Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Disebut Sulit Berkoalisi dengan PDI-P, Demokrat: Belanda Masih Jauh

Kompas.com - 29/05/2021, 15:18 WIB
Ardito Ramadhan,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra menyebut Pemilihan Umum 2024 masih lama, tiga tahun lagi.

Dengan demikian, elite-elite partai politik mestinya tidak semestinya membahas kemungkinan koalisi sejak dini.

Hal ini disampaikan Herzaky merespons pernyataan Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto yang menyebut PDI-P sulit berkoalisi dengan Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

"Pertama, 'Belanda masih jauh'. Pemilu masih tiga tahun lagi. Dalam tiga tahun lagi itu, segala sesuatu bisa terjadi, apalagi di tengah situasi negara yang dilanda krisis kesehatan dan ekonomi saat ini," kata Herzaky dalam keterangan tertulis, Sabtu (29/5/2021).

"Dengan meningkatnya jumlah rakyat miskin dan pengangguran di mana-mana secara drastis, kok para politisi malah sibuk berkasak-kusuk membahas Pilpres 2024. Tidak etis," kata Herzaky melanjutkan.

Baca juga: PDI-P Akui Sulit Berkoalisi dengan PKS dan Demokrat

Herzaky menuturkan, saat ini partainya masih fokus membantu masyarakat yang kesulitan akibat pandemi Covid-19. 

Fokus ini sebagaimana instruksi Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono.

Herzaky pun mengimbau seluruh partai koalisi pendukung pemerintah untuk mendukung penuh kebijakan Preisden Joko Widodo, khususnya program-program dalam masa pandemi.

"Jangan ada yang menghambat program pemerintah sebagaimana telah didukung juga oleh seluruh Partai, termasuk Demokrat, dalam upaya melawan pandemi sekaligus mengatasi kesulitan ekonomi saat ini," ujar dia.

Baca juga: Peluang Koalisi PDI-P-Gerindra pada 2024 Makin Kuat, Opsi Jokowi-Prabowo atau Prabowo-Puan?

Herzaky mengatakan, disayangkan apabila perilaku yang menghambat kebijakan dan program pemerintah justru dilakukan oleh partai pendukung pemerintah.

Ia juga mengingatkan, urusan Pemilihan Presiden 2024 adalah urusan rakyat di mana rakyat sendiri yang akan menentukan pilihannya.

Diberitakan sebelumnya, Hasto mengakui partainya sulit untuk berkoalisi dengan PKS dan Partai Demokrat, dua partai yang kini berada di luar pemerintah.

Alasannya, PDI-P memiliki basis ideologi yang berbeda dengan PKS.

Baca juga: Presiden PKS Sebut Anies Berpeluang Menang pada Pilpres 2024

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Nasional
Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau 'Ge-er'

Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau "Ge-er"

Nasional
Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Nasional
Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Nasional
JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin 'Merampok'

JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin "Merampok"

Nasional
Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Nasional
Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Nasional
Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Nasional
Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Nasional
BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

Nasional
Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

Nasional
Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

Nasional
Polri Akan Gelar Operasi Puri Agung 2024, Kawal World Water Forum Ke-10 di Bali

Polri Akan Gelar Operasi Puri Agung 2024, Kawal World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Prabowo Guncangkan Badan Surya Paloh, Sama seperti Anies Kemarin

Prabowo Guncangkan Badan Surya Paloh, Sama seperti Anies Kemarin

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com