Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

1.816.041 Kasus Covid-19 di Tanah Air dan Prioritas Vaksin untuk Kelompok Rentan

Kompas.com - 31/05/2021, 07:41 WIB
Tsarina Maharani,
Icha Rastika

Tim Redaksi

"Vaksin anak-anak belum diutamakan, mengingat di tingkat dunia sebagian merek vaksin belum sepenuhnya diuji pada kategori pada anak-anak. Saat ini Indonesia fokus kelompok rentan, dan secara statistik didominasi usia 18 tahun. Hal ini untuk memperlambat laju penularan," kata Wiku dalam keterangannya, Sabtu (29/5/2021).

Pada Selasa (25/5/2021), Indonesia menerima delapan juta vaksin Sinovac dalam bentuk bulk yang tiba melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta Jakarta, Tangerang, Banten.

Vaksin ini merupakan kedatangan vaksin tahap ke-13.

Baca juga: Terima 8 Juta Dosis Vaksin Sinovac, Airlangga: Pemerintah Selalu Jaga Ketersediaan Stok Vaksin

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan, total vaksin yang sudah diterima Indonesia sampai saat ini 83,9 juta dosis.

Itu terdiri dari 3 juta dosis vaksin jadi dari Sinovac, 73,5 juta dosis bentuk bulk dari Sinovac, 6,4 juta vaksin jadi dari AstraZeneca, dan 1 juta dosis vaksin Sinopharm.

”Pemerintah selalu menjaga ketersediaan stok vaksin agar pelaksanaan vaksinasi sesuai dengan target tahapan yang telah ditetapkan,” kata dia.

Selain ketersediaan vaksin, Airlangga mengatakan, pemerintah berupaya untuk menjamin keamanan, mutu, dan khasiat dari vaksin yang diberikan kepada masyarakat.

Dengan begitu, ia berharap tidak ada keraguan dari masyarakat dalam menerima vaksin.

Vaksin yang tersedia sudah melalui proses evaluasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) serta mendapat pertimbangan dari para ahli.

”Vaksinasi Covid-19 merupakan salah satu langkah krusial yang menentukan kesuksesan kita untuk mengakhiri pandemi ini,” ucap Airlangga.

Baca juga: Kimia Farma: Pemenuhan Suplai Vaksin Covid-19 Jadi Tantangan Terbesar Vaksinasi Gotong-royong

Pemerintah telah menargetkan 181,5 juta penduduk di Indonesia bisa mendapatkan vaksinasi Covid-19. Jumlah ini dibutuhkan agar kekebalan komunitas atau herd immunity bisa terbentuk.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Polri Terbitkan Red Notice 2 Buron TPPO Bermodus Magang ke Jerman

Polri Terbitkan Red Notice 2 Buron TPPO Bermodus Magang ke Jerman

Nasional
Surya Paloh Bakal Temui Prabowo di Kertanegara, Nasdem: Menguatkan Sinyal Komunikasi

Surya Paloh Bakal Temui Prabowo di Kertanegara, Nasdem: Menguatkan Sinyal Komunikasi

Nasional
Temui Mensesneg Pratikno, Menpan-RB Anas Bahas Progres Skenario Pemindahan ASN ke IKN

Temui Mensesneg Pratikno, Menpan-RB Anas Bahas Progres Skenario Pemindahan ASN ke IKN

Nasional
Jokowi Teken Perpres, Wajibkan Pemda Bentuk Unit Perlindungan Perempuan dan Anak

Jokowi Teken Perpres, Wajibkan Pemda Bentuk Unit Perlindungan Perempuan dan Anak

Nasional
Politikus PPP Sebut Ada Kemungkinan Parpolnya Gabung Koalisi Prabowo-Gibran

Politikus PPP Sebut Ada Kemungkinan Parpolnya Gabung Koalisi Prabowo-Gibran

Nasional
Ini Status Perkawinan Prabowo dan Titiek Soeharto

Ini Status Perkawinan Prabowo dan Titiek Soeharto

Nasional
Bersikukuh Rampas Aset Rafael Alun, Jaksa KPK Ajukan Kasasi ke Mahkamah Agung

Bersikukuh Rampas Aset Rafael Alun, Jaksa KPK Ajukan Kasasi ke Mahkamah Agung

Nasional
Pengamat Sebut Kemungkinan Prabowo Gandeng PDI-P Masih Terbuka, Ganjalannya Hanya Jokowi

Pengamat Sebut Kemungkinan Prabowo Gandeng PDI-P Masih Terbuka, Ganjalannya Hanya Jokowi

Nasional
Obituari Tumbu Saraswati, Politikus Senior PDI-P Sekaligus Pendiri TPDI

Obituari Tumbu Saraswati, Politikus Senior PDI-P Sekaligus Pendiri TPDI

Nasional
Wakil Ketua KPK Bantah Serang Balik Dewas dengan Laporkan Albertina Ho

Wakil Ketua KPK Bantah Serang Balik Dewas dengan Laporkan Albertina Ho

Nasional
Nurul Ghufron Gugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta

Nurul Ghufron Gugat Dewas KPK ke PTUN Jakarta

Nasional
JK Puji Prabowo Mau Rangkul Banyak Pihak, tapi Ingatkan Harus Ada Oposisi

JK Puji Prabowo Mau Rangkul Banyak Pihak, tapi Ingatkan Harus Ada Oposisi

Nasional
Mantan Anak Buah SYL Mengaku Dipecat Lantaran Tolak Bayar Kartu Kredit Pakai Dana Kementan

Mantan Anak Buah SYL Mengaku Dipecat Lantaran Tolak Bayar Kartu Kredit Pakai Dana Kementan

Nasional
Beri Selamat ke Prabowo-Gibran, JK: Kita Terima Kenyataan yang Ada

Beri Selamat ke Prabowo-Gibran, JK: Kita Terima Kenyataan yang Ada

Nasional
DPR Bakal Kaji Ulang Desain Pemilu Serentak karena Dianggap Tak Efisien

DPR Bakal Kaji Ulang Desain Pemilu Serentak karena Dianggap Tak Efisien

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com