Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Raja OTT Harun Al Rasyid, Urutan Teratas Pegawai KPK yang Diwaspadai, lalu Gagal TWK

Kompas.com - 27/05/2021, 13:19 WIB
Irfan Kamil,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Penyelidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Harun Al Rasyid mengungkapkan bahwa dirinya pernah disebut ada di dalam daftar pegawai yang patut diwaspadai.

Hal itu diketahui saat dirinya dipanggil oleh Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron yang menanyakan langsung perihal daftar nama pegawai yang patut diwaspadai tersebut.

Dalam tayangan "Mata Najwa", Harun mengatakan bahwa panggilan Ghufron saat itu yakni untuk menanyakan penyebab namanya masuk daftar yang diberikan oleh Ketua KPK Firli Bahuri.

Baca juga: Pimpinan KPK Nurul Ghufron Klaim Telah Upayakan Pegawainya Lolos TWK

"Nah, saya tanya, ada apa, Bos? Beliau bilang, saya enggak mengerti nama Anda itu menjadi urutan teratas dari daftar yang pernah diberikan Pak Firli kepada saya," ucap Harun, Rabu (26/5/2021).

"Apa kesalahan saudara selama ini? Saya kan orang baru, tolonglah saya dikasih tahu," ujar dia, menirukan pertanyaan Ghufron.

Kompas.com sudah mendapatkan persetujuan dari Najwa Shihab untuk mengutip pernyataan selama acara berlangsung.

Mendengar hal yang disampaikan Ghufron, Harun mengaku heran. Dia pun meminta urutan nama-nama yang patut diwaspadai tersebut kepada Ghufron.

Baca juga: Pembangkangan dan Omong Kosong Isu Taliban di Gedung Merah Putih KPK

Ghufron, kata Harun, hanya menyebutkan bahwa ada sekitar 20 hingga 30 pegawai yang patut untuk diwaspadai.

"Saya tanya berapa orang kira-kira yang menjadi catatan Pak Firli itu? Ya kira-kira ada 20-30-an orang nama dan nama Antum (Harun) ada di nomor satu," kata dia.

Harun pun mengaku heran atas daftar yang diberikan Firli kepada pimpinan KPK yang lain terkait nama-nama pegawai yang perlu diwaspadai itu.

Pasalnya, menurut Harun, dirinya termasuk teman dekat dengan Ketua KPK tersebut saat menjadi Deputi Penindakan KPK.

Baca juga: Dituding Membangkang Jokowi, Ini Pernyataan Kontroversial BKN soal TWK KPK


Bahkan, pada tahun 2018, Firli pernah memberikan penghargaan kepada Harun karena kerap melakukan operasi tangkap tangan (OTT).

"Saya ini secara pribadi tidak punya masalah dengan Pak Firli ini, bahkan teman ngobrol Pak Firli ketika jadi deputi adalah saya. Setiap sore kalau lagi santai, saya dipanggillah ke ruangannya, cerita segala macam," kata Harun.

"Saya tidak mengerti, tahun 2018 Pak Firli memberikan penghargaan kepada saya dengan julukan raja OTT, karena memang pada saat beliaulah OTT itu terbanyak dilakukan," tutur dia.

Baca juga: Polemik Tes Wawasan Kebangsaan, Azyumardi Azra: Ini Lebih dari Pembangkangan

Dalam kesempatan yang sama, Ghufron pun membantah bahwa dirinya pernah memberikan daftar nama-nama pegawai yang patut diwaspadai kepada Harun.

Menurut Ghufron, dia hanya bertanya isu mengenai Taliban di tubuh KPK yang menyasar kepada nama Harun Al Rasyid.

"Bahwa memang saya sering dengan Mas Harun dan juga beberapa teman yang lain. Memang saya kadang mengeluhkan harus bagaimana menyikapi isu-isu tersebut. Tapi tentang nama, saya tidak pernah menyebutkan nama secara langsung, tetapi memang kami tidak mendapat nama-nama itu secara tegas," kata Ghufron.

"Bahwa di KPK ada Taliban-Taliban dan salah satunya yang dianggap Taliban itu adalah Mas Harun, saya sampaikan," ucap dia.

Baca juga: Mengingat Kembali Pernyataan Jokowi soal TWK Tak Bisa Jadi Dasar Pemberhentian Pegawai KPK

Mendengar bantahan Ghufron tersebut, Harun pun menambahkan bahwa informasi mengenai pegawai-pegawai KPK yang harus diwaspadai itu juga didapatkan dari Wakil Ketua KPK lain, yakni Nawawi Pamolango.

Nawawi, kata dia, juga memanggil Harun untuk mengonfirmasi dan bertanya mengapa dirinya masuk daftar Firli Bahuri terkait pegawai yang harus diwaspadai.

"Dan sekali lagi Pak Namawi juga bilang, 'Mas Harun itu ada di urutan pertama'," ucap Harun.

"Loh, saya ini siapa? Saya bilang gitu, kok saya dibilang jadi orang yang paling berbahaya di situ," ucap dia.

Baca juga: Anggota Komisi III DPR: UU KPK Tak Didesain untuk Pecat Pegawai yang Tak Lulus TWK

Adapun dalam hasil Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) KPK 75 orang dinyatakan tidak memenuhi syarat, 51 di antaranya diberhentikan dan 24 lainnya dibina kembali.

KPK pun belum merilis nama-nama yang diberhentikan dan siapa saja yang akan dibina kembali.

Nama-nama pegawai KPK seperti Novel Baswedan dan Harun Al Rasyid pun masuk daftar pegawai KPK yang tidak lolos TWK.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Yusril Harap 'Amicus Curiae' Megawati Tak Dianggap Tekanan Politik Ke MK

Yusril Harap "Amicus Curiae" Megawati Tak Dianggap Tekanan Politik Ke MK

Nasional
Soal Peluang Rekonsiliasi, PDI-P: Kami Belum Bisa Menerima Perlakuan Pak Jokowi dan Keluarga

Soal Peluang Rekonsiliasi, PDI-P: Kami Belum Bisa Menerima Perlakuan Pak Jokowi dan Keluarga

Nasional
IKN Teken Kerja Sama Pembangunan Kota dengan Kota Brasilia

IKN Teken Kerja Sama Pembangunan Kota dengan Kota Brasilia

Nasional
Yusril Sebut 'Amicus Curiae' Megawati Harusnya Tak Pengaruhi Putusan Hakim

Yusril Sebut "Amicus Curiae" Megawati Harusnya Tak Pengaruhi Putusan Hakim

Nasional
ICW Dorong Polda Metro Dalami Indikasi Firli Bahuri Minta Rp 50 M Ke SYL

ICW Dorong Polda Metro Dalami Indikasi Firli Bahuri Minta Rp 50 M Ke SYL

Nasional
Sertijab 4 Jabatan Strategis TNI: Marsda Khairil Lubis Resmi Jabat Pangkogabwilhan II

Sertijab 4 Jabatan Strategis TNI: Marsda Khairil Lubis Resmi Jabat Pangkogabwilhan II

Nasional
Hasto Beri Syarat Pertemuan Jokowi-Megawati, Relawan Joman: Sinisme Politik

Hasto Beri Syarat Pertemuan Jokowi-Megawati, Relawan Joman: Sinisme Politik

Nasional
Menerka Nasib 'Amicus Curiae' di Tangan Hakim MK

Menerka Nasib "Amicus Curiae" di Tangan Hakim MK

Nasional
Sudirman Said Akui Partai Koalisi Perubahan Tak Solid Lagi

Sudirman Said Akui Partai Koalisi Perubahan Tak Solid Lagi

Nasional
Puncak Perayaan HUT Ke-78 TNI AU Akan Digelar di Yogyakarta

Puncak Perayaan HUT Ke-78 TNI AU Akan Digelar di Yogyakarta

Nasional
Jelang Putusan Sengketa Pilpres, Sudirman Said Berharap MK Penuhi Rasa Keadilan

Jelang Putusan Sengketa Pilpres, Sudirman Said Berharap MK Penuhi Rasa Keadilan

Nasional
Sejauh Mana 'Amicus Curiae' Berpengaruh pada Putusan? Ini Kata MK

Sejauh Mana "Amicus Curiae" Berpengaruh pada Putusan? Ini Kata MK

Nasional
Alasan Prabowo Larang Pendukungnya Aksi Damai di Depan MK

Alasan Prabowo Larang Pendukungnya Aksi Damai di Depan MK

Nasional
TKN Prabowo Sosialisasikan Pembatalan Aksi di MK, Klaim 75.000 Pendukung Sudah Konfirmasi Hadir

TKN Prabowo Sosialisasikan Pembatalan Aksi di MK, Klaim 75.000 Pendukung Sudah Konfirmasi Hadir

Nasional
Tak Berniat Percepat, MK Putus Sengketa Pilpres 22 April

Tak Berniat Percepat, MK Putus Sengketa Pilpres 22 April

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com