Dinilai Paling Bertanggung Jawab, Presiden Diminta Lantik Seluruh Pegawai KPK Jadi ASN

Kompas.com - 30/05/2021, 08:54 WIB
Presiden Joko Widodo menghadiri acara peresmian pembukaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) Tahun 2021 di Istana Negara, Jakarta, Selasa (4/5/2021). Dalam arahannya, Presiden mendorong perencanaan yang adaptif dan manfaatkan Iptek. ANTARA FOTO/BPMI Setpres/Lukas/Handout/wsj. ANTARA FOTO/LukasPresiden Joko Widodo menghadiri acara peresmian pembukaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) Tahun 2021 di Istana Negara, Jakarta, Selasa (4/5/2021). Dalam arahannya, Presiden mendorong perencanaan yang adaptif dan manfaatkan Iptek. ANTARA FOTO/BPMI Setpres/Lukas/Handout/wsj.

JAKARTA, KOMPAS.com - Tim Peneliti Dewi Keadilan Social Justice Mission meminta Presiden Joko Widodo bertanggung jawab dalam proses alih status pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang belakangan menuai polemik.

Jokowi diminta melantik seluruh pegawai KPK menjadi ASN, tanpa terkecuali.

"Saran kepada Presiden Joko Widodo sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan untuk menjalankan nilai-nilai Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika dengan melantik seluruh pegawai KPK menjadi ASN," kata tim peneliti, Feri Amsari, melalui siaran pers yang diterima Kompas.com, Minggu (30/5/2021).

Baca juga: 51 Pegawai KPK Diberhentikan, PKS Nilai KPK di Titik Nadir

Adapun selain Feri Amsari, tim peneliti terdiri dari Lalola Easter Kaban, Fadli Ramadhanil, Usman Hamid, Nanang Farid Syam, Laras Susanti, dan Erwin Natosmal Oemar.

Para peneliti menilai bahwa presiden sedari awal bertanggung jawab dalam proses alih status pegawai KPK. Hal ini dibuktikan dengan keterlibatan presiden dalam merevisi UU KPK bersama DPR.

Meskipun perubahan UU KPK merupakan usulan DPR, tetapi, tanpa persetujuan presiden mustahil sebuah rancangan UU dapat dibahas lebih lanjut.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Baca juga: Soal Polemik TWK, PGI Minta Jokowi Turun Tangan Selamatkan KPK

"Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 merupakan rencana bersama presiden dan DPR untuk mengalihstatuskan pegawai KPK menjadi ASN," ujar Feri.

Pada titik tertentu, lanjut Feri, presiden merancang dirinya untuk dapat mengendalikan seluruh ASN yang ada. Namun, dalam konteks pegawai KPK, ternyata kepala negara tidak mengambil tindakan yang nyata.

Hal itu dibuktikan dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.

Baca juga: Ray Rangkuti Nilai Alasan Pemberhentian 51 Pegawai KPK Tak Bisa Dibina adalah Penghinaan

Pasal 3 PP tersebut mengatur bahwa presiden selaku pemegang kekuasaan tertinggi pembinaan PNS berwenang menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kepada Pelajar, Jokowi: Vaksin Covid-19 Ini Jadi Rebutan 220 Negara

Kepada Pelajar, Jokowi: Vaksin Covid-19 Ini Jadi Rebutan 220 Negara

Nasional
UPDATE: Tambah 160, Total Kasus Kematian akibat Covid-19 Kini 141.114 Jiwa

UPDATE: Tambah 160, Total Kasus Kematian akibat Covid-19 Kini 141.114 Jiwa

Nasional
Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin Jadi Tersangka? Ini Kata KPK

Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin Jadi Tersangka? Ini Kata KPK

Nasional
Jokowi: Meski Sudah Divaksin Harus Tetap Patuh Prokes, Pakai Masker

Jokowi: Meski Sudah Divaksin Harus Tetap Patuh Prokes, Pakai Masker

Nasional
UPDATE: Tambah 2.881, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 4.201.559

UPDATE: Tambah 2.881, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 4.201.559

Nasional
Sekjen Gerindra Bertemu Ketua Umum PP Muhammadiyah, Ini yang Dibahas

Sekjen Gerindra Bertemu Ketua Umum PP Muhammadiyah, Ini yang Dibahas

Nasional
Kemenkes Sebut Produksi Vaksin Merah Putih agar RI Tak Bergantung pada Impor

Kemenkes Sebut Produksi Vaksin Merah Putih agar RI Tak Bergantung pada Impor

Nasional
Wapres Ma'ruf Amin Minta Program Pendidikan Tinggi Adopsi Konteks Lokal

Wapres Ma'ruf Amin Minta Program Pendidikan Tinggi Adopsi Konteks Lokal

Nasional
Bareskrim Polri Tangkap 20 Tersangka Kasus Peredaran Uang Palsu

Bareskrim Polri Tangkap 20 Tersangka Kasus Peredaran Uang Palsu

Nasional
KPU: Kita Nyaris Tidak Punya Tradisi Persiapkan Pemilu dengan Baik dan Matang

KPU: Kita Nyaris Tidak Punya Tradisi Persiapkan Pemilu dengan Baik dan Matang

Nasional
Nadiem Sebut Banyak Formasi Kosong Seleksi Guru PPPK di Daerah-daerah Terpencil

Nadiem Sebut Banyak Formasi Kosong Seleksi Guru PPPK di Daerah-daerah Terpencil

Nasional
KPK Periksa Saksi di 4 Daerah Terkait Dugaan Korupsi Penanganan Perkara di Lampung Tengah

KPK Periksa Saksi di 4 Daerah Terkait Dugaan Korupsi Penanganan Perkara di Lampung Tengah

Nasional
Pastikan Pemerintah Perkuat 3T dan Vaksinasi, Menkes: 'Insya Allah' Kita Hidup Normal

Pastikan Pemerintah Perkuat 3T dan Vaksinasi, Menkes: "Insya Allah" Kita Hidup Normal

Nasional
Wapres Optimistis Tak Ada Lagi Kemiskinan Ekstrem pada 2024

Wapres Optimistis Tak Ada Lagi Kemiskinan Ekstrem pada 2024

Nasional
KPK Usut Dugaan Korupsi Terkait Penanganan Perkara di Lampung Tengah

KPK Usut Dugaan Korupsi Terkait Penanganan Perkara di Lampung Tengah

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.