Kompas.com - 28/05/2021, 18:07 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional (PAN) Eddy Soeparno mengajak semua pihak agar tidak terjebak atau menghindari politik identitas, terkhusus menjelang Pemilu 2024 dan Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Sebab menurutnya, politik identitas itu terbukti telah memecah belah bangsa, bahkan tidak mencerdaskan.

"Kita di 2024 jangan lagi terjebak pada politik aliran, politik identitas. Itu politik membelah, tidak mencerdaskan, tidak mencerahkan," kata Eddy dalam diskusi virtual Para Syndicate bertajuk "Membaca Dinamika Partai & Soliditas Koalisi Menuju 2024", Jumat (28/5/2021).

Baca juga: Ray Rangkuti: Luka akibat Politik Identitas Pilkada DKI 2017 Belum Sembuh

Menguatkan argumennya, Eddy pun menyinggung saat Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI 2017 dan Pilpres 2019.

Ia mengatakan, dua pemilihan itu sangat marak politik aliran atau politik identitas. Bahkan, dampak dari politik identitas di dua Pemilu terasa hingga kini.

"Sampai sekarang kita masih rasakan akibat dari politik identitas Pilkada DKI dan yang sangat marak saat Pilpres 2019. Ini sangat terasa sekali bahwa lukanya dalam," ujarnya.

Eddy mengingatkan, politik identitas yang masih terasa itu justru tidak berdampak apa pun pada elite politik.

Ia menilai hal tersebut dari cepat menyatunya Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno dengan Joko Widodo dan Ma'ruf Amin yang saat itu justru menjadi lawan politik pada Pilpres 2019.

Prabowo dan Sandi diketahui saat ini merupakan dua menteri yang bekerja untuk kabinet Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin.

"Kita lihat, kalau elitenya itu gampang, elite cepat menyatu. Sedangkan elite di bawah ini yang kelihatannya kok sulit untuk kemudian membutuhkan waktu menyembuhkan luka," kata dia.

"Kita lihat, elite bahkan sudah menyatu. Bahkan, capres dan cawapres yang didukung oleh PAN kala itu, bahkan sekarang sudah bergabung di kabinet," sambungnya.

Untuk itu, ia mengingatkan sekali lagi kepada semua pihak agar tidak terjebak dalam politik aliran atau politik identitas.

Sebab, politik identitas dapat memecah belah bangsa, sedangkan aktor atau elit politik yang bermain cepat menyatu atau tak merasakan dampaknya.

"Nah, inilah suatu kenyataan yang ingin kita perbaiki ke depannya. Jangan sampai kita terjebak kembali dalam politik identitas, dan politik aliran itu," tuturnya.

Menghindari politik identitas, PAN mengusung dan mengajukan pentingnya politik gagasan atau politik ide.

Menurut Eddy, politik gagasan dapat mencapai apa yang ingin dicapai partai untuk masyarakat dengan cara membawa ide.

Baca juga: Saling Bertemu, Golkar dan PKS Sepakat Jauhi Politik Identitas

"Jadi politik gagasan itu apa yang kita ingin capai untuk masyarakat, ya itulah yang akan kita sampaikan. Dan menurut kami, itulah merupakan bagian dari tugas dan fungsi partai politik untuk memberikan pendidikan politik kepada masyarakat," kata Eddy.

Ia mengatakan, politik gagasan itu diperlukan pula agar tidak ada lagi istilah 'Cebong dan Kampret' pada Pilpres mendatang.

"Saya kira, itu merupakan permasalahan besar yang akan kita ulang kembali jika politik identitas kembali digaungkan. Mudah-mudahan itu tidak kejadian," tutur Eddy.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan Video Lainnya >

Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Bawaslu: Gugatan Sengketa Partai Republiku, PKP, Prima, dan Parsindo Tak Bisa Diterima

Bawaslu: Gugatan Sengketa Partai Republiku, PKP, Prima, dan Parsindo Tak Bisa Diterima

Nasional
Arahan Jokowi ke Relawan Soal Pilih Presiden: Dari yang Senang Blusukan hingga Rambut Penuh Uban

Arahan Jokowi ke Relawan Soal Pilih Presiden: Dari yang Senang Blusukan hingga Rambut Penuh Uban

Nasional
Jokowi Lempar Jaket G20, Relawan Heboh Berebutan

Jokowi Lempar Jaket G20, Relawan Heboh Berebutan

Nasional
BNPB: Korban Hilang Gempa Cianjur Terisa 14 Orang

BNPB: Korban Hilang Gempa Cianjur Terisa 14 Orang

Nasional
Korban Gempa Cianjur Masih Bertambah: 318 Meninggal, 7.729 Luka-Luka

Korban Gempa Cianjur Masih Bertambah: 318 Meninggal, 7.729 Luka-Luka

Nasional
Cerita Jokowi yang Tak Minder Saat Bersalaman dengan Para Pemimpin G20

Cerita Jokowi yang Tak Minder Saat Bersalaman dengan Para Pemimpin G20

Nasional
BERITA FOTO: Relawan Jokowi Deklarasikan ''2024 Manut Jokowi''

BERITA FOTO: Relawan Jokowi Deklarasikan ''2024 Manut Jokowi''

Nasional
Lima Hari Pasca-gempa Cianjur, 73.525 Jiwa Masih Mengungsi

Lima Hari Pasca-gempa Cianjur, 73.525 Jiwa Masih Mengungsi

Nasional
Respons Pengacara Ferdy Sambo soal Isu Belanja Bulanan Kliennya Capai Rp 600 Juta

Respons Pengacara Ferdy Sambo soal Isu Belanja Bulanan Kliennya Capai Rp 600 Juta

Nasional
BERITA FOTO: Jokowi Temu Kangen Ribuan Relawan Se-Indonesia di GBK

BERITA FOTO: Jokowi Temu Kangen Ribuan Relawan Se-Indonesia di GBK

Nasional
Jokowi Ungkap Prinsip Paling Penting yang Harus Dimiliki Presiden Selanjutnya, Apa Itu?

Jokowi Ungkap Prinsip Paling Penting yang Harus Dimiliki Presiden Selanjutnya, Apa Itu?

Nasional
Di GBK, Relawan Jokowi Deklarasikan '2024 Manut Jokowi'

Di GBK, Relawan Jokowi Deklarasikan "2024 Manut Jokowi"

Nasional
Buntut Tambang Ilegal, Jatam Dorong Kapolri Konsistensi Bersih-Bersih Kepolisian

Buntut Tambang Ilegal, Jatam Dorong Kapolri Konsistensi Bersih-Bersih Kepolisian

Nasional
Buntut Isu Tambang Ilegal di Kaltim, Bareskrim Akan Layangkan Panggilan Kedua ke Ismail Bolong

Buntut Isu Tambang Ilegal di Kaltim, Bareskrim Akan Layangkan Panggilan Kedua ke Ismail Bolong

Nasional
Jatam Ungkap Peran Polisi dalam Kasus Tambang Ilegal, Mulai dari Beking hingga Jadi Pemodal

Jatam Ungkap Peran Polisi dalam Kasus Tambang Ilegal, Mulai dari Beking hingga Jadi Pemodal

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.