Kompas.com - 29/05/2021, 16:55 WIB
logo Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Gedung KPK. KOMPAS.com/DYLAN APRIALDO RACHMANlogo Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Gedung KPK.

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Majelis Syura Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mohamad Sohibul Iman menilai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berada di titik nadir imbas diberhentikannya 51 pegawai yang tidak lolos tes wawasan kebangsaan (TWK).

Sohibul pun menyayangkan keputusan memberhentikan 51 orang pegawai KPK yang dianggap tidak mempunyai komitmen dan pengetahuan kebangsaan yang baik.

"Pada dasarnya KPK sekarang berada di titik nadir yang kewenangannya sudah tidak extra ordinary, kemudian orang yang berintegritas dibenturkan dengan permasalahan kebangsaan, dianggap sebagai Taliban," kata Sohibul dalam keterangan tertulis, Sabtu (29/5/2021).

Sohibul justru mempertanyakan nasionalisme seperti apa yang dicari oleh KPK apabila pegawai yang berintegritas dianggap tidak nasionalis dan justru disingkirkan dari KPK.

Baca juga: Ray Rangkuti: TWK Pegawai KPK Memecah Belah Bangsa

"Yang kita inginkan nasionalisme yang berintegritas dan profesional, kalau seperti ini kita ingin membangun nasionalisme yang koruptif, tidak apa-apa korupsi yang penting teriak saya Pancasila," ujar Sohibul.

Sohibul juga menyinggung sikap Presiden Joko Widodo yang sempat menyatakan tidak setuju 75 pegawai KPK diberhentikan tapi kenyatananya 51 di antaranya tetap diberhentikan.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Sementara, di sisi lain, Badan Kepegawaian Negara (BKN) mengeklaim pemberhentian itu sudah sesuai dengan arahan Jokowi.

"Jadi kita melihat apa yang dsampaikan pak Jokowi semata-mata hanya lip service, kenyataan dilapangan berbeda," kata dia.

Baca juga: 75 Pegawai KPK yang Lolos TWK Kirim Surat ke Pimpinan soal TWK, Ini 5 Permintaannya

KPK dan BKN sebelumnya telah mengungumkan, 51 pegawai KPK yang tidak lolos TWK akan diberhentikan.

Keputusan ini diambil berdasarkan rapat koordinasi yang dihadiri oleh pimpinan KPK, Menteri PANRB Tjahjo Kumolo, Menkumham Yasonna Laoly, Badan Kepegawaian Nasionl (BKN), Lembaga Administrasi Negara (LAN), dan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).

Sementara itu, 24 pegawai lainnya akan mendapat pendidikan wawasan kebangsaan agar bisa menjadi ASN meski masih ada potensi diberhentikan jika tidak lolos.

"Yang 51 tentu karena sudah tidak bisa dilakukan pembinaan berdasarkan penilaian asesor tentu tidak bisa bergabung lagi dengan KPK," kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata saat memberikan keterangan pers, dikutip dari siaran Kompas TV, Selasa (25/5/2021).

Padahal sebelumnya, Jokowi telah meminta agar asesmen TWK tidak dijadikan dasar pemberhentian pegawai KPK.

"Saya sependapat dengan pertimbangan MK dalam putusan pengujian UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang perubahan kedua UU KPK yang menyatakan bahwa proses pengalihan status pegawai KPK menjadi ASN tidak boleh merugikan hak pegawai KPK untuk diangkat menjadi ASN," ungkap Jokowi dalam tayangan YouTube Sekretariat Presiden, Senin (17/5/2021).



Rekomendasi untuk anda
25th

Ada hadiah uang elektronik senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mengevaluasi Kinerja Menteri Kesehatan

Mengevaluasi Kinerja Menteri Kesehatan

Nasional
Vaksin Dosis Ketiga Khusus Nakes, Masyarakat Diminta Tak Memaksakan Kehendak

Vaksin Dosis Ketiga Khusus Nakes, Masyarakat Diminta Tak Memaksakan Kehendak

Nasional
Kejaksaan Berdalih Pinangki Belum Dieksekusi ke Lapas karena Urusan Teknis

Kejaksaan Berdalih Pinangki Belum Dieksekusi ke Lapas karena Urusan Teknis

Nasional
DKI Catat 372 Kasus Covid-19 dengan Variant of Concern, Delta Masih Mendominasi

DKI Catat 372 Kasus Covid-19 dengan Variant of Concern, Delta Masih Mendominasi

Nasional
8 Hari PPKM, Angka Kematian Pasien Covid-19 Selalu Lewati 1.000 Tiap Hari

8 Hari PPKM, Angka Kematian Pasien Covid-19 Selalu Lewati 1.000 Tiap Hari

Nasional
Bantah Epidemiolog UI, Ngabalin Klaim RI Tak Menuju Jebakan Pandemi

Bantah Epidemiolog UI, Ngabalin Klaim RI Tak Menuju Jebakan Pandemi

Nasional
Seleksi Hakim Agung, KY Tak Loloskan Hakim yang Vonis Banding Pinangki dan Djoko Tjandra

Seleksi Hakim Agung, KY Tak Loloskan Hakim yang Vonis Banding Pinangki dan Djoko Tjandra

Nasional
Kemenkes Temukan 1.066 Kasus Covid-19 Akibat Varian Delta, DKI Catat 323

Kemenkes Temukan 1.066 Kasus Covid-19 Akibat Varian Delta, DKI Catat 323

Nasional
Kampus Negeri Juga Diminta Dengar Lagu Indonesia Raya Setiap Selasa dan Kamis

Kampus Negeri Juga Diminta Dengar Lagu Indonesia Raya Setiap Selasa dan Kamis

Nasional
Panglima TNI Minta Petugas Tracer Jangan Kalah Cepat dengan Penyebaran Covid-19

Panglima TNI Minta Petugas Tracer Jangan Kalah Cepat dengan Penyebaran Covid-19

Nasional
Kemendikbud Ristek Minta PTN Baca Teks Pancasila Tiap Rabu dan Jumat

Kemendikbud Ristek Minta PTN Baca Teks Pancasila Tiap Rabu dan Jumat

Nasional
Hari Terakhir PPKM Level 4, Keterisian Tempat Tidur Pasien Covid-19 di 3 Wilayah Ini Masih Tinggi

Hari Terakhir PPKM Level 4, Keterisian Tempat Tidur Pasien Covid-19 di 3 Wilayah Ini Masih Tinggi

Nasional
UPDATE: Total 5.532 WNI Terpapar Covid-19 di Luar Negeri, 4 Pasien di 2 Negara Sembuh

UPDATE: Total 5.532 WNI Terpapar Covid-19 di Luar Negeri, 4 Pasien di 2 Negara Sembuh

Nasional
PPKM Level 4 Jawa-Bali Berakhir Hari Ini, Epidemiolog: Idealnya Dilanjutkan

PPKM Level 4 Jawa-Bali Berakhir Hari Ini, Epidemiolog: Idealnya Dilanjutkan

Nasional
Pertanyakan Stok Vaksin di Daerah, Politisi Nasdem Minta Pemerintah Transparan

Pertanyakan Stok Vaksin di Daerah, Politisi Nasdem Minta Pemerintah Transparan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X