
Aturan Lengkap Protokol Kesehatan PON XX Papua dalam Inmendagri 46/2021

Aturan Lengkap Protokol Kesehatan PON XX Papua dalam Inmendagri 46/2021

Nasional
Fadjroel: Perdebatan soal Perpanjangan Masa Jabatan Presiden Tak Boleh Dihentikan

Fadjroel: Perdebatan soal Perpanjangan Masa Jabatan Presiden Tak Boleh Dihentikan

Nasional
1 Hari Jelang Pemberhentian Pegawai KPK Tak Lolos TWK, Akankah Jokowi Bersikap?

1 Hari Jelang Pemberhentian Pegawai KPK Tak Lolos TWK, Akankah Jokowi Bersikap?

Nasional
[POPULER NASIONAL] Tiga Patung Penumpas G30S/PKI Dibongkar Penggagas | Nadiem: Tutup Sekolah Salah, Buka Sekolah Salah

[POPULER NASIONAL] Tiga Patung Penumpas G30S/PKI Dibongkar Penggagas | Nadiem: Tutup Sekolah Salah, Buka Sekolah Salah

Nasional
Gonjang-ganjing di KPK, Kemerosotan Kepercayaan Publik, dan Ketidaktegasan Sikap Jokowi

Gonjang-ganjing di KPK, Kemerosotan Kepercayaan Publik, dan Ketidaktegasan Sikap Jokowi

Nasional
Pegawai Nonaktif KPK Konsolidasikan Rencana Perekrutan Jadi ASN Polri

Pegawai Nonaktif KPK Konsolidasikan Rencana Perekrutan Jadi ASN Polri

Nasional
Jelang Diberhentikan, 14 Pegawai Nonaktif KPK Diduga Alami Peretasan

Jelang Diberhentikan, 14 Pegawai Nonaktif KPK Diduga Alami Peretasan

Nasional
Panglima TNI Berharap PON XX Papua Berjalan Lancar

Panglima TNI Berharap PON XX Papua Berjalan Lancar

Nasional
Bakal Rekrut 56 Pegawai Nonaktif KPK, Kapolri Sebut untuk Tangani Tipikor

Bakal Rekrut 56 Pegawai Nonaktif KPK, Kapolri Sebut untuk Tangani Tipikor

Nasional
Satgas: Penyelenggaraan Konser Bergantung pada Kebijakan Pemda

Satgas: Penyelenggaraan Konser Bergantung pada Kebijakan Pemda

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.