Profil Kepala BKN Bima Haria yang Dituding Membangkang dari Jokowi soal TWK Pegawai KPK

JAKARTA, KOMPAS.com – Kepala Badan Kepegawaian Nasional (BKN) Bima Haria Wibisana menjadi sorotan publik lantaran pernyataannya terkait pemberhentian 51 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang tak lolos tes wawasan kebangsaan (TWK) dalam alih proses alih status menjadi ASN.

Pernyataan Bima yang dianggap kontroversial terkait pemberhentian 51 pegawai KPK yakni soal keputusannya yang ia sebut sesuai arahan Presiden Joko Widodo dan pertimbangan Mahkamah Konstitusi (MK) agar proses alih status tidak merugikan pegawai.

Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah Azyumardi Azra menilai keputusan pemberhentian 51 pegawai KPK merupakan bentuk insubordinasi atau tidak patuh terhadap perintah Presiden Joko Widodo.

"Keputusan itu semacam insubordinasi karena tidak mengikuti arahan Presiden Jokowi bahwa pengalihan status kepegawaian KPK menjadi ASN harus tidak merugikan mereka," ujar Azra kepada Kompas.com, Selasa.

Hal senada disampaikan Peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi Universitas Gadjah Mada (Pukat UGM) Zaenur Rohman.

Zaenur menilai keputusan itu merupakan wujud pembangkangan enam lembaga terhadap instruksi Jokowi.

"Ini adalah tindakan membangkang terhadap kepala negara secara frontal. Nah tindakan pembangkangan memang karena upaya menyingkirkan 75 pegawai KPK ini sejak awal sudah bulat," tuturnya.

Kendati demikian Bima berdalih bahwa keputusan BKN memberhentikan 51 pegawai KPK itu sudah sesuai arahan Presiden Jokowi.

“Ini juga sudah mengikuti arahan Pak Presiden ini tidak merugikan ASN dalam putusan MK, itu sesuai perundang-undangan yang berlaku,” kata Bima.

Baca juga: 51 Pegawai KPK Tak Lolos TWK Dinilai Tak Bisa Dibina, Ini Penjelasan BKN

Padahal sebelumnya Presiden Jokowi secara tegas menyatakan TWK tak boleh menjadi dasar pemberhentian 75 pegawai yang tidak lolos dalam tes tersebut.

"Hasil tes wawasan kebangsaan terhadap pegawai KPK hendaknya menjadi masukan untuk langkah-langkah perbaikan KPK, baik terhadap individu-individu maupun institusi KPK," kata Jokowi dalam tayangan YouTube Sekretariat Presiden, Senin (17/5/2021).

"Dan tidak serta merta dijadikan dasar untuk memberhentikan 75 pegawai KPK yang dinyatakan tidak lolos tes," tuturnya.

Adapun Bima menjabat Kepala BKN sejak dilantik pada 2015. Ia dikenal lewat keyanya yakni sistem computer assited test untuk penerimaan CPNS.

Ia merupakan lulusan Institut Teknologi Sepulu Nopember (ITS). Ia lalu melanjutkan pendidika masternya di De Paul University Chicago Illinois, Amerika Serikat. Kemudian Bima melanjutkan pendidikan doktoralnya di University of Pittsburgh, Amerika Serikat.

Baca juga: BKN: 51 Pegawai KPK Diberhentikan karena Tak Cukup Waktu untuk Dibina

Usai menyelesaikan pendidikan sarjana di ITS, Bima malang melintang sembari menjalani pendidikan master dan doktoralnya sebagai birokrat hingga menduduki posisi Kepala BKN.