Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menkes Sebut DKI Salah Satu Provinsi Terbaik dalam Penanganan Pandemi

Kompas.com - 28/05/2021, 14:28 WIB
Fitria Chusna Farisa,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin menyebut bahwa DKI Jakarta menjadi salah satu provinsi terbaik dalam penanganan pandemi Covid-19.

Ia menyebut, angka tes Covid-19 di Ibu Kota merupakan yang tertinggi dibanding seluruh provinsi.

"Saya melihat banyak sekali hal-hal yang sudah dilakukan dengan baik. DKI adalah daerah yang testing-nya paling tinggi dan testing itu sangat menentukan," kata Budi dalam konferensi pers yang ditayangkan YouTube Kementerian Kesehatan, Jumat (28/5/2021).

Tak hanya itu, lanjut Budi, angka vaksinasi Covid-19 di DKI juga salah satu yang terbanyak. Selain Bali dan DI Yogyakarta, DKI menjadi salah satu provinsi yang melakukan vaksinasi paling cepat.

Baca juga: 3 Poin Penyebab Jakarta Dapat Nilai Terendah Penanganan Pandemi

Bahkan, angka vaksinasi Covid-19 terhadap kalangan lansia di Ibu Kota sudah lebih dari 60 persen.

Sebagaimana yang sebelumnya Budi sampaikan, penting untuk mempercepat vaksinasi terhadap lansia. Sebab, kalangan tersebut sangat rentan terhadap kematian akibat virus corona.

Budi pun mengapresiasi kinerja pemerintah daerah dan para tenaga kesehatan di DKI yang telah bekerja keras selama pandemi.

"Saya melihat bahwa banyak keunggulan yang sudah dilakukan oleh teman-teman di DKI. Jadi apresiasi saya terhadap seluruh aparat pemerintahan yang ada di DKI, seluruh tenaga kesehatan yang ada di DKI, mulai dari ibu kepala dinas, kemudian pimpinan rumah sakit daerah, pegawainya, dokternya, susternya, Puskesmas," ujarnya.

Baca juga: Beri Nilai E untuk Jakarta, Wamenkes Singgung Kapasitas Tracing

Budi lantas memberikan klarifikasi atas penilian buruk yang diberikan Kementerian Kesehatan terhadap provinsi DKI. Ia mengatakan, indikator risiko tidak menjadi dasar penilaian kinerja penanganan Covid-19 di daerah, baik provinsi, kabupaten, maupun kota.

Budi bahkan menyampaikan permohonan maaf kepada pemerintah provinsi DKI atas informasi yang muncul terkait hal ini.

"Bahwa indikator risiko ini tidak seharusnya menjadi indikator penilaian kinerja, apalagi menjadi indikator kinerja di salah satu provinsi yang sebenarnya adalah salah satu provinsi yang terbaik dan tenaga kesehatannya juga sudah melakukan hal-hal yang paling baik selama ini yang mereka lakukan," katanya.

Baca juga: Saat Wamenkes Paparkan Data Penanganan Covid-19, Jakarta Dapat Nilai E hingga Transmisi Lokal Mutasi Virus Corona

Budi meminta seluruh pihak bekerja sama dalam menengani pandemi, saling mendukung, dan tidak saling menyalahkan.

"Mulai dari pemerintah pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun organisasi sosialnya baik yang pusat maupun daerah, termasuk juga sampai rakyat-rakyatnya sendiri juga harus melakukan partisipasi secara bersama-sama," kata dia.

Sebelumnya, Kementerian Kesehatan memberi nilai E atau yang terburuk kepada Provinsi DKI Jakarta soal penanganan pandemi Covid-19.

Hasil penilaian tersebut mengambil rentang waktu sepekan, yakni selama 16-22 Mei 2021.

Baca juga: Jakarta Dapat Nilai E Penanganan Pandemi, Menkes: Saya Minta Maaf ...

Pemaparan mengenai hasil penilaian itu disampaikan Wakil Menteri Kesehatan (Wamenkes) Dante Saksono saat rapat dengar pendapat (RDP) bersama DPR RI yang disiarkan YouTube DPR RI, Kamis (27/5/2021).

Dalam pemaparannya, DKI Jakarta mendapat nilai terendah dari 34 Provinsi yang ada di Indonesia.

"Berdasarkan atas rekomendasi yang kami buat matriks tadi, ada beberapa daerah yang masuk kategori D dan ada yang masuk kategori E seperti Jakarta. Tetapi ada juga yang masih di C, artinya bed occupation rate dan pengendalian provinsinya masih baik," kata Dante.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Penetapan Prabowo-Gibran Hari Ini, Ganjar: Saya Belum Dapat Undangan

Penetapan Prabowo-Gibran Hari Ini, Ganjar: Saya Belum Dapat Undangan

Nasional
Prabowo-Gibran Sah Jadi Presiden dan Wapres Terpilih, Bakal Dilantik 20 Oktober 2024

Prabowo-Gibran Sah Jadi Presiden dan Wapres Terpilih, Bakal Dilantik 20 Oktober 2024

Nasional
[POPULER NASIONAL] Para Ketum Parpol Kumpul di Rumah Mega | 'Dissenting Opinion' Putusan Sengketa Pilpres Jadi Sejarah

[POPULER NASIONAL] Para Ketum Parpol Kumpul di Rumah Mega | "Dissenting Opinion" Putusan Sengketa Pilpres Jadi Sejarah

Nasional
Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Nasional
Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Nasional
Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Nasional
Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Nasional
PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

Nasional
Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Nasional
Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Nasional
Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Nasional
PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

Nasional
Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Nasional
Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com