Indonesia: Harus Ada Pertanggungjawaban atas Pelanggaran HAM terhadap Rakyat Palestina

Kompas.com - 30/05/2021, 10:39 WIB
Puing-puing reruntuhan Jala Tower yang hancur akibat serangan udara Israel di Gaza, difoto pada Jumat (21/5/2021). Gedung ini dipakai sebagai kantor oleh media-media internasional seperti Al Jazeera dan Associated Press untuk biro Gaza selama 15 tahun. AP PHOTO/JOHN MINCHILLOPuing-puing reruntuhan Jala Tower yang hancur akibat serangan udara Israel di Gaza, difoto pada Jumat (21/5/2021). Gedung ini dipakai sebagai kantor oleh media-media internasional seperti Al Jazeera dan Associated Press untuk biro Gaza selama 15 tahun.


JAKARTA, KOMPAS.com - Kuasa Usaha Ad Interim/Deputi Wakil Tetap RI untuk PBB di Jenewa, Duta Besar Grata E Werdaningtyas menyatakan, harus ada pertanggungjawaban terhadap pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang terjadi terhadap rakyat Palestina.

Hal itu ia sampaikan dalam sesi khusus Dewan HAM PBB mengenai situasi HAM di Occupied Palestinian Territory (OPT) di Jenewa, Swiss, Kamis (27/5/2021).

"Dewan HAM harus satu suara dalam menyerukan penghentian kekerasan di Palestina, memastikan segera terbukanya akses bantuan kemanusiaan, dan memastikan adanya akuntabilitas terhadap pelanggaran-pelanggaran HAM yang terjadi terhadap rakyat Palestina," kata Grata dalam keterangannya, Minggu (30/5/2021).

Baca juga: Hari Ini dalam Sejarah: Berdirinya Organisasi Pembebasan Palestina

Menurut Grata, gencatan senjata antara Israel dan Kelompok Hamas saat ini bukan solusi akhir.

Dia menegaskan, solusi permanen dapat dihasilkan jika hak-hak rakyat Palestina dihormati dan dilindungi secara utuh.

"Walaupun Indonesia menyambut baik gencatan senjata antara Hamas dan Israel, Indonesia mencatat bahwa solusi yang permanen hanya dapat dihasilkan apabila hak-hak rakyat Palestina dihormati dan dilindungi secara penuh," ujarnya.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Baca juga: Pemimpin Hamas Akhirnya Akui Puluhan Militan Tewas dalam Perang 11 Hari dengan Israel

Dalam sesi khusus tersebut, Dewan HAM PBB menyepakati resolusi sebuah teks resolusi berjudul "Ensuring Respect for International Human Rights Law and International Humanitarian Law in the Occupied Palestinian Territory, Including East Jerusalem, and in Israel".

Isi resolusi itu salah satunya memutuskan pembentukan commision of inquiry (COI) untuk menyelidiki semua tuduhan pelangaran HAM yang terjadi di OPT dan Israel menjelang dan sejak 13 April 2021.

Kemudian, meminta semua negara, badan-badan internasional, dan donatur-donatur lainnya untuk memobilisasi bantuan kemanusiaan untuk rakyat sipil Palestina di OPT, termasuk di Yerusalem Timur.

Baca juga: Usai Gencatan Senjata Israel-Hamas, Bagaimana Nasib Gaza Palestina Selanjutnya?

Dalam keterangannya, Grata mengatakan, sebagai anggota Dewan HAM PBB, Indonesia secara konsisten mendukung upaya-upaya PBB dalam memajukan dan melindungi hak asasi rakyat Palestina.

"Solidaritas atas nasib dan perjuangan rakyat Palestina adalah alasan utama mengapa Indonesia sejak awal mendukung prakarsa penyelenggaraan sesi shusus, serta tegas memberikan suara mendukung pengesahan resolusi sesi shusus dalam sesi pemungutan suara di Dewan HAM," kata dia.



Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kasus Suap ke Eks Penyidik Stepanus Robin, KPK Periksa Pengacara Maskur Husain

Kasus Suap ke Eks Penyidik Stepanus Robin, KPK Periksa Pengacara Maskur Husain

Nasional
Anggota Komisi II Minta Penyederhanaan Surat Suara Dikaji Lebih Komprehensif

Anggota Komisi II Minta Penyederhanaan Surat Suara Dikaji Lebih Komprehensif

Nasional
Muncul Baliho Cak Imin 2024, Waketum PKB Klaim Bukan Instruksi Ketum

Muncul Baliho Cak Imin 2024, Waketum PKB Klaim Bukan Instruksi Ketum

Nasional
Kemendagri: Data Vaksinasi Covid-19 Harus Bersumber dari NIK Dukcapil

Kemendagri: Data Vaksinasi Covid-19 Harus Bersumber dari NIK Dukcapil

Nasional
Kasus Pengadaan Lahan di Munjul, KPK Panggil Eks Plt Sekda DKI Sri Haryati

Kasus Pengadaan Lahan di Munjul, KPK Panggil Eks Plt Sekda DKI Sri Haryati

Nasional
Periksa 4 Saksi dari BPKD DKI, KPK Dalami Pengelolaan Keuangan untuk Pengadaan Lahan di Munjul

Periksa 4 Saksi dari BPKD DKI, KPK Dalami Pengelolaan Keuangan untuk Pengadaan Lahan di Munjul

Nasional
Pimpinan Komisi II: Pemda Harus Perkuat Tim Testing dan Tracing, Bisa Gandeng Calon Perawat

Pimpinan Komisi II: Pemda Harus Perkuat Tim Testing dan Tracing, Bisa Gandeng Calon Perawat

Nasional
RANHAM Diharapkan Jadi Acuan Pemenuhan Hak Asasi Kelompok Rentan

RANHAM Diharapkan Jadi Acuan Pemenuhan Hak Asasi Kelompok Rentan

Nasional
Baliho Airlangga Marak Saat Pandemi Tuai Kritik, Golkar: Itu Hasil Rapimnas dan Rakernas

Baliho Airlangga Marak Saat Pandemi Tuai Kritik, Golkar: Itu Hasil Rapimnas dan Rakernas

Nasional
BKN Siapkan Argumentasi Hukum Lawan Putusan Ombudsman soal TWK

BKN Siapkan Argumentasi Hukum Lawan Putusan Ombudsman soal TWK

Nasional
Menko PMK Muhadjir Effendy Sebut Obat Pasien Covid-19 Langka

Menko PMK Muhadjir Effendy Sebut Obat Pasien Covid-19 Langka

Nasional
Menkes Sebut Kebutuhan Oksigen Meningkat 2.000 Ton per Hari Akibat Lonjakan Kasus Covid-19

Menkes Sebut Kebutuhan Oksigen Meningkat 2.000 Ton per Hari Akibat Lonjakan Kasus Covid-19

Nasional
Maraknya Baliho Jadi Sorotan, Petinggi Parpol Diminta Rem karena Rakyat Sedang Sulit

Maraknya Baliho Jadi Sorotan, Petinggi Parpol Diminta Rem karena Rakyat Sedang Sulit

Nasional
Menlu: Varian Delta Dominasi Penyebaran Virus Corona di Dunia, Termasuk Indonesia dan AS

Menlu: Varian Delta Dominasi Penyebaran Virus Corona di Dunia, Termasuk Indonesia dan AS

Nasional
Menlu Tegaskan Konsistensi RI di Konflik Myanmar dan Soroti Lambatnya Implementasi Konsensus ASEAN

Menlu Tegaskan Konsistensi RI di Konflik Myanmar dan Soroti Lambatnya Implementasi Konsensus ASEAN

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X