Kasus Covid-19 di 5 Provinsi Berkontribusi Besar pada Peningkatan Keterisian Tempat Tidur RS Rujukan

Kompas.com - 29/05/2021, 11:53 WIB
Ilustrasi virus corona di Indonesia ShutterstockIlustrasi virus corona di Indonesia
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Satuas Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 mencatat, ada peningkatan keterisian tempat tidur sebesar 14,2 persen di rumah sakit rujukan Covid-19.

Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito mengatakan, peningkatan tersebut merupakan kontribusi dari lima provinsi.

"Peningkatan ini merupakan kontribusi dari lima provinsi karena mengalami kenaikan BOR (bed occupancy ratio) antara 18-23 persen dalam rentang waktu yang sama dengan kenaikan di tingkat nasional," kata Wiku dikutip dari keterangan tertulis, Sabtu (29/5/2021).

Baca juga: Terjadi Lonjakan Kasus Covid-19, Rumah Sakit di Kabupaten Kudus Hampir Penuh

Kelima provinsi itu yakni DKI Jakarta dengan keterisian tempat tidur isolasi naik 23,7 persen dari 3.108 menjadi 3.846 tempat tidur.

Kemudian, Jawa Barat naik 30,2 persen dari 3.003 menjadi 3.615, Jawa Tengah naik 23,14 persen dari 2.567 menjadi 3.161 tempat tidur.

Lalu Banten naik 21,2 persen dari 816 menjadi 959 dan DI Yogyakarta naik 18,8 persen dari 495 menjadi 585 tempat tidur terisi.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Data ini menandakan terjadi peningkatan kasus pada enam hari terakhir," ujar dia. 

"Ini artinya, peningkatan kasus juga terjadi pada pasien dengan gejala sedang dan berat sehingga membutuhkan ruang isolasi. Ini adalah alarm keras, terutama provinsi-provinsi di Pulau Jawa," kata Wiku.

Ia mengatakan, data yang disampaikan belum menggambarkan sepenuhnya perkembangan pada minggu kedua paska Idul Fitri.

Baca juga: Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 1.803.361 Orang, Tingkat Keterisian Tempat Tidur RS Naik

Namun, data penambahan kasus positif, kasus aktif, mobilitas penduduk, serta keterisian ruang isolasi memang sudah menunjukkan ada kenaikan.

Data ini juga menegaskan bahwa Pulau Jawa adalah kontributor terbesar penambahan kasus positif tingkat nasional.

Oleh karena itu, wiku menyarankan lima provinsi tersebut melakukan konsolidasi penanganan dengan baik antar jajaran pimpinan daerah.

"Manfaatkan forum komunikasi pimpinan daerah lintas wilayah tingkat provinsi, kabupaten/ kota agar dapat menghasilkan strategi pengendalian yang efektif," ucap Wiku.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kemenag: Asrama Haji Pondok Gede Memenuhi Syarat Sebagai Tempat Karantina Jemaah Umrah

Kemenag: Asrama Haji Pondok Gede Memenuhi Syarat Sebagai Tempat Karantina Jemaah Umrah

Nasional
Jokowi Wanti-wanti Anggota Korpri Tak Lakukan Pungli dan Persulit Masyarakat

Jokowi Wanti-wanti Anggota Korpri Tak Lakukan Pungli dan Persulit Masyarakat

Nasional
Kopassus dan Brimob Ribut di Papua, Anggota Komisi I: Jika Benar Dipicu Rokok, Sangat Memalukan

Kopassus dan Brimob Ribut di Papua, Anggota Komisi I: Jika Benar Dipicu Rokok, Sangat Memalukan

Nasional
Fadli Zon: Jangan Sampai Isu Palestina Terpinggirkan

Fadli Zon: Jangan Sampai Isu Palestina Terpinggirkan

Nasional
Kemenag Masih Bahas Skenario Penyelenggaraan Umrah di Masa Pandemi dengan Arab Saudi

Kemenag Masih Bahas Skenario Penyelenggaraan Umrah di Masa Pandemi dengan Arab Saudi

Nasional
Menteri PPPA Berharap Kepala Daerah Wujudkan Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak

Menteri PPPA Berharap Kepala Daerah Wujudkan Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak

Nasional
Bentrok Kopassus Vs Brimob, Panglima Andika: Proses Hukum Semua Oknum TNI yang Terlibat

Bentrok Kopassus Vs Brimob, Panglima Andika: Proses Hukum Semua Oknum TNI yang Terlibat

Nasional
Menteri PPPA Tekankan Pentingnya Akses Informasi Berkualitas bagi Anak

Menteri PPPA Tekankan Pentingnya Akses Informasi Berkualitas bagi Anak

Nasional
Kopassus Vs Brimob di Papua, Panglima TNI: Sedang Diproses Hukum

Kopassus Vs Brimob di Papua, Panglima TNI: Sedang Diproses Hukum

Nasional
Bentrok TNI-Polri Kembali Terjadi, Panglima dan Kapolri Diminta Lakukan Evaluasi Menyeluruh

Bentrok TNI-Polri Kembali Terjadi, Panglima dan Kapolri Diminta Lakukan Evaluasi Menyeluruh

Nasional
Jokowi: Saya Perintahkan Para Menteri Secepatnya Tindak Lanjuti Putusan MK soal UU Cipta Kerja

Jokowi: Saya Perintahkan Para Menteri Secepatnya Tindak Lanjuti Putusan MK soal UU Cipta Kerja

Nasional
Aturan Baru Masuk Indonesia: WNA dari 11 Negara Dilarang, Turis Asing Lainnya Harus Penuhi Syarat Ini

Aturan Baru Masuk Indonesia: WNA dari 11 Negara Dilarang, Turis Asing Lainnya Harus Penuhi Syarat Ini

Nasional
Kementerian PPPA: Tempat Kerja Lokasi Rentan Terjadi Kekerasan terhadap Perempuan

Kementerian PPPA: Tempat Kerja Lokasi Rentan Terjadi Kekerasan terhadap Perempuan

Nasional
Kronologi Bentrokan Kopassus dan Brimob akibat Perkara Rokok di Timika

Kronologi Bentrokan Kopassus dan Brimob akibat Perkara Rokok di Timika

Nasional
Varian Baru Omicron Disebut Lebih Menular, Cak Imin: Jangan Anggap Enteng

Varian Baru Omicron Disebut Lebih Menular, Cak Imin: Jangan Anggap Enteng

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.