Pembangkangan dan Omong Kosong Isu Taliban di Gedung Merah Putih KPK

Narasi Taliban

Narasi Taliban dan radikalisme ini sempat ramai di media sosial saat polemik revisi Undang-Undang tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Analis media sosial dan digital Universitas Islam Indonesia (UII) Ismail Fahmi menyebut isu tersebut diembuskan secara sistematis pada 7 September hingga 13 September 2019.

Fahmi menyebut kelompok pendukung revisi UU KPK menggunakan narasi lembaga antikorupsi itu dipenuhi dengan orang-orang yang berpaham radikal.

Baca juga: Pakar Medsos: KPK Diserang Isu Radikalisme Saat Revisi UU KPK Bergulir

Kemudian, kelompok penolak revisi UU KPK menegaskan tidak ada radikalisme di internal KPK. Isu radikalisme ini juga sudah dibantah oleh Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron dan Alexander Marwata.

"Kalau Taliban dalam pengertian militan pemberantasan korupsi mungkin iya, tapi kalau Taliban yang lain, mungkin hanya ada di Afganistan," kata Alex.

Mengenai narasi radikalisme, Darraz mengatakan, belum pernah ada indikator yang dapat membuktikan hal itu. Misalnya, indikator terkait fanatisme, sikap intoleran, anti-kebinekaan dan kekerasan.

"Apa indikatornya? Apakah pegawai KPK yang anti-Pancasila, UUD 1945, NKRI? Apakah ada pandangan yang menyebut negara ini thagut? Apakah ada staf KPK yang intoleran, anti-kebinekaan, antikonstitusi, fanatik?" ucap Darraz.

"Saya pernah juga berdialog dengan pimpinan KPK periode sebelum ini. Saya tidak melihat ada kesan-kesan proses radikalisasi di tubuh KPK," kata mantan Direktur Eksekutif Maarif Institute itu.

Baca juga: Busyro Muqoddas: Tak Pernah Ada Fanatisme Kelompok Agama Apa Pun di KPK

Hal senada disampaikan mantan komisioner KPK Busyro Muqoddas. Ia menyatakan tidak ada pegawai KPK yang memiliki fanatisme agama tertentu.

"Saya persaksikan bahwa di KPK selama ini tidak pernah ada yang namanya fanatisme kelompok agama apa pun juga," kata Busyro dalam konferensi pers, Jumat (7/5/2021).

Busyro mengatakan, isu Taliban di KPK merupakan hoaks politik yang dihembuskan pendengung (buzzer) politik.

Isu Taliban makin tak relevan ketika ada pegawai beragama Nasrani dan Buddha yang dinyatakan tidak memenuhi syarat dalam TWK.

"Kalau tadi saya katakan ada bagan tentang militan taliban itu, kuat dugaan itu adalah produk dari imperium buzzer-buzzer politik itu," kata dia.

Baca juga: Anggota Komisi III DPR: UU KPK Tak Didesain untuk Pecat Pegawai yang Tak Lulus TWK