Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi: Kita Harus Hindari Proteksionisme Berkedok Isu Lingkungan

Kompas.com - 31/05/2021, 11:14 WIB
Fitria Chusna Farisa,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo mengajak negara-negara di dunia bekerja sama untuk memastikan tercapainya pembangunan hijau di tataran global.

Ia meminta para pemimpin negara menghindari proteksionisme berkedok isu lingkungan.

Hal ini Jokowi sampaikan saat berpidato dalam Konferensi Tingkat Tinggi Partnering for Green Growth and the Global Goals 2030 Summit (KTT P4G) yang digelar di Korea Selatan, Minggu (31/5/2021).

"Kita harus menghindari proteksionisme yang berkedok isu lingkungan. Parameter pro lingkungan harus jelas serta dijalankan secara jujur dan transparan," kata Jokowi melalui tayangan YouTube Sekretariat Presiden, Senin (31/5/2021).

Baca juga: Pidato di KTT P4G, Jokowi Sebut UU Cipta Kerja untuk Pastikan Kemajuan Ekonomi Tak Rugikan Lingkungan

Jokowi mengatakan, kerja sama dan upaya untuk menyelesaikan masalah bersama menjadi syarat fundamental bagi kesuksesan ekonomi hijau.

Apalagi, saat ini dunia dalam masa pemulihan pandemi virus corona.

Ia menyebut, situasi pandemi dan perubahan iklim mengharuskan seluruh negara lebih serius dalam mengembangkan pembangunan yang berkelanjutan, inklusif, dan berketahanan.

Oleh karenanya, presiden mendorong agar enabling environment diwujudkan. Hal ini demi menciptakan sinergi antara investasi dan penciptaan lapangan kerja dengan pembangunan hijau.

Indonesia, kata dia, telah menerapkan perencanaan pembangunan rendah karbon yang menjadi bagian tak terpisahkan dari rencana pembangunan jangka menengah nasional.

"Indonesia juga telah meluncurkan Undang-undang Cipta Kerja sebagai wujud komitmen Indonesia untuk memastikan agar kemajuan ekonomi dan sosial masyarakat tidak merugikan lingkungan," ujarnya.

Baca juga: Jakarta Duduki Posisi Pertama di Dunia sebagai Kota Paling Terdampak Bahaya Lingkungan

Jokowi juga mendorong adanya inovasi dalam memobilisasi sumber daya pendukung bagi implementasi pertumbuhan hijau.

Ketersediaan dukungan pendanaan dan transfer teknologi, kata dia, merupakan kunci sukses bagi pembangunan hijau bagi netralitas karbon.

"Oleh karena itu Indonesia terbuka bagi investasi dan transfer teknologi," kata Jokowi.

Baca juga: Wapres Ajak Masyarakat Terapkan Ekonomi Hijau untuk Kelestarian Alam

Jokowi pun menyebut Indonesia tengah mengembangkan kawasan industri hijau terbesar di dunia yang terletak di Kalimantan Utara. Industri itu mempunyai potensi besar dalam pengembangan energi terbarukan.

Indonesia juga memiliki visi untuk membangun pasar karbon dan akan menjadi pemilik stok karbon terbesar di dunia.

"Saya tegaskan bahwa Indonesia berkomitmen tinggi untuk bersama-sama dunia mewujudkan kehidupan yang lebih berkelanjutan, inklusif, dan berketahanan," kata Jokowi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

MK Bantah Ada Bocoran Putusan Sengketa Pilpres

MK Bantah Ada Bocoran Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
Marinir Indonesia-AS Akan Kembali Gelar Latma Platoon Exchange Usai 5 Tahun Vakum

Marinir Indonesia-AS Akan Kembali Gelar Latma Platoon Exchange Usai 5 Tahun Vakum

Nasional
Ingin Pileg 2029 Tertutup, Kaesang: Supaya “Amplop”-nya Enggak Kencang

Ingin Pileg 2029 Tertutup, Kaesang: Supaya “Amplop”-nya Enggak Kencang

Nasional
PSI Akan Usung Kader Jadi Cawagub Jakarta dan Wali Kota Solo

PSI Akan Usung Kader Jadi Cawagub Jakarta dan Wali Kota Solo

Nasional
Soal Sengketa Pilpres, Pengamat Nilai MK Tak Bisa Hanya Diskualifikasi Gibran

Soal Sengketa Pilpres, Pengamat Nilai MK Tak Bisa Hanya Diskualifikasi Gibran

Nasional
Profil Marsda Arif Widianto, Pati AU yang Kini Jabat Dansesko TNI

Profil Marsda Arif Widianto, Pati AU yang Kini Jabat Dansesko TNI

Nasional
Sudirman Said Sebut Pertemuan JK dan Megawati Kemungkinan Terjadi Setelah Putusan MK

Sudirman Said Sebut Pertemuan JK dan Megawati Kemungkinan Terjadi Setelah Putusan MK

Nasional
Kaesang Ingin Pileg 2029 Proporsional Tertutup: Pilih Partai, Bukan Caleg

Kaesang Ingin Pileg 2029 Proporsional Tertutup: Pilih Partai, Bukan Caleg

Nasional
KSAU Temui KSAL, Bahas Peningkatan Interoperabilitas dan Penyamaan Prosedur Komunikasi KRI-Pesud

KSAU Temui KSAL, Bahas Peningkatan Interoperabilitas dan Penyamaan Prosedur Komunikasi KRI-Pesud

Nasional
Pengamat Heran 'Amicus Curiae' Megawati Dianggap Konflik Kepentingan, Singgung Kasus Anwar Usman

Pengamat Heran "Amicus Curiae" Megawati Dianggap Konflik Kepentingan, Singgung Kasus Anwar Usman

Nasional
Sudirman Said Berharap Anies dan Prabowo Bisa Bertemu

Sudirman Said Berharap Anies dan Prabowo Bisa Bertemu

Nasional
Marak 'Amicus Curiae', Pakar: Jadi Pertimbangan Hakim MK untuk Gali Rasa Keadilan dalam Masyarakat

Marak "Amicus Curiae", Pakar: Jadi Pertimbangan Hakim MK untuk Gali Rasa Keadilan dalam Masyarakat

Nasional
Menpan-RB Setujui 40.839 Formasi CASN Kemensos demi Kuatkan Layanan Sosial Nasional

Menpan-RB Setujui 40.839 Formasi CASN Kemensos demi Kuatkan Layanan Sosial Nasional

Nasional
Prabowo Disebut Sudah Minta AHY Berikan Nama Kader Demokrat untuk Masuk Kabinet Mendatang

Prabowo Disebut Sudah Minta AHY Berikan Nama Kader Demokrat untuk Masuk Kabinet Mendatang

Nasional
Pangkoarmada I Akan Buat Kajian agar Kapal Patroli yang Dibeli dari Italia Ditempatkan di Wilayahnya

Pangkoarmada I Akan Buat Kajian agar Kapal Patroli yang Dibeli dari Italia Ditempatkan di Wilayahnya

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com