Jokowi: Persoalan Akurasi Data Sebabkan Penyaluran Bansos Lambat, Tidak Tepat Sasaran

Kompas.com - 27/05/2021, 13:45 WIB
Presiden Joko Widodo menghadiri acara peresmian pembukaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) Tahun 2021 di Istana Negara, Jakarta, Selasa (4/5/2021). Dalam arahannya, Presiden mendorong perencanaan yang adaptif dan manfaatkan Iptek. ANTARA FOTO/BPMI Setpres/Lukas/Handout/wsj. ANTARA FOTO/LukasPresiden Joko Widodo menghadiri acara peresmian pembukaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) Tahun 2021 di Istana Negara, Jakarta, Selasa (4/5/2021). Dalam arahannya, Presiden mendorong perencanaan yang adaptif dan manfaatkan Iptek. ANTARA FOTO/BPMI Setpres/Lukas/Handout/wsj.

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo menyinggung persoalan akurasi data pemerintah yang menyebabkan kendala pada penyaluran bantuan sosial (bansos).

Hal itu disampaikannya dalam sambutan pada rakornas pengawasan internal pemerintah yang dihadiri Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP).

"Berkaitan dengan akurasi data juga masih menjadi persoalan sampai saat ini. Dampaknya ke mana-mana, contoh data bansos tidak akurat, tumpang tindih membuat penyaluran tidak cepat, lambat dan ada yang tidak tepat sasaran," ujar Jokowi dalam tayangan YouTube Sekretariat Presiden, Kamis (27/5/2021).

Selain data penerima bansos, Jokowi juga menyoroti data penyaluran bantuan pemerintah lainnya.

Baca juga: Targetkan Ekonomi Tumbuh 7 Persen, Jokowi Sebut Bukan Angka Mustahil

Menurutnya, data pemerintah pusat dan pemerintah daerah masih sering tidak sinkron sehingga harus diperbaiki.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Oleh karena itu, Presiden meminta BPKP segera membantu peningkatan kualitas data yang dikelola pemerintah.

"Kawal integrasinya, sinkroninasikan basis data antar program untuk meningkatkan keandalan data, manfaatkan laboratorium data forensik dan data analitik yang dimiliki. BPKP kan punya," ini gunakan, manfaatkan," tegas Jokowi.

Kepala Negara melanjutkan, untuk mencapai efektivitas pengawasan internal pemerintah yang baik memerlukan komitmen dan manjemen yang juga baik dari pemerintah.

Sehingga, Jokowi meminta semua rekomendasi harus ditindaklanjuti hingga ke inti persoalan.

"Jangan berhenti di rekomendasi. Tuntaskan sampai akar masalah sehingga tidak terulang lagi di tahun berikutnya. Sudah tahu salah, diulang-ulang setiap tahun," tegasnya.

Baca juga: Jokowi: Belanja Pemerintah Pusat Baru 15 Persen, Daerah 7 Persen, Masih Rendah

 

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Polemik PCR Jadi Syarat Penerbangan, Puan: Masyarakat Anggap Ini Nodai Prinsip Keadilan

Polemik PCR Jadi Syarat Penerbangan, Puan: Masyarakat Anggap Ini Nodai Prinsip Keadilan

Nasional
UPDATE 22 Oktober: Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 4.238.594, Bertambah 760

UPDATE 22 Oktober: Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 4.238.594, Bertambah 760

Nasional
Wapres: Indonesia Tidak Bisa Jadi Pusat Halal Dunia jika Hanya Fokus Keuangan Syariah

Wapres: Indonesia Tidak Bisa Jadi Pusat Halal Dunia jika Hanya Fokus Keuangan Syariah

Nasional
Menparekraf Harap Cakupan Vaksinasi Covid-19 Semakin Perkuat Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Menparekraf Harap Cakupan Vaksinasi Covid-19 Semakin Perkuat Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

Nasional
Wapres: Kemiskinan Tidak Bisa Dihilangkan Hanya dengan Bansos

Wapres: Kemiskinan Tidak Bisa Dihilangkan Hanya dengan Bansos

Nasional
Sandiaga Sebut Ada Sejumlah Daerah yang Sedang Disiapkan untuk Sambut Wisatawan

Sandiaga Sebut Ada Sejumlah Daerah yang Sedang Disiapkan untuk Sambut Wisatawan

Nasional
Mahasiswa Kritik 7 Tahun Kepemimpinan Jokowi, Istana Sampaikan Terima Kasih

Mahasiswa Kritik 7 Tahun Kepemimpinan Jokowi, Istana Sampaikan Terima Kasih

Nasional
Pimpinan Komisi IX: Gelombang Ketiga Pasti Terjadi Kalau Tidak Kita Cegah

Pimpinan Komisi IX: Gelombang Ketiga Pasti Terjadi Kalau Tidak Kita Cegah

Nasional
Partai Ummat Minta Jokowi Tepati Janji Tak Gunakan APBN untuk Proyek Kereta Cepat

Partai Ummat Minta Jokowi Tepati Janji Tak Gunakan APBN untuk Proyek Kereta Cepat

Nasional
Ini Isi Resolusi Jihad KH Hasyim Asy'ari yang Jadi Dasar Hari Santri Nasional

Ini Isi Resolusi Jihad KH Hasyim Asy'ari yang Jadi Dasar Hari Santri Nasional

Nasional
Soal Dugaan Pelanggaran Etik Lili Pintauli, Dewas: Materi Laporan Sumir

Soal Dugaan Pelanggaran Etik Lili Pintauli, Dewas: Materi Laporan Sumir

Nasional
Dua Tahun Jokowi-Ma'ruf, Fadjroel Sebut Capaian Vaksinasi Covid-19 Jadi Catatan Menonjol

Dua Tahun Jokowi-Ma'ruf, Fadjroel Sebut Capaian Vaksinasi Covid-19 Jadi Catatan Menonjol

Nasional
Golkar Sebut Pemerintah Sukses Kendalikan Pandemi Covid-19

Golkar Sebut Pemerintah Sukses Kendalikan Pandemi Covid-19

Nasional
Mantan Menteri Lingkungan Hidup Nabiel Makarim Tutup Usia

Mantan Menteri Lingkungan Hidup Nabiel Makarim Tutup Usia

Nasional
Soal Pergantian Panglima TNI, Istana: Sabar, Presiden Akan Putuskan yang Terbaik

Soal Pergantian Panglima TNI, Istana: Sabar, Presiden Akan Putuskan yang Terbaik

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.