Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wamenkes Sebut Tingkat Keparahan Virus Corona Varian B.1617.2 Tak Lebih Ganas Dibanding Varian Biasa

Kompas.com - 27/05/2021, 16:14 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono Harbuwono menjawab pertanyaan Wakil Ketua Komisi IX DPR Nihayatul Wafiroh mengenai kekuatan daya serang dari mutasi virus corona terkhusus B.1617.2 asal India.

Hal tersebut terjadi pada saat rapat dengar pendapat (RDP) Komisi IX dengan Kementerian Kesehatan, Kamis (27/5/2021).

Awalnya, pada saat Dante memaparkan penjelasan mengenai perkembangan mutasi virus, Nihayatul menginterupsi dengan pertanyaan soal tingkat keganasan dari mutasi virus asal India itu.

"Maaf, pak Wamen, itu kan daya menularnya lebih cepat. Bagaimana dengan daya merusaknya, pak? Kan bisa jadi kalau daya menularnya cepat, tapi belum tentu daya serangnya, apa ya bahasanya, seperti itu," kata Nihayatul dalam rapat yang dipantau secara virtual.

Dante pun menjawab bahwa apa yang dimaksud oleh Nihayatul adalah mengenai severity atau laju keparahan dari mutasi virus.

Ia menegaskan, severity dari mutasi virus B.1617.2 tersebut tidak lebih ganas daripada varian virus corona yang ada selama ini.

Baca juga: Wamenkes Prediksi Puncak Kasus Covid-19 Pasca-Lebaran Terjadi Pertengahan Juni

"Keuntungan dari varian B.1617 India ini, hanya kemampuan untuk menularkannya yang cepat. Tetapi secara klinis, severity atau keganasannya, keganasannya lah bahasa awamnya, itu tidak lebih jelek dibandingkan varian yang ada saat ini," jawab Dante.

Kemudian, ia menjabarkan bagaimana tingkat keparahan mutasi virus itu dengan menggunakan contoh kasus di Cilacap, Jawa Tengah.

Dante mengatakan, dari 14 orang asal Filipina yang merupakan anak buah kapal terpapar virus, hanya ada satu orang yang meninggal dunia.

"Dari 14 yang teridentifikasi itu, 1 orang meninggal karena memang kondisinya sudah parah. 13 orangnya selamat. Jadi 1 dari 14 tadi meninggal karena memang kondisinya sudah parah. Jadi keganasannya tidak bermasalah," jelas dia.

Berkaca kasus di Cilacap, Dante juga menegaskan bahwa pemerintah telah mengambil langkah untuk memperketat pintu masuk kapal-kapal dari luar negeri di pelabuhan.

Menurutnya, pada saat rapat terbatas (ratas) dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi), Kementerian Kesehatan (Kemenkes) sudah diberikan arahan tersebut.

Baca juga: Wamenkes: Sudah Ada 19 Kasus Transmisi Lokal Mutasi Virus Corona di Indonesia

"Kami sudah diberi arahan agar menyeleksi dan melakukan penguatan kepada model-model pelabuhan. Sehingga nanti beberapa kapal yang mungkin transit di daerah rawan seperti India mungkin dilakukan pengetatan atau dilakukan isolasi dahulu sebelum melakukan bongkar muat di pelabuhan," tutur Dante.

Diketahui bersama, sebelumnya terjadi temuan kasus mutasi virus dari varian baru virus corona B.1617.2 di Cilacap, Jawa Tengah.

Adapun kasus itu terungkap setelah 14 anak buah kapal (ABK) asal Filipina dinyatakan positif terpapar mutasi virus usai diperiksa oleh petugas kesehatan dari Kemenkes di pelabuhan.

Dikabarkan, 14 dari 20 ABK itu baru saja berlabuh di Cilacap setelah sebelumnya sempat transit di India.

Juru Bicara Vaksinasi Covid-19 dari Kemenkes Siti Nadia Tarmizi mengatakan, varian baru virus corona itu memang diduga lebih cepat menular dari varian virus corona sebelumnya.

Kendati demikian, ia mengatakan bahwa hal tersebut harus dikaji lebih lanjut secara epidemiologi.

"Varian B.1617.2 betul diduga lebih cepat menular tetapi ini harus dikaji lagi secara epidemiologi. Oleh sebab itu WHO masih mengkategorikan sebagai Variant of Interest belum Variant of Concern," ujarnya saat dihubungi Kompas.com, Minggu (23/5/2021).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Menhan AS Telepon Prabowo Usai Penetapan KPU, Sampaikan Pesan Biden dan Apresiasi Bantuan Udara di Gaza

Menhan AS Telepon Prabowo Usai Penetapan KPU, Sampaikan Pesan Biden dan Apresiasi Bantuan Udara di Gaza

Nasional
Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Terima Nasdem, Prabowo: Surya Paloh Termasuk yang Paling Pertama Beri Selamat

Nasional
Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Partai Pendukung Prabowo-Gibran Syukuran Mei 2024, Nasdem dan PKB Diundang

Nasional
MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

MKMK: Hakim MK Guntur Hamzah Tak Terbukti Langgar Etik

Nasional
Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Ratusan Bidan Pendidik Tuntut Kejelasan, Lulus Tes PPPK tapi Dibatalkan

Nasional
Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Surya Paloh Ungkap Alasan Nasdem Tak Jadi Oposisi Pemerintahan Prabowo

Nasional
Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau 'Ge-er'

Golkar: Belum Ada Pernyataan Resmi Pak Jokowi Keluar dari PDI-P, Kami Enggak Mau "Ge-er"

Nasional
Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Politeknik KP Sidoarjo Buka Pendaftaran, Kuota Masyarakat Umum 80 Persen

Nasional
Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Surya Paloh: Nasdem Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Kenaikan Pangkat TNI: 8 Perwira Pecah Bintang, Kabais Resmi Berpangkat Letjen

Nasional
JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin 'Merampok'

JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin "Merampok"

Nasional
Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Nasional
Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Nasional
Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Nasional
Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com