Abdee 'Slank' Jadi Komisaris Telkom Hanya Bagi-bagi Jabatan, Telkom Jadi Korban

Kompas.com - 29/05/2021, 12:40 WIB
Abdee Slank menghadiri jumpa pers untuk konser HUT ke-35 Slank yang bertajuk Indonesia Now di Sallo Innyan di kawasan Tebet Timur,  Jakarta Selatan,  Selasa, (16/10/2018). Kompas.com/Tri Susanto SetiawanAbdee Slank menghadiri jumpa pers untuk konser HUT ke-35 Slank yang bertajuk Indonesia Now di Sallo Innyan di kawasan Tebet Timur,  Jakarta Selatan,  Selasa, (16/10/2018).

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi VI DPR Amin Ak mengkritik keputusan Menteri BUMN Erick Thohir mengangkat musisi Abdee 'Slank' sebagai komisaris PT Telkom Indonesia.

Amin menilai, keputusan tersebut hanya didasarkan pada kontribusi Abdee memenangkan Presiden Joko Widodo dalam dua pemilihan presiden, bukan karena kompetensinya.

"Menurut saya pertimbangan yang digunakan oleh Menteri BUMN bukan kompetensi tapi kontribusi pada pemenangan saat Pilpres atau kedekatan yang bersangkutan dengan Presiden Joko Widodo," kata Amin saat dihubungi Kompas.com, Sabtu (29/5/2021).

Baca juga: Angkat Abdee Slank Jadi Komisaris Telkom, Erick Thohir Dinilai Tak Pahami Batin Masyarakat

Amin pun menyoroti banyaknya pendukung dan relawan Jokowi yang kini duduk di kursi komisaris perusahaan pelat merah tanpa memperhatikan kesesuaian kompetensi dengan bisnis perusahaan.

Menurut Amin, hal itu tiak sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik atau good corporate governance (GCG).

"Diingkarinya prinsip-prinsip GCG ini yang menjadikan banyak BUMN kita jalannya tertatih-tatih dan menderita rugi," kata dia.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Baca juga: Mengingat Kembali Peran Abdee Slank Menangkan Jokowi Dua Kali Pilpres


Politikus Partai Keadilan Sejahtera itu mengaku tidak mempersoalkan sikap pemerintah yang membagi-bagikan jatah direksi atau komisaris BUMN kepada relawan atau pendukung selama memperhatikan prinsip profesionalisme.

"Dengan demikian keberadaan yang bersangkutan baik sebagai direksi atau komisaris benar-benar mendukung terhadap pencapaian tujuan perusahaan. Bukan hanya menambah beban (pengeluaran) negara," ujar Amin.

Seperti diketahui, pengangkatan Abdee sebagai komisaris Telkom menambah panjang daftar pendukung dan relawan Jokowi yang mendapat jabatan komisaris.

Baca juga: Abdee Slank Jadi Komisaris Telkom, Pengamat: Tak Lebih dari Bagi-bagi Kue

Selain Abdee, ada sejumlah nama pendukung Jokowi yang telah lebih dulu menjadi komisaris perusahaan pelat merah.

Antara lain Fadjroel Rachman selaku Komisaris Utama Adhi Karya, Andi Gani Nena Wea selaku Presiden Komisaris PT Pembangunan Perumahan, dan Ulin Yusron sebagai komisaris di PT Pengembangan Pariwisata Indonesia.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Beri Kuliah Umum, Gus Menteri Paparkan 3 Poin Kebijakan Pembangunan Desa

Beri Kuliah Umum, Gus Menteri Paparkan 3 Poin Kebijakan Pembangunan Desa

Nasional
KPK Jebloskan Eks Dirut PT DI Budi Santoso ke Lapas Sukamiskin

KPK Jebloskan Eks Dirut PT DI Budi Santoso ke Lapas Sukamiskin

Nasional
 Pimpinan Komisi IX: Ketegasan dan Kedisiplinan Jadi Kunci Sukses PPKM Mikro

Pimpinan Komisi IX: Ketegasan dan Kedisiplinan Jadi Kunci Sukses PPKM Mikro

Nasional
UPDATE 24 Juni: 12.838.745 Orang Sudah Divaksin Covid-19 Dosis Kedua

UPDATE 24 Juni: 12.838.745 Orang Sudah Divaksin Covid-19 Dosis Kedua

Nasional
Satgas: Pandemi Covid-19 Hampir Mencapai Puncaknya

Satgas: Pandemi Covid-19 Hampir Mencapai Puncaknya

Nasional
UPDATE 24 Juni: Sebaran 20.574 Kasus Harian Covid-19 di Indonesia, Jakarta Tembus 7.500 Kasus

UPDATE 24 Juni: Sebaran 20.574 Kasus Harian Covid-19 di Indonesia, Jakarta Tembus 7.500 Kasus

Nasional
Kasus Covid-19 di Pulau Jawa Meningkat 2 Kali Lipat Dibanding Minggu Lalu

Kasus Covid-19 di Pulau Jawa Meningkat 2 Kali Lipat Dibanding Minggu Lalu

Nasional
Kasus Covid-19 Kembali Catat Rekor, Ini Respons Istana

Kasus Covid-19 Kembali Catat Rekor, Ini Respons Istana

Nasional
Komnas Perempuan: Tak Ada Satu Pun Pasal dalam RUU PKS yang Legalkan Zina

Komnas Perempuan: Tak Ada Satu Pun Pasal dalam RUU PKS yang Legalkan Zina

Nasional
UPDATE 24 Juni: Ada 171.542 Kasus Aktif Covid-19 Di Indonesia

UPDATE 24 Juni: Ada 171.542 Kasus Aktif Covid-19 Di Indonesia

Nasional
UPDATE 24 Juni: Total 136.896 Spesimen Covid-19 Diperiksa dalam Sehari

UPDATE 24 Juni: Total 136.896 Spesimen Covid-19 Diperiksa dalam Sehari

Nasional
Berkas Perkara Dilimpahkan ke Tipikor Palembang, Eks Bupati Muara Enim Juarsah Segera Disidang

Berkas Perkara Dilimpahkan ke Tipikor Palembang, Eks Bupati Muara Enim Juarsah Segera Disidang

Nasional
RSUP Fatmawati, RSUP Persahabatan, dan RSPI Sulianti Saroso Jadi RS Khusus Covid-19

RSUP Fatmawati, RSUP Persahabatan, dan RSPI Sulianti Saroso Jadi RS Khusus Covid-19

Nasional
Selidiki TWK Pegawai KPK, Komnas HAM Dalami Keterangan Pegawai yang Memenuhi Syarat

Selidiki TWK Pegawai KPK, Komnas HAM Dalami Keterangan Pegawai yang Memenuhi Syarat

Nasional
Mayoritas Langgar Imigrasi, 145 WNI Dipulangkan dari Malaysia

Mayoritas Langgar Imigrasi, 145 WNI Dipulangkan dari Malaysia

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X