KPK Duga Kasus Lahan Cengkareng dan Korupsi Lahan Munjul Libatkan Orang yang Sama

Kompas.com - 29/05/2021, 08:17 WIB
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan empat orang tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan tanah di Munjul, Pondok Ranggon, Cipayung, Jakarta Timur Tahun 2019 pada Kamis (27/5/2021). KOMPAS.com/IRFAN KAMILKomisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan empat orang tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan tanah di Munjul, Pondok Ranggon, Cipayung, Jakarta Timur Tahun 2019 pada Kamis (27/5/2021).
Penulis Irfan Kamil
|

JAKARTA, KOMPAS.comKomisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusut keterkaitan pelaku dan modus korupsi yang sama antara pengadaan lahan di Cengkareng, Jakarta Barat dan dugaan Korupsi Pengadaan lahan di Munjul, Jakarta Timur.

Bersamaan dengan itu, Bareskrim Polri juga mengusut dugaan korupsi pengadaan lahan di Cengkareng. 

Sementara itu, kasus pengadaan lahan di Munjul sudah naik ke tahap penyidikan dan KPK telah menetapkan tersangkanya.

"KPK masih koordinasi dan supervisi dengan Bareskrim terkait perkara yang Cengkareng," ucap Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK Ali Fikri kepada Kompas.com, Jumat (29/5/2021).

Baca juga: Perjalanan Kasus Dugaan Korupsi Pengadaan Lahan di Munjul hingga Penetapan Tersangka

KPK dan Polri sama-sama menyidik kasus dugaan korupsi terkait pengadaan tanah di Cengkareng, Jakarta Barat, senilai Rp 649 miliar.

Menurut Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron, KPK dan Polri berkoordinasi serta melakukan supervisi terkait kasus ini.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Ghufron berharap, kerja sama tersebut dapat membuat upaya pengungkapan kasus menjadi lebih efektif dan efisien.

"Sekali lagi kami berharap koordinasi ini kemudian bisa menemukan titik temu, kemudian kita gabungkan supaya lebih efektif dan efisiensinya penanganan perkara ini, karena modusnya sama, perlibatan orangnya juga sama," kata Ghufron.

"Itu sudah kami lakukan, tetapi masih proses koordinasi," ujar dia.

Terkait lahan di munjul, KPK menetapkan mantan Direktur Utama Perumda Pembangunan Sarana Jaya DKI, Yoory Corneles Pinontoan sebagai tersangka.

Selain Yoory, dalam kasus ini, KPK menetapkan tiga tersangka lain yakni Wakil direktur PT AP, Anja Runtuwene, Direktur PT AP, Tommy Adrian, dan Korporasi PT AP (Adonara Propertindo).

Baca juga: KPK Tetapkan Eks Dirut Perumda Pembangunan Sarana Jaya DKI Tersangka Pengadaan Lahan di Munjul

Para tersangka diduga telah menimbulkan kerugian negara setidak-tidaknya sebesar Rp 152,5 miliar.

Yoory Corneles Pinontoan dan tersangka lainnya disangkakan melanggar Pasal 2 Ayat (1) atau pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUH Pidana.



26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Azis Syamsuddin Diduga Tak Hanya Terlibat dalam Satu Kasus, MAKI Dorong KPK Lakukan Pengembangan

Azis Syamsuddin Diduga Tak Hanya Terlibat dalam Satu Kasus, MAKI Dorong KPK Lakukan Pengembangan

Nasional
Hilangnya Demokratisasi Internal Dinilai Jadi Penyebab Banyak Kader Parpol Korupsi

Hilangnya Demokratisasi Internal Dinilai Jadi Penyebab Banyak Kader Parpol Korupsi

Nasional
LBH Sebut Terima 390 Aduan Tindakan Sewenang-wenang Aparat dalam Aksi #ReformasiDikorupsi 2019

LBH Sebut Terima 390 Aduan Tindakan Sewenang-wenang Aparat dalam Aksi #ReformasiDikorupsi 2019

Nasional
IDAI Sebut Tak Diikutsertakan Susun Persyaratan PTM dari Sisi Kesehatan

IDAI Sebut Tak Diikutsertakan Susun Persyaratan PTM dari Sisi Kesehatan

Nasional
Ketua IDAI: Kita Tak Mau Syarat Kesehatan untuk Pelaksanaan PTM Didiskon

Ketua IDAI: Kita Tak Mau Syarat Kesehatan untuk Pelaksanaan PTM Didiskon

Nasional
UPDATE: Sebaran 86 Kasus Covid-19 Meninggal di Indonesia, Tertinggi di Papua dengan 10 Kasus

UPDATE: Sebaran 86 Kasus Covid-19 Meninggal di Indonesia, Tertinggi di Papua dengan 10 Kasus

Nasional
UPDATE 26 September: 48,5 Juta Orang Sudah Terima Vaksin Covid-19 Dosis Kedua

UPDATE 26 September: 48,5 Juta Orang Sudah Terima Vaksin Covid-19 Dosis Kedua

Nasional
UPDATE: Tambah 217.084, Total 38.076.424 Spesimen Covid-19 Sudah Diperiksa

UPDATE: Tambah 217.084, Total 38.076.424 Spesimen Covid-19 Sudah Diperiksa

Nasional
UPDATE 26 September: Sebaran 1.760 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di Jateng

UPDATE 26 September: Sebaran 1.760 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di Jateng

Nasional
UPDATE 26 September: 42.769 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 26 September: 42.769 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 26 September: Ada 380.082 Suspek Covid-19 di Tanah Air

UPDATE 26 September: Ada 380.082 Suspek Covid-19 di Tanah Air

Nasional
UPDATE 26 September: Tambah 2.976 Pasien Covid-19 Sembuh di Indonesia

UPDATE 26 September: Tambah 2.976 Pasien Covid-19 Sembuh di Indonesia

Nasional
UPDATE 26 September: Tambah 86, Total Pasien Covid-19 Meninggal 141.467 Orang

UPDATE 26 September: Tambah 86, Total Pasien Covid-19 Meninggal 141.467 Orang

Nasional
UPDATE 26 September: Tambah 1.760, Kasus Covid-19 di Tanah Air Kini 4.208.013

UPDATE 26 September: Tambah 1.760, Kasus Covid-19 di Tanah Air Kini 4.208.013

Nasional
Survei Indikator: Mayoritas Masyarakat Tidak Setuju Ada Vaksin Covid-19 Berbayar

Survei Indikator: Mayoritas Masyarakat Tidak Setuju Ada Vaksin Covid-19 Berbayar

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.