Tolak Pemberhentian 51 Pegawai KPK, Koalisi Masyarakat Anti-Korupsi Gelar Ruwatan

JAKARTA, KOMPAS.com - Koalisi Masyarakat Anti-Korupsi menggelar ruwatan di Gedung Anti-Corruption Learning Center (ACLC) KPK atau gedung lama KPK pada Jumat (28/5/2021) sore.

Pantauan Kompas.com, pada pukul 15.30 WIB massa aksi mulai memasuki Gedung ACLC yang juga kantor Dewan Pengawas (Dewas) KPK.

Mereka menggelar ritual ruwatan dengan meletakkan piring-piring yang berisi kembang, rokok dan bubuk teh. Ruwatan merupakan tradisi dalam bentuk upacara untuk membebaskan dari nasib buruk atau mengusir kejahatan.

Peserta aksi juga membakar dupa seperti ritual-ritual sakral pada ruwatan secara umumnya.

Baca juga: 75 Pegawai KPK yang Lolos TWK Kirim Surat ke Pimpinan soal TWK, Ini 5 Permintaannya

ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay Sejumlah pegiat anti korupsi menggelar aksi ruwatan rakyat untuk KPK di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) lama, Jalan HR Rasuna Said Kavling C1, Jakarta, Jumat (28/5/2021). Ruwatan tersebut dilakukan sebagai simbol pengusiran energi jahat dari KPK pimpinan Firli Bahuri yang telah menonaktifkan 75 pegawai yang selama ini telah berjuang dalam memberantas korupsi.

Para peserta juga menggunakan topeng Ketua Dewas KPK Tumpah Hatorangan Panggabean, anggota Dewas Albertina Ho hingga Syamsuddin Haris.

"Aksi meruwat KPK sendiri untuk menghilangkan roh-roh jahat dari berbagai kalangan, utamanya pemerintah dan orang-orang di belakangnya terhadap KPK. Seperti kita ketahui situasi KPK sedang darurat," ucap Raihan Pudol perwakilan peserta aksi, Jumat.

"Jika kita diam, maka sama saja berbuat kejahatan, maka dari itu aksi ini salah satu rangkaian dari kita untuk memberi peringatan pada rakyat dan pemerintah bahwa anak kandung reformasi dalam hal ini KPK harusnya kita bersihkan dari niat jahat dan kedaulatan rakyat harus kembali kepada rakyat," kata dia.

Baca juga: Ironi KPK Ingin Membina Koruptor, tetapi Menendang Pegawai Andalan...

ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay Pegiat anti korupsi menggelar aksi ruwatan rakyat untuk KPK di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) lama, Jalan HR Rasuna Said Kavling C1, Jakarta, Jumat (28/5/2021). Ruwatan tersebut dilakukan sebagai simbol pengusiran energi jahat dari KPK pimpinan Firli Bahuri yang telah menonaktifkan 75 pegawai yang selama ini telah berjuang dalam memberantas korupsi.

Pudol berpendapat, 51 pegawai KPK yang sudah diberhentikan dan dinyatakan tidak bisa dibina untuk menjadi ASN itu harus diberi keadilan karena mereka adalah pegawai yang berintegritas.

ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay Sebuah poster diletakkan saat aksi ruwatan rakyat untuk KPK di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) lama, Jalan HR Rasuna Said Kavling C1, Jakarta, Jumat (28/5/2021). Ruwatan tersebut dilakukan sebagai simbol pengusiran energi jahat dari KPK pimpinan Firli Bahuri yang telah menonaktifkan 75 pegawai yang selama ini telah berjuang dalam memberantas korupsi.

Jika tetap dinonaktifkan, menurut dia, rezim saat ini telah bertindak sewenang-wenang.

"Sebanyak 51 pegawai KPK ini harus diberi keadilan, tidak sewajarnya diseleksi dengan mekanisme seperti itu, dengan pertanyaan seksis diskriminatif,” kata Pudol.

“Karena jika kita melanggengkan perlakuan seperti itu maka sama saja membiarkan rezim ini bertindak sewenang-wenang dan menghilangkan perlahan orang yang berintegritas," ucap dia.

Baca juga: Raja OTT Harun Al Rasyid, Urutan Teratas Pegawai KPK yang Diwaspadai, lalu Gagal TWK

Seperti diketahui. sebanyak 75 pegawai KPK dinyatakan tidak lolos Tes Wawasan Kebangsaan (TWK).

Dari 75 pegawai tersebut, 51 di antaranya diberhentikan dan 24 pegawai akan dibina kembali.