"Yang Tangkap Koruptor Bukan Saja Dipecat, Tapi Dilabeli Tak Bisa Dibina..."

Kompas.com - 29/05/2021, 21:04 WIB
Komisi Pemberantasan Korupsi DYLAN APRIALDO RACHMAN/KOMPAS.comKomisi Pemberantasan Korupsi
Penulis Irfan Kamil
|
Editor Bayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Lingkar Madani Indonesia Ray Rangkuti mengaku khawatir dengan model Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Sebab, TWK tersebut mengakibatkan 75 pegawai KPK dinyatakan tidak lolos, 51 di antaranya  diberhentikan dan 24 pegawai akan dibina kembali.

"Saya khawatir di masa mendatang seorang koruptor yang fasih mengatakan tentang yang berhubungan dengan wawasan kebangsaan itu jauh lebih diutamakan," ucap Ray dalam diskusi bertajuk "Nasib KPK Setelah TWK", Sabtu (29/5/2021).

"Itu makanya kita kesulitan memberantas korupsi, para koruptor tetap diberikan kekuasaan, sementara yang menangkap para koruptor bukan saja dipecat dari jabatannya bahkan dilabeli orang yang enggak bisa dibina," ucap dia.

Baca juga: Ray Rangkuti: TWK Pegawai KPK Memecah Belah Bangsa

Ray pun menilai, pemberhentian terhadap 51 pegawai KPK yang disebut tidak bisa dibina merupakan sebuah bentuk penghinaan.

"Sejahat apa mereka sehingga dinyatakan tidak bisa dibina? Maksud saya, Anda pecat pegawai saja sudah menyakitkan. Tapi pemecatan itu didasarkan tidak pancasilais, dan lebih parah lagi tidak bisa dibina. Itu tiga kali lipat penghinaanya terhadap mereka," ucap Ray.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Sementara para koruptor yang sudah terbukti di pengadilan dan sudah melewati masa hukuman masih boleh menjadi kepala daerah kok," kata dia.

Ray juga berpendapat, TWK pegawai KPK tersebut dapat memecah belah bangsa.

Baca juga: Soal Polemik TWK, PGI Minta Jokowi Turun Tangan Selamatkan KPK

Ia mempertanyakan dasar asesor TWK pegawai KPK itu membuat pertanyaan-pertanyaan kontroversial yang dinilai dapat menimbulkan perpecahan tersebut.

Menurut dia, pertanyaan-pertanyaan misalnya meminta memilih antara Al Quran dan Pancasila dapat memecah belah persatuan.

"Bagaimana mengukur orang kesetiaan negara dengan mengukur orang dengan pertayaan kamu memilih Al Quran atau Pancasila?" ucap Ray.

"Jadi kalau saya menjawab Al Quran nanti seolah-olah saya meninggalkan Pancasila. Kalau saya memilih Pancasila seolah-olah saya meninggalkan Al Quran. Itu kan sangat dilematik," ujar dia.

Baca juga: Ray Rangkuti Nilai Alasan Pemberhentian 51 Pegawai KPK Tak Bisa Dibina adalah Penghinaan

Menurut Ray, pertanyaan-pertanyaan semacam itu tidak hanya membenturkan agama dengan ideologi, tetapi juga dengan sesama kelompok-kelompok agama tertentu.

Pertanyaan qunut tidak qunut misalnya, menurut dia, pertanyaan semacam itu tidak ada kaitannya dengan wawasan kebangsaan.

"Kalau saya qunut atau enggak qunut apa lebih mencintai bangsa dan negara," ucap dia.

Sebelumnya, Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menyebut, penilaian asesor terhadap 51 pegawai tersebut merah dan tidak mungkin dibina.

“Yang 51 orang, ini kembali lagi dari asesor, ini sudah warnanya dia bilang, sudah merah dan ya, tidak memungkinkan untuk dilakukan pembinaan,” kata Alexander dalam konferensi pers, seperti dikutip dari Kompas TV, Selasa (25/5/2021).

Kendati demikian, Alexander tidak menjelaskan lebih detail mengenai tolok ukur penilaian dan alasan kenapa pegawai KPK itu tidak dapat dibina.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala BKN Bima Haria Wibisana memaparkan tiga aspek terkait penilaian asesmen TWK.

Ketiga aspek itu yakni aspek pribadi, pengaruh, dan PUPN (Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan pemerintah yang sah.

Menurut Bima, 51 pegawai KPK tersebut mendapat penilaian negatif dalam ketiga aspek.

Sementara itu, 24 pegawai lainnya mendapat nilai yang baik dalam aspek PUNP, namun memiliki masalah dalam dua aspek lainnya.

"Untuk yang aspek PUPN itu harga mati. Jadi tidak bisa dilakukan penyesuaian, dari aspek tersebut," ucap Bima.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ini Pertimbangan MK Tolak Gugatan Terkait UU Minerba

Ini Pertimbangan MK Tolak Gugatan Terkait UU Minerba

Nasional
Periksa Kepsek SMA 8 Tangsel, KPK Dalami Dugaan Adanya Calo Pengadaan Tanah SMKN 7

Periksa Kepsek SMA 8 Tangsel, KPK Dalami Dugaan Adanya Calo Pengadaan Tanah SMKN 7

Nasional
Jadi Tersangka Kasus Korupsi Perum Perindo, Eks Dirut Ditahan Kejagung

Jadi Tersangka Kasus Korupsi Perum Perindo, Eks Dirut Ditahan Kejagung

Nasional
KTT ASEAN Plus Three, Jokowi Tekankan Perlunya Dana Darurat Kesehatan Kawasan

KTT ASEAN Plus Three, Jokowi Tekankan Perlunya Dana Darurat Kesehatan Kawasan

Nasional
Epidemiolog Minta Pemerintah Gencarkan Imbauan Prokes Saat Libur Nataru

Epidemiolog Minta Pemerintah Gencarkan Imbauan Prokes Saat Libur Nataru

Nasional
Ini Kriteria Jubir Jokowi Menurut Johan Budi...

Ini Kriteria Jubir Jokowi Menurut Johan Budi...

Nasional
Hasto Sebut Megawati dan Jokowi Diserang Pihak yang Ingin Rusak PDI-P

Hasto Sebut Megawati dan Jokowi Diserang Pihak yang Ingin Rusak PDI-P

Nasional
Eks Dirut Tersangka Dugaan Korupsi Perum Perindo, Ini Perannya Menurut Kejagung

Eks Dirut Tersangka Dugaan Korupsi Perum Perindo, Ini Perannya Menurut Kejagung

Nasional
Disebut Layak Jadi Jubir Jokowi, Johan Budi: Saya Sudah Pernah, Sebaiknya Orang Lain

Disebut Layak Jadi Jubir Jokowi, Johan Budi: Saya Sudah Pernah, Sebaiknya Orang Lain

Nasional
KPK Gelar Raker di Yogyakarta, Sekjen: Harmonisasi Regulasi Pasca Pegawai Jadi ASN

KPK Gelar Raker di Yogyakarta, Sekjen: Harmonisasi Regulasi Pasca Pegawai Jadi ASN

Nasional
'Generasi Muda Peduli Pesisir dan Sungai', Aksi BRSDM Wujudkan Ekonomi dan Laut Sehat

"Generasi Muda Peduli Pesisir dan Sungai", Aksi BRSDM Wujudkan Ekonomi dan Laut Sehat

Nasional
Kejagung Tetapkan 2 Tersangka Kasus Korupsi Askrindo Mitra Utama

Kejagung Tetapkan 2 Tersangka Kasus Korupsi Askrindo Mitra Utama

Nasional
Saldi Isra: Pemutusan Akses Informasi Harus Perhatikan Hak Warga

Saldi Isra: Pemutusan Akses Informasi Harus Perhatikan Hak Warga

Nasional
Dugaan Korupsi Perum Perindo, Eks Dirut Jadi Tersangka

Dugaan Korupsi Perum Perindo, Eks Dirut Jadi Tersangka

Nasional
Anggota DPR Sarankan Aturan Tes PCR Jadi Syarat Naik Pesawat Dihapus

Anggota DPR Sarankan Aturan Tes PCR Jadi Syarat Naik Pesawat Dihapus

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.