Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menkes: Soal Nilai Penanganan Pandemi Covid-19, Bukan untuk Penilaian Kinerja Daerah

Kompas.com - 28/05/2021, 13:49 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan, penilaian Kementerian Kesehatan atas penanganan pandemi Covid-19 untuk 34 provinsi di Indonesia bukan untuk menilai kinerja daerah yang bersangkutan.

Hal itu disampaikan Budi dalam konferensi pers virtual pada Jumat (28/5/2021).

"Ini bukan merupakan penilaian kinerja dari daerah. Itu merupakan indikator risiko secara internal untuk melihat laju penularan pandemi Covid-19," ujar Budi.

Dengan adanya indikator itu, Kemenkes nantinya akan melihat kebijakan apa yang harus ditempuh untuk penanganan pandemi di suatu daerah.

Budi juga mengungkapkan, penilaian yang diberikan Kemenkes merujuk pedoman penilaian WHO yang terbaru.

"Ini baru empat pekan lalu kita diskusikan," tambahnya.

Baca juga: Kala DKI Jakarta Jadi Provinsi dengan Nilai Terburuk Se-Indonesia dalam Penanganan Covid-19...

Sebelumnya, Kementerian Kesehatan memberi nilai E atau yang terburuk kepada Provinsi DKI Jakarta soal penanganan pandemi Covid-19.

Hasil penilaian tersebut mengambil rentang waktu sepekan, yakni selama 16-22 Mei 2021.

Pemaparan mengenai hasil penilaian itu disampaikan Wakil Menteri Kesehatan (Wamenkes) Dante Saksono saat rapat dengar pendapat (RDP) bersama DPR RI yang disiarkan YouTube DPR RI, Kamis (27/5/2021).

Dalam pemaparannya, DKI Jakarta mendapat nilai terendah dari 34 provinsi yang ada di Indonesia.

"Berdasarkan atas rekomendasi yang kami buat matriks tadi, ada beberapa daerah yang masuk kategori D dan ada yang masuk kategori E seperti Jakarta. Tetapi, ada juga yang masih di C, artinya bed occupation rate dan pengendalian provinsinya masih baik," kata Dante.

Merujuk pernyataan Dante, penilaian kualitas pengendalian pandemi yang disusun Kemenkes dihitung berdasarkan matriks dan level kapasitas.

Hal itu dimulai dari penilaian tidak adanya kasus di suatu provinsi sampai dengan transmisi komunitas di provinsi tersebut.

Baca juga: Pimpinan DPRD Pertanyakan Dasar Menkes Berikan Pemprov DKI Nilai E dalam Pengendalian Covid-19

Kemudian, Dante juga menjelaskan tiga poin yang menjadi dasar penilaian kepada DKI Jakarta.

Pertama, provinsi yang mendapat nilai E disebut dalam kategori transmisi komunitas level 4 atau terendah dari seluruh nilai yang ada.

Kedua, kata Dante, penilaian kualitas pengendalian pandemi juga diukur dari ditemukannya varian baru virus corona.

Dia mengungkapkan, ada empat transmisi komunitas yang terjadi di DKI Jakarta untuk tiga varian baru virus corona, yakni varian B.1.1.7 dari Inggris, varian B.1.351 dari Afrika Selatan dan varian B.1.617 dari India.

Ketiga, berkaitan dengan pelayanan fasilitas kesehatan. Yang mana, di DKI Jakarta sudah terjadi peningkatan keterisian tempat tidur (bed occupancy ratio/BOR) di RS rujukan Covid-19.

Dante pun menyebutkan pelaksanaan pelacakan kontak erat pasien Covid-19 atau tracing di Ibu Kota tidak maksimal.

"Begitu juga kualitas pelayanan atas rekomendasi tersebut, maka kami perlihatkan masih banyak yang kondisi kendali. Kecuali DKI Jakarta karena kapasitasnya E karena DKI Jakarta BOR sudah mulai meningkat juga kasus tracingnya tidak terlalu baik," ungkap Dante.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 22 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 22 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
TNI Tembak 2 Anggota OPM yang Serang Pos Prajurit di Paro Nduga, tapi Berhasil Melarikan Diri

TNI Tembak 2 Anggota OPM yang Serang Pos Prajurit di Paro Nduga, tapi Berhasil Melarikan Diri

Nasional
Sebut Jaksa TI Tak Punya Mercy, KPK: Foto di Rumah Tetangga

Sebut Jaksa TI Tak Punya Mercy, KPK: Foto di Rumah Tetangga

Nasional
Kasus Korupsi Timah, Kejagung Dalami Kepemilikan Jet Pribadi Harvey Moeis

Kasus Korupsi Timah, Kejagung Dalami Kepemilikan Jet Pribadi Harvey Moeis

Nasional
Prabowo Minta Pendukung Tak Gelar Aksi saat MK Bacakan Putusan Sengketa Pilpres 2024

Prabowo Minta Pendukung Tak Gelar Aksi saat MK Bacakan Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Demokrat Sampaikan Kriteria Kadernya yang Bakal Masuk Kabinet Mendatang

Demokrat Sampaikan Kriteria Kadernya yang Bakal Masuk Kabinet Mendatang

Nasional
Antam Fokus Eksplorasi 3 Komoditas, Pengeluaran Preliminary Unaudited  Capai Rp 17,43 Miliar

Antam Fokus Eksplorasi 3 Komoditas, Pengeluaran Preliminary Unaudited Capai Rp 17,43 Miliar

Nasional
KPK Akan Panggil Kembali Gus Muhdlor sebagai Tersangka Pekan Depan

KPK Akan Panggil Kembali Gus Muhdlor sebagai Tersangka Pekan Depan

Nasional
Gibran Dikabarkan Ada di Jakarta Hari Ini, TKN: Agenda Pribadi

Gibran Dikabarkan Ada di Jakarta Hari Ini, TKN: Agenda Pribadi

Nasional
Unjuk Rasa di Patung Kuda Diwarnai Lempar Batu, TKN Minta Pendukung Patuhi Imbauan Prabowo

Unjuk Rasa di Patung Kuda Diwarnai Lempar Batu, TKN Minta Pendukung Patuhi Imbauan Prabowo

Nasional
Pemerintahan Baru Indonesia dan Harapan Perdamaian Rusia-Ukraina

Pemerintahan Baru Indonesia dan Harapan Perdamaian Rusia-Ukraina

Nasional
Prabowo Terima Kunjungan Eks PM Inggris Tony Blair di Kemenhan, Ini yang Dibahas

Prabowo Terima Kunjungan Eks PM Inggris Tony Blair di Kemenhan, Ini yang Dibahas

Nasional
KPK Sebut Surat Sakit Gus Muhdlor Ganjil: Agak Lain Suratnya, Sembuhnya Kapan Kita Enggak Tahu

KPK Sebut Surat Sakit Gus Muhdlor Ganjil: Agak Lain Suratnya, Sembuhnya Kapan Kita Enggak Tahu

Nasional
Panglima AL Malaysia Datang ke Indonesia, Akan Ikut Memperingati 3 Tahun KRI Nanggala

Panglima AL Malaysia Datang ke Indonesia, Akan Ikut Memperingati 3 Tahun KRI Nanggala

Nasional
Beralasan Sakit, Gus Muhdlor Tak Penuhi Panggilan KPK

Beralasan Sakit, Gus Muhdlor Tak Penuhi Panggilan KPK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com