Kompas.com - 28/05/2021, 17:50 WIB
Sekjen DPP PDI-P Hasto Kristiyanto dalam konferensi pers pengumuman paslon Pilkada 2020, Rabu (2/9/2020). Dokumen DPP PDI-PSekjen DPP PDI-P Hasto Kristiyanto dalam konferensi pers pengumuman paslon Pilkada 2020, Rabu (2/9/2020).
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengatakan, partainya akan membangun koalisi dengan partai lain pada Pemilihan Presiden 2024 mendatang.

Hasto mengatakan, koalisi dibangun agar Pilpres 2024 hanya diikuti oleh dua pasang calon dan tidak ada putaran kedua.

"Kami akan membangun koalisi sehingga paling tidak pemilu ke depan itu hanya diikuti oleh dua pasangan calon, jadi tidak akan ada pemilu presiden dua ronde," kata Hasto dalam sebuah diskusi yang diselenggarakan PARA Syndicate, Jumat (28/5/2021).

Menurut Hasto, pilpres sebaiknya digelar satu putaran saja supaya energi bangsa Indonesia dapat difokuskan untuk mengatasi berbagai persoalan yang ada.

"Apalagi kita lihat ada ketegangan saat ini di Laut Tiongkok Selatan, ada ketegangan di Timur Tengah, itu memerlukan campur tangan Indonesia agar masalah Palestina bisa selesai," ujar Hasto.

Baca juga: Hasto Sebut PDI-P dan PAN Cocok Kerja Sama, apalagi Setelah Amien Rais Hengkang

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Hasto pun membeberkan sejumlah syarat bagi partai lain untuk berkoalisi bagi PDI-P, salah satunya adalah kesamaan ideologi.

"Harus ada kesamaan dalam mekanisme kerja platform perjuangan dari partai terhadap cita-cita yang diperjuangkan bersama," ujar Hasto.

Selain kesamaan ideologi, Hasto menyebut kedekatan kultural, kekuatan organisasi, kedekatan basis massa, serta kedekatan dari aspek strategi untuk memperluas basis massa juga menjadi faktor yang dipertimbangkan untuk membangun koalisi.

Ia menyebut, ada sejumlah partai yang cocok untuk berkoalisi dengan PDI-P antara lain Partai Amanat Nasional, Partai Persatuan Pembangunan, dan Partai Kebangkitan Bangsa.

Selain itu, ia juga menyebut partainya membuka diri untuk berkoalisi dengan Partai Gerindra karena hubungan baik antar kedua ketua umum partai.

Namun, Hasto mengakui PDI-P tidak cocok berkoalisi dengan Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Demokrat karena perbedaan ideologi.

"Ini tegas-tegas saja, supaya tidak ada juru nikah yang ingin mempertemukan hal tersebut karena beda, karakternya beda," kata dia.



25th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Wakil Ketua MPR: Permasalahan Kesetaraan Gender Harus Segera Diselesaikan

Wakil Ketua MPR: Permasalahan Kesetaraan Gender Harus Segera Diselesaikan

Nasional
Survei Sebut Pendukung PDI-P dan Golkar Setuju Presiden Tiga Periode, Jokpro 2024: Cepat atau Lambat, Partai Lain Akan Bergabung

Survei Sebut Pendukung PDI-P dan Golkar Setuju Presiden Tiga Periode, Jokpro 2024: Cepat atau Lambat, Partai Lain Akan Bergabung

Nasional
Kemenkes: Penurunan Kasus Covid-19 di Indonesia Belum Capai Ketentuan WHO

Kemenkes: Penurunan Kasus Covid-19 di Indonesia Belum Capai Ketentuan WHO

Nasional
Masyarakat yang Tidak Punya NIK Bisa Ikut Vaksinasi Covid-19 dengan Disdukcapil

Masyarakat yang Tidak Punya NIK Bisa Ikut Vaksinasi Covid-19 dengan Disdukcapil

Nasional
Tanggapi Arteria soal Pesawat Kepresidenan, Demokrat: Keliru jika Salahkan SBY, Harusnya Berterima Kasih

Tanggapi Arteria soal Pesawat Kepresidenan, Demokrat: Keliru jika Salahkan SBY, Harusnya Berterima Kasih

Nasional
Menko PMK Minta Puskesmas Siapkan Obat Antivirus dan Oksigen untuk Pasien Covid-19

Menko PMK Minta Puskesmas Siapkan Obat Antivirus dan Oksigen untuk Pasien Covid-19

Nasional
Cegah Penurunan Populasi Ikan Selar Bentong, Kementerian KP Lakukan Penelitian

Cegah Penurunan Populasi Ikan Selar Bentong, Kementerian KP Lakukan Penelitian

Nasional
Soal Informasi Bantuan Kuota Internet, Nadiem: Harus Resmi dari Kemendikbud, Bersumber dari Satu Situs

Soal Informasi Bantuan Kuota Internet, Nadiem: Harus Resmi dari Kemendikbud, Bersumber dari Satu Situs

Nasional
Anies Bolehkan Warga yang Sudah Divaksin Pergi ke Mana Saja, Ini Kata Kemenkes

Anies Bolehkan Warga yang Sudah Divaksin Pergi ke Mana Saja, Ini Kata Kemenkes

Nasional
Calon Hakim Agung Ini Nilai Terlalu Banyak OTT KPK Akan Berdampak ke Investasi

Calon Hakim Agung Ini Nilai Terlalu Banyak OTT KPK Akan Berdampak ke Investasi

Nasional
Diperiksa KPK Terkait Kasus Pengaturan Proyek di Indramayu, Dedi Mulyadi: Ada 3 Pertanyaan

Diperiksa KPK Terkait Kasus Pengaturan Proyek di Indramayu, Dedi Mulyadi: Ada 3 Pertanyaan

Nasional
Anies-AHY Paling Dipilih Rakyat Versi Survei, PPP: Biasa Saja, Survei Bukan Cerminan Hasil Pemilu

Anies-AHY Paling Dipilih Rakyat Versi Survei, PPP: Biasa Saja, Survei Bukan Cerminan Hasil Pemilu

Nasional
Kemendikbud Ristek Kembali Beri Bantuan Kuota, Begini Syaratnya

Kemendikbud Ristek Kembali Beri Bantuan Kuota, Begini Syaratnya

Nasional
Calon Hakim Agung Ini Nilai Restorastive Justice Pendekatan Utama Selesaikan Pidana Anak

Calon Hakim Agung Ini Nilai Restorastive Justice Pendekatan Utama Selesaikan Pidana Anak

Nasional
Lonjakan Kasus Covid-19 di NTB, Sumbawa Disebut Kekurangan Dokter

Lonjakan Kasus Covid-19 di NTB, Sumbawa Disebut Kekurangan Dokter

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X