Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Saling Membuka Peluang, Akankah PDI-P dan Gerindra Usung Prabowo pada Pilpres 2024?

Kompas.com - 29/05/2021, 07:51 WIB
Ardito Ramadhan,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemilihan Presiden 2024 masih tiga tahun lagi, tetapi sejumlah partai politik agaknya telah memberi kode untuk berkoalisi dengan partai politik lainnya.

PDI Perjuangan dan Partai Gerindra misalnya, sama-sama membuka peluang untuk berkoalisi mengusung Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto pada pilpres mendatang.

Wacana koalisi dua partai yang pernah bersama pada Pemilihan Presiden 2009 itu pertama kali disampaikan oleh Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani.

"Hubungan kita yang baik dengan PDI-P, saudara-saudara semua tahu. Sejak beliau belum ditetapkan Menhan sampai sekarang, baik, tidak ada masalah,” kata Muzani, Kamis (27/5/2021), dikutip dari kompas.tv.

“Itu jadi kemungkinan adanya peluang untuk dimungkinkannya Pak Prabowo maju bersama PDI Perjuangan,” kata dia.

Baca juga: Soal Koalisi dengan Gerindra untuk Usung Prabowo, Hasto: Kami Membuka Diri

Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto pun memberi lampu hijau atas kemungkinan koalisi PDI-P dan Gerindra.

"Kami membuka diri, pernyataan dari Mas Muzani mungkin karena melihat bagaimana kedekatan hubungan antara Pak Prabowo dengan Ibu Megawati Soekarnoputri," kata Hasto dalam sebuah diskusi yang digelar PARA Syndicate, Jumat (28/5/2021).

Kendati demikian, Hasto menyebut, potensi koalisi antara PDI-P dan Gerindra tidak berkaitan dengan perjanjian "batu tulis" yang dibuat ketika kedua partai mengusung Megawati-Prabowo sebagai pasangan capres-cawapres pada Pilpres 2009.

Menurut Hasto, kesepakatan dalam perjanjian itu sudah tidak berlaku karena pasangan Mega-Prabowo kalah dalam pilpres tersebut.

"Pemilu sudah selesai 2009, sehingga syarat-syarat untuk menjalankan pemerintahan bersama ketika menang pemilu dan terbukti saat itu kita kalah," ucap Hasto.

Sementara itu, Muzani menyatakan, Gerindra belum membahas lebih lanjut soal kemungkinan bekerja sama dengan PDI-P pada Pilpres 2024 mendatang,

Baca juga: Wacana Koalisi PDI-P Gerindra Dinilai untuk Melihat Respons Publik

Menurut dia, Prabowo pun belum memutuskan apakah akan kembali mencalonkan diri sebagai presiden untuk ketiga kalinya meski ada keinginan dari kader-kader Gerindra agar Prabowo kembali maju.

"Pak Prabowo meminta kader sabar, jangan grasa-grusu. Pak Prabowo minta diberi kesempatan, 'saya (Prabowo) menyelesaikan tugas yang diberikan Presiden sebagai Menhan. Kemudian pada waktunya, saya akan menjawab kader'," kata Muzani menirukan ucapan Prabowo.

PDI-P mesti rela

Menanggapi wacana koalisi PDI-P dan Gerindra untuk mengusung Prabowo, pengamat politik dari Universitas Paramadina Hendri Satrio menilai, hal itu bukan mustahil selama PDI-P rela menempatkan kadernya di posisi calon wakil presiden.

"Apakah PDI-P dan Gerindra akan bersatu pada 2024? Saya yakin akan bersatu bila PDI Perjuangan rela nomor dua dan Gerindra nomor satu," kata Hendri saat dihubungi Kompas.com, Jumat (28/5/2021).

Menurut Hendri, hal itu menjadi tantangan karena sejarah mencatat PDI-P selalu mengusung kadernya sendiri sebagai calon presiden di setiap pemilihan presiden.

Pada Pilpres 2004 dan 2009, PDI-P mengusung Megawati Soekarnoputri sebagai capres, sedangkan pada Pilpres 2014 dan 2019 PDI-P mengusung Joko Widodo.

"Hasilnya ya ada menang ada kalah, cuma kan tetap kebanggaan mengusung kader sebagai RI-1," ujar Hendri.

Baca juga: Hasto Sebut PDI-P dan PAN Cocok Kerja Sama, apalagi Setelah Amien Rais Hengkang

Ia mengatakan, alternatif lain yang mungkin terjadi adalah PDI-P tetap mengusung kadernya sebagai calon presiden, sedangkan posisi calon wakil presiden diserahkan kepada Gerindra.

"Kalau PDI Perjuangan tetap nomor satu, maka bisa bersatu, Gerindra tidak mengusung Pak Prabowo, tetapi bisa saja Mas Sandi Uno. Atau yang ketiga, mereka benar-benar kembali berpisah bertarung di jalan masing-masing," kata dia.

Apabila koalisi PDI-P dan Gerindra kandas, Hendri menilai kans Prabowo memenangi pilpres akan menipis karena pemilihnya diperkirakan hanya berasal dari konstituen Gerindra.

"Kalaupun bertarung di jalan masing-masing, pasti juga akan berat buat Gerindra mendapatkan suara karena mereka (pemilih) sudah tahu nanti siapa pun yang diusung oleh Gerindra, ujung-ujungnya akan bersama dengan pemerintahan," kata Hendri.

Kesamaan ideologis

Di samping itu, Hasto memastikan, partainya akan membangun koalisi dengan partai lain agar Pilpres 2024 hanya diikuti oleh dua pasang calon dan tidak ada putaran kedua.

"Kami akan membangun koalisi sehingga paling tidak pemilu ke depan itu hanya diikuti oleh dua pasangan calon, jadi tidak akan ada pemilu presiden dua ronde," ujar Hasto.

Menurut Hasto, pilpres sebaiknya digelar satu putaran saja supaya energi bangsa Indonesia dapat difokuskan untuk mengatasi berbagai persoalan yang ada.

Baca juga: PDI-P Akui Sulit Berkoalisi dengan PKS dan Demokrat

Hasto pun membeberkan sejumlah syarat bagi partai lain untuk berkoalisi bagi PDI-P, salah satunya adalah kesamaan ideologi.

"Harus ada kesamaan dalam mekanisme kerja platform perjuangan dari partai terhadap cita-cita yang diperjuangkan bersama," ujar Hasto.

Selain kesamaan ideologi, Hasto menyebut kedekatan kultural, kekuatan organisasi, kedekatan basis massa, serta kedekatan dari aspek strategi untuk memperluas basis massa juga menjadi faktor yang dipertimbangkan untuk membangun koalisi.

Ia menyebut, selain Partai Gerindra, ada sejumlah partai yang cocok untuk berkoalisi dengan PDI-P antara lain Partai Amanat Nasional, Partai Persatuan Pembangunan, dan Partai Kebangkitan Bangsa.

Namun, Hasto mengakui, partainya sulit untuk berkoalisi dengan Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Demokrat, dua partai yang kini berada di luar pemerintah.

Alasannya, PDI-P memiliki basis ideologi yang berbeda dengan PKS.

Baca juga: Gerindra Buka Peluang Usung Prabowo Bersama PDI-P, Pengamat: Terwujud bila PDI-P Rela Nomor Dua

Sementara itu, ia menilai Partai Demokrat merupakan partai elektoral, berbeda dengan PDI-P yang adalah partai ideologi.

"Dengan Demokrat berbeda, basisnya berbeda, partai elektoral. Kami adalah partai ideologi, tapi kami juga bertumpu pada kekuatan massa, sehingga kami tegaskan, dari DNA-nya berbeda kami dengan Partai Demokrat," kata dia.

Dengan perbedaan-perbedaan di atas, ia berharap tidak ada pihak-pihak yang ingin menjodoh-jodohkan PDI-P dengan PKS dan Demokrat.

"Ini tegas-tegas saja, supaya tidak ada juru nikah yang ingin mempertemukan hal tersebut karena beda, karakternya beda," kata dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Banjir “Amicus Curiae”, Akankah Lahir “Pahlawan” Pengadilan?

Banjir “Amicus Curiae”, Akankah Lahir “Pahlawan” Pengadilan?

Nasional
Tanggal 22 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 22 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
TNI Tembak 2 Anggota OPM yang Serang Pos Prajurit di Paro Nduga, tapi Berhasil Melarikan Diri

TNI Tembak 2 Anggota OPM yang Serang Pos Prajurit di Paro Nduga, tapi Berhasil Melarikan Diri

Nasional
Sebut Jaksa TI Tak Punya Mercy, KPK: Foto di Rumah Tetangga

Sebut Jaksa TI Tak Punya Mercy, KPK: Foto di Rumah Tetangga

Nasional
Kasus Korupsi Timah, Kejagung Dalami Kepemilikan Jet Pribadi Harvey Moeis

Kasus Korupsi Timah, Kejagung Dalami Kepemilikan Jet Pribadi Harvey Moeis

Nasional
Prabowo Minta Pendukung Tak Gelar Aksi saat MK Bacakan Putusan Sengketa Pilpres 2024

Prabowo Minta Pendukung Tak Gelar Aksi saat MK Bacakan Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Demokrat Sampaikan Kriteria Kadernya yang Bakal Masuk Kabinet Mendatang

Demokrat Sampaikan Kriteria Kadernya yang Bakal Masuk Kabinet Mendatang

Nasional
Antam Fokus Eksplorasi 3 Komoditas, Pengeluaran Preliminary Unaudited  Capai Rp 17,43 Miliar

Antam Fokus Eksplorasi 3 Komoditas, Pengeluaran Preliminary Unaudited Capai Rp 17,43 Miliar

Nasional
KPK Akan Panggil Kembali Gus Muhdlor sebagai Tersangka Pekan Depan

KPK Akan Panggil Kembali Gus Muhdlor sebagai Tersangka Pekan Depan

Nasional
Gibran Dikabarkan Ada di Jakarta Hari Ini, TKN: Agenda Pribadi

Gibran Dikabarkan Ada di Jakarta Hari Ini, TKN: Agenda Pribadi

Nasional
Unjuk Rasa di Patung Kuda Diwarnai Lempar Batu, TKN Minta Pendukung Patuhi Imbauan Prabowo

Unjuk Rasa di Patung Kuda Diwarnai Lempar Batu, TKN Minta Pendukung Patuhi Imbauan Prabowo

Nasional
Pemerintahan Baru Indonesia dan Harapan Perdamaian Rusia-Ukraina

Pemerintahan Baru Indonesia dan Harapan Perdamaian Rusia-Ukraina

Nasional
Prabowo Terima Kunjungan Eks PM Inggris Tony Blair di Kemenhan, Ini yang Dibahas

Prabowo Terima Kunjungan Eks PM Inggris Tony Blair di Kemenhan, Ini yang Dibahas

Nasional
KPK Sebut Surat Sakit Gus Muhdlor Ganjil: Agak Lain Suratnya, Sembuhnya Kapan Kita Enggak Tahu

KPK Sebut Surat Sakit Gus Muhdlor Ganjil: Agak Lain Suratnya, Sembuhnya Kapan Kita Enggak Tahu

Nasional
Panglima AL Malaysia Datang ke Indonesia, Akan Ikut Memperingati 3 Tahun KRI Nanggala

Panglima AL Malaysia Datang ke Indonesia, Akan Ikut Memperingati 3 Tahun KRI Nanggala

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com