Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Saling Membuka Peluang, Akankah PDI-P dan Gerindra Usung Prabowo pada Pilpres 2024?

Kompas.com - 29/05/2021, 07:51 WIB
Ardito Ramadhan,
Icha Rastika

Tim Redaksi

"Apakah PDI-P dan Gerindra akan bersatu pada 2024? Saya yakin akan bersatu bila PDI Perjuangan rela nomor dua dan Gerindra nomor satu," kata Hendri saat dihubungi Kompas.com, Jumat (28/5/2021).

Menurut Hendri, hal itu menjadi tantangan karena sejarah mencatat PDI-P selalu mengusung kadernya sendiri sebagai calon presiden di setiap pemilihan presiden.

Pada Pilpres 2004 dan 2009, PDI-P mengusung Megawati Soekarnoputri sebagai capres, sedangkan pada Pilpres 2014 dan 2019 PDI-P mengusung Joko Widodo.

"Hasilnya ya ada menang ada kalah, cuma kan tetap kebanggaan mengusung kader sebagai RI-1," ujar Hendri.

Baca juga: Hasto Sebut PDI-P dan PAN Cocok Kerja Sama, apalagi Setelah Amien Rais Hengkang

Ia mengatakan, alternatif lain yang mungkin terjadi adalah PDI-P tetap mengusung kadernya sebagai calon presiden, sedangkan posisi calon wakil presiden diserahkan kepada Gerindra.

"Kalau PDI Perjuangan tetap nomor satu, maka bisa bersatu, Gerindra tidak mengusung Pak Prabowo, tetapi bisa saja Mas Sandi Uno. Atau yang ketiga, mereka benar-benar kembali berpisah bertarung di jalan masing-masing," kata dia.

Apabila koalisi PDI-P dan Gerindra kandas, Hendri menilai kans Prabowo memenangi pilpres akan menipis karena pemilihnya diperkirakan hanya berasal dari konstituen Gerindra.

"Kalaupun bertarung di jalan masing-masing, pasti juga akan berat buat Gerindra mendapatkan suara karena mereka (pemilih) sudah tahu nanti siapa pun yang diusung oleh Gerindra, ujung-ujungnya akan bersama dengan pemerintahan," kata Hendri.

Kesamaan ideologis

Di samping itu, Hasto memastikan, partainya akan membangun koalisi dengan partai lain agar Pilpres 2024 hanya diikuti oleh dua pasang calon dan tidak ada putaran kedua.

"Kami akan membangun koalisi sehingga paling tidak pemilu ke depan itu hanya diikuti oleh dua pasangan calon, jadi tidak akan ada pemilu presiden dua ronde," ujar Hasto.

Menurut Hasto, pilpres sebaiknya digelar satu putaran saja supaya energi bangsa Indonesia dapat difokuskan untuk mengatasi berbagai persoalan yang ada.

Baca juga: PDI-P Akui Sulit Berkoalisi dengan PKS dan Demokrat

Hasto pun membeberkan sejumlah syarat bagi partai lain untuk berkoalisi bagi PDI-P, salah satunya adalah kesamaan ideologi.

"Harus ada kesamaan dalam mekanisme kerja platform perjuangan dari partai terhadap cita-cita yang diperjuangkan bersama," ujar Hasto.

Selain kesamaan ideologi, Hasto menyebut kedekatan kultural, kekuatan organisasi, kedekatan basis massa, serta kedekatan dari aspek strategi untuk memperluas basis massa juga menjadi faktor yang dipertimbangkan untuk membangun koalisi.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Gibran Dampingi Prabowo ke Bukber Golkar, Absen Saat Acara PAN dan Demokrat

Gibran Dampingi Prabowo ke Bukber Golkar, Absen Saat Acara PAN dan Demokrat

Nasional
Prabowo: Kita Timnya Jokowi, Kita Harus Perangi Korupsi

Prabowo: Kita Timnya Jokowi, Kita Harus Perangi Korupsi

Nasional
Freeport Indonesia Berbagi Bersama 1.000 Anak Yatim dan Dhuafa

Freeport Indonesia Berbagi Bersama 1.000 Anak Yatim dan Dhuafa

Nasional
Komisi V DPR Apresiasi Kesiapan Infrastruktur Jalan Nasional Capai 98 Persen Jelang Arus Mudik-Balik

Komisi V DPR Apresiasi Kesiapan Infrastruktur Jalan Nasional Capai 98 Persen Jelang Arus Mudik-Balik

Nasional
Pakar: Jadi Subyek yang Dituduh, Mestinya Presiden Dihadirkan pada Sidang Sengketa Pilpres

Pakar: Jadi Subyek yang Dituduh, Mestinya Presiden Dihadirkan pada Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
Dukung Prabowo dan Megawati Bertemu, Airlangga Singgung Periode Kritis RI 10 Tahun ke Depan

Dukung Prabowo dan Megawati Bertemu, Airlangga Singgung Periode Kritis RI 10 Tahun ke Depan

Nasional
Prabowo: Saya dan Gibran Manusia Biasa, Kami Butuh Bantuan dan Nasihat

Prabowo: Saya dan Gibran Manusia Biasa, Kami Butuh Bantuan dan Nasihat

Nasional
Diminta Kubu Anies Jadi Saksi Sengketa Pilpres 2024, Airlangga Tunggu Undangan MK

Diminta Kubu Anies Jadi Saksi Sengketa Pilpres 2024, Airlangga Tunggu Undangan MK

Nasional
Pakar Sebut Kesaksian 4 Menteri di Sidang Sengketa Pilpres Penting, Bisa Ungkap Politisasi Bansos

Pakar Sebut Kesaksian 4 Menteri di Sidang Sengketa Pilpres Penting, Bisa Ungkap Politisasi Bansos

Nasional
Prabowo Bilang Demokrasi Tidak Mudah, tetapi Paling Dikehendaki Rakyat

Prabowo Bilang Demokrasi Tidak Mudah, tetapi Paling Dikehendaki Rakyat

Nasional
Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

Nasional
Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Nasional
Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Nasional
KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

Nasional
Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com